12 Negara yang Menolak Ide Relokasi Warga Gaza oleh Trump
Jum'at, 07 Februari 2025 - 15:45 WIB
Anak Palestina berjalan di antara puing gedung di Jalur Gaza. Foto/anadolu
KAIRO - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain telah memicu penolakan luas dari komunitas internasional.
Berbagai negara menentang gagasan ini dengan alasan yang beragam, mulai dari pelanggaran hukum internasional hingga ancaman terhadap stabilitas regional.
Berikut adalah beberapa negara yang secara tegas menolak ide relokasi warga Gaza:
Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir menolak keras usulan relokasi tersebut.
Pemerintah Mesir menegaskan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dapat mengancam stabilitas kawasan.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan Mesir tidak akan berpartisipasi dalam upaya pemindahan warga Palestina dan menekankan pentingnya mempertahankan hak-hak mereka di tanah air mereka sendiri.
Yordania, yang juga berbatasan dengan wilayah Palestina, menolak tegas rencana relokasi tersebut.
Raja Yordania, Abdullah II, menegaskan Yordania tidak akan menerima pemindahan warga Palestina ke wilayahnya dan menekankan pentingnya solusi dua negara yang memastikan hak-hak rakyat Palestina.
Yordania berpendapat relokasi semacam itu hanya akan memperburuk situasi dan mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina.
Arab Saudi menolak usulan relokasi warga Gaza dan menegaskan solusi yang adil dan komprehensif harus dicapai tanpa memindahkan warga Palestina dari tanah mereka.
Pemerintah Saudi menekankan pentingnya mencapai solusi dua negara yang memastikan hak-hak rakyat Palestina dan menolak setiap upaya yang dapat mengubah demografi kawasan tersebut.
Iran mengecam rencana relokasi tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk menghapus identitas Palestina.
Pemerintah Iran menegaskan pemindahan paksa warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Iran menyerukan komunitas internasional menolak rencana tersebut dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Malaysia menyatakan penolakan tegas terhadap rencana relokasi warga Gaza.
Pemerintah Malaysia menegaskan setiap upaya memindahkan paksa atau menggeser warga Palestina dari tanah air mereka adalah tindakan yang tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran hukum internasional serta berbagai resolusi PBB.
Malaysia menekankan pentingnya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina tanpa mengorbankan hak-hak mereka.
Spanyol menolak usulan relokasi warga Gaza ke wilayahnya. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan tanah air bagi warga Gaza adalah Gaza itu sendiri.
Dia menolak gagasan pemindahan warga Palestina ke Spanyol dan menekankan Gaza harus menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan.
Albares juga menyoroti Spanyol membuat keputusan secara mandiri dan tidak menerima tekanan dari pihak manapun terkait isu ini.
Indonesia, sebagai pendukung setia perjuangan Palestina, menolak keras usulan relokasi warga Gaza.
Pemerintah Indonesia menegaskan setiap upaya memindahkan atau mengusir warga Gaza dari tanah mereka tidak dapat diterima dan hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.
Indonesia menekankan pentingnya solusi dua negara yang adil dan sesuai dengan hukum internasional.
China menentang pemindahan warga Gaza dari Palestina dan pengambilalihan wilayah ini sebagaimana diusulkan oleh Trump.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan Gaza adalah milik rakyat Palestina dan bukan alat tawar-menawar politik.
China menegaskan dukungannya terhadap hak-hak sah rakyat Palestina dan menolak setiap upaya yang melanggar prinsip-prinsip keadilan internasional.
Uni Eropa, melalui pernyataan beberapa negara anggotanya, menolak rencana relokasi warga Gaza.
Mereka menekankan solusi yang berkelanjutan harus menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina dan sesuai dengan hukum internasional.
Pemindahan paksa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat memperburuk situasi di Timur Tengah.
Turki menolak usulan relokasi warga Gaza dan menyatakan bahwa setiap rencana yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina tidak dapat diterima.
Pemerintah Turki menegaskan solusi yang adil harus dicapai melalui dialog dan negosiasi yang menghormati hak-hak rakyat Palestina dan integritas wilayah mereka.
Qatar menolak rencana relokasi dan menegaskan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk tinggal di tanah mereka sendiri.
Pemerintah Qatar menekankan pentingnya solusi yang adil dan komprehensif yang menghormati hak-hak rakyat Palestina dan memastikan perdamaian di kawasan tersebut.
Uni Emirat Arab menolak usulan relokasi dan menegaskan bahwa solusi yang berkelanjutan harus menghormati hak-hak rakyat Palestina.
Berbagai negara menentang gagasan ini dengan alasan yang beragam, mulai dari pelanggaran hukum internasional hingga ancaman terhadap stabilitas regional.
Berikut adalah beberapa negara yang secara tegas menolak ide relokasi warga Gaza:
1. Mesir
Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir menolak keras usulan relokasi tersebut.
Pemerintah Mesir menegaskan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dapat mengancam stabilitas kawasan.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan Mesir tidak akan berpartisipasi dalam upaya pemindahan warga Palestina dan menekankan pentingnya mempertahankan hak-hak mereka di tanah air mereka sendiri.
2. Yordania
Yordania, yang juga berbatasan dengan wilayah Palestina, menolak tegas rencana relokasi tersebut.
Raja Yordania, Abdullah II, menegaskan Yordania tidak akan menerima pemindahan warga Palestina ke wilayahnya dan menekankan pentingnya solusi dua negara yang memastikan hak-hak rakyat Palestina.
Yordania berpendapat relokasi semacam itu hanya akan memperburuk situasi dan mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina.
3. Arab Saudi
Arab Saudi menolak usulan relokasi warga Gaza dan menegaskan solusi yang adil dan komprehensif harus dicapai tanpa memindahkan warga Palestina dari tanah mereka.
Pemerintah Saudi menekankan pentingnya mencapai solusi dua negara yang memastikan hak-hak rakyat Palestina dan menolak setiap upaya yang dapat mengubah demografi kawasan tersebut.
4. Iran
Iran mengecam rencana relokasi tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk menghapus identitas Palestina.
Pemerintah Iran menegaskan pemindahan paksa warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Iran menyerukan komunitas internasional menolak rencana tersebut dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.
5. Malaysia
Malaysia menyatakan penolakan tegas terhadap rencana relokasi warga Gaza.
Pemerintah Malaysia menegaskan setiap upaya memindahkan paksa atau menggeser warga Palestina dari tanah air mereka adalah tindakan yang tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran hukum internasional serta berbagai resolusi PBB.
Malaysia menekankan pentingnya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina tanpa mengorbankan hak-hak mereka.
6. Spanyol
Spanyol menolak usulan relokasi warga Gaza ke wilayahnya. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan tanah air bagi warga Gaza adalah Gaza itu sendiri.
Dia menolak gagasan pemindahan warga Palestina ke Spanyol dan menekankan Gaza harus menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan.
Albares juga menyoroti Spanyol membuat keputusan secara mandiri dan tidak menerima tekanan dari pihak manapun terkait isu ini.
7. Indonesia
Indonesia, sebagai pendukung setia perjuangan Palestina, menolak keras usulan relokasi warga Gaza.
Pemerintah Indonesia menegaskan setiap upaya memindahkan atau mengusir warga Gaza dari tanah mereka tidak dapat diterima dan hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.
Indonesia menekankan pentingnya solusi dua negara yang adil dan sesuai dengan hukum internasional.
8. China
China menentang pemindahan warga Gaza dari Palestina dan pengambilalihan wilayah ini sebagaimana diusulkan oleh Trump.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan Gaza adalah milik rakyat Palestina dan bukan alat tawar-menawar politik.
China menegaskan dukungannya terhadap hak-hak sah rakyat Palestina dan menolak setiap upaya yang melanggar prinsip-prinsip keadilan internasional.
9. Uni Eropa
Uni Eropa, melalui pernyataan beberapa negara anggotanya, menolak rencana relokasi warga Gaza.
Mereka menekankan solusi yang berkelanjutan harus menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina dan sesuai dengan hukum internasional.
Pemindahan paksa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat memperburuk situasi di Timur Tengah.
10. Turki
Turki menolak usulan relokasi warga Gaza dan menyatakan bahwa setiap rencana yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina tidak dapat diterima.
Pemerintah Turki menegaskan solusi yang adil harus dicapai melalui dialog dan negosiasi yang menghormati hak-hak rakyat Palestina dan integritas wilayah mereka.
11. Qatar
Qatar menolak rencana relokasi dan menegaskan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk tinggal di tanah mereka sendiri.
Pemerintah Qatar menekankan pentingnya solusi yang adil dan komprehensif yang menghormati hak-hak rakyat Palestina dan memastikan perdamaian di kawasan tersebut.
12. Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab menolak usulan relokasi dan menegaskan bahwa solusi yang berkelanjutan harus menghormati hak-hak rakyat Palestina.
(sya)
Lihat Juga :