Investigator Korsel Ajukan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol atas Darurat Militer
Senin, 30 Desember 2024 - 12:30 WIB
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang sedang dalam proses pemakzulan bersama Ibu Negara Kim Keon-hee. Tim investigator ajukan surat perintah penangkapan untuk Yoon. Foto/Korea Times
SEOUL - Tim investigator Korea Selatan (Korsel) yang menyelidiki Presiden Yoon Suk-yeol atas deklarasi darurat militernya mengatakan bahwa mereka mengajukan surat perintah penangkapan untuk presiden yang diskors tersebut.
Langkah itu diambil setelah Yoon gagal melapor untuk diinterogasi.
"Markas Besar Investigasi Gabungan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk-yeol ke Pengadilan Distrik Barat Seoul," kata tim investigator dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (30/12/2024).
Permohonan oleh tim investigator tersebut menandai upaya pertama untuk menahan secara paksa seorang presiden yang sedang menjabat dalam sejarah konstitusional negara tersebut.
Yoon dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh Parlemen atas deklarasi darurat militernya yang berumur pendek bulan ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi, yang masih dalam proses, akan mengonfirmasi apakah mengesahkan atau membatalkan pemakzulan tersebut.
Tindakan dramatis Yoon menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade.
Kekacauan semakin dalam minggu lalu ketika penggantinya, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh Parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap Yoon.
Langkah itu diambil setelah Yoon gagal melapor untuk diinterogasi.
"Markas Besar Investigasi Gabungan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk-yeol ke Pengadilan Distrik Barat Seoul," kata tim investigator dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (30/12/2024).
Permohonan oleh tim investigator tersebut menandai upaya pertama untuk menahan secara paksa seorang presiden yang sedang menjabat dalam sejarah konstitusional negara tersebut.
Yoon dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh Parlemen atas deklarasi darurat militernya yang berumur pendek bulan ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi, yang masih dalam proses, akan mengonfirmasi apakah mengesahkan atau membatalkan pemakzulan tersebut.
Tindakan dramatis Yoon menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade.
Kekacauan semakin dalam minggu lalu ketika penggantinya, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh Parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap Yoon.
Lihat Juga :
tulis komentar anda