Dianggap Membahayakan Keamanan AS, Mantan Politikus Cantik Ini Masuk Daftar Quiet Skies
Kamis, 08 Agustus 2024 - 17:05 WIB
Tulsi Gabbard, mantan anggota DPR AS, dianggap berbahaya sehingga masuk dalam daftar quiet skies. Foto/EPA
WASHINGTON - Pemerintah AS telah memasukkan mantan anggota Kongres asal Hawaii Tulsi Gabbard ke dalam daftar pengawasan lalu lintas udara khusus. Itu diungkapkan menurut sekelompok whistleblower Air Marshal.
Gabbard bertugas di Kongres selama delapan tahun (2013-2021) dan mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2020, tetapi meninggalkan partai tersebut pada tahun 2022 karena perbedaan ideologi. Dia juga seorang letnan kolonel di cadangan Angkatan Darat AS.
Namun, bagi Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), Gabbard tampaknya menjadi risiko keamanan. Bulan lalu, ia ditempatkan dalam program ‘Quiet Skies’ dan dipantau ke mana pun ia terbang, menurut Air Marshal National Council (AMNC).
Media UncoverDC melaporkan minggu ini bahwa Gabbard memiliki “dua Tim Anjing Pendeteksi Bahan Peledak, satu Spesialis Keamanan Transportasi (bahan peledak), satu Pengawas TSA berpakaian sipil, dan tiga Federal Air Marshal [FAM] di setiap penerbangan yang ia tumpangi,” mengutip direktur AMNC Sonya LaBosco.
AMNC memposting di X (sebelumnya Twitter) bahwa klaim tersebut berasal dari whistleblower mereka, yang siap untuk menyampaikan informasi dengan dokumentasi yang sesuai.
Kelompok tersebut juga mengklaim bahwa TSA dan FAMS telah “memulai pengawasan pemerintah bersenjata terhadap politisi konservatif tingkat tinggi,” dan bahwa informasi yang ingin mereka ungkapkan akan “mengerikan dan membuat Anda muak sebagai orang Amerika.”
LaBosco menuduh TSA dan departemen induknya, Keamanan Dalam Negeri, terlibat dalam “perampasan pengawasan domestik besar-besaran” yang tampaknya menargetkan kaum konservatif. Menurut kelompok tersebut, Quiet Skies telah digunakan terhadap beberapa orang yang menghadiri protes pada 6 Januari 2021 di US Capitol – dan anggota keluarga mereka, termasuk bayi.
Menurut LaBosco, Gabbard dimasukkan dalam daftar tersebut pada 23 Juli, sehari setelah ia mengkritik Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris dalam wawancara dengan Fox News. FAM dimobilisasi keesokan harinya dan mengikutinya dalam penerbangan pada 25 Juli, kata LaBosco.
Gabbard secara terkenal membuat Harris terguncang selama debat utama Demokrat tahun 2020, mengangkat catatan penuntutannya. Ia juga mengecam Hillary Clinton sebagai “ratu penghasut perang,” setelah mantan kandidat presiden tersebut menuduhnya sebagai “aset Rusia.”
Baru-baru ini, Gabbard mengatakan kepada podcaster Lex Fridman bahwa "semua pernyataan dan komentar yang dibuat [Gedung Putih Biden-Harris] sejak awal perang ini pada dasarnya menunjukkan tujuan mereka untuk menghancurkan Rusia." Gabbard belum mengomentari pengungkapan whistleblower tersebut.
Dia baru saja kembali dari Oklahoma, tempat dia mengambil alih komando batalion sersan pelatih yang menjalankan program pelatihan dasar Angkatan Darat AS. Menurut TSA, 'Quiet Skies' adalah alat yang memungkinkan FAMS untuk "berfokus pada pelancong yang mungkin menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan penerbangan." Badan tersebut mengklaim telah mengembangkan "seperangkat aturan skenario berbasis risiko dan berdasarkan intelijen," di bawah pengawasan ketat DHS dan penghormatan terhadap privasi dan hak-hak sipil.
Gabbard bertugas di Kongres selama delapan tahun (2013-2021) dan mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2020, tetapi meninggalkan partai tersebut pada tahun 2022 karena perbedaan ideologi. Dia juga seorang letnan kolonel di cadangan Angkatan Darat AS.
Namun, bagi Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), Gabbard tampaknya menjadi risiko keamanan. Bulan lalu, ia ditempatkan dalam program ‘Quiet Skies’ dan dipantau ke mana pun ia terbang, menurut Air Marshal National Council (AMNC).
Media UncoverDC melaporkan minggu ini bahwa Gabbard memiliki “dua Tim Anjing Pendeteksi Bahan Peledak, satu Spesialis Keamanan Transportasi (bahan peledak), satu Pengawas TSA berpakaian sipil, dan tiga Federal Air Marshal [FAM] di setiap penerbangan yang ia tumpangi,” mengutip direktur AMNC Sonya LaBosco.
AMNC memposting di X (sebelumnya Twitter) bahwa klaim tersebut berasal dari whistleblower mereka, yang siap untuk menyampaikan informasi dengan dokumentasi yang sesuai.
Kelompok tersebut juga mengklaim bahwa TSA dan FAMS telah “memulai pengawasan pemerintah bersenjata terhadap politisi konservatif tingkat tinggi,” dan bahwa informasi yang ingin mereka ungkapkan akan “mengerikan dan membuat Anda muak sebagai orang Amerika.”
LaBosco menuduh TSA dan departemen induknya, Keamanan Dalam Negeri, terlibat dalam “perampasan pengawasan domestik besar-besaran” yang tampaknya menargetkan kaum konservatif. Menurut kelompok tersebut, Quiet Skies telah digunakan terhadap beberapa orang yang menghadiri protes pada 6 Januari 2021 di US Capitol – dan anggota keluarga mereka, termasuk bayi.
Menurut LaBosco, Gabbard dimasukkan dalam daftar tersebut pada 23 Juli, sehari setelah ia mengkritik Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris dalam wawancara dengan Fox News. FAM dimobilisasi keesokan harinya dan mengikutinya dalam penerbangan pada 25 Juli, kata LaBosco.
Gabbard secara terkenal membuat Harris terguncang selama debat utama Demokrat tahun 2020, mengangkat catatan penuntutannya. Ia juga mengecam Hillary Clinton sebagai “ratu penghasut perang,” setelah mantan kandidat presiden tersebut menuduhnya sebagai “aset Rusia.”
Baru-baru ini, Gabbard mengatakan kepada podcaster Lex Fridman bahwa "semua pernyataan dan komentar yang dibuat [Gedung Putih Biden-Harris] sejak awal perang ini pada dasarnya menunjukkan tujuan mereka untuk menghancurkan Rusia." Gabbard belum mengomentari pengungkapan whistleblower tersebut.
Dia baru saja kembali dari Oklahoma, tempat dia mengambil alih komando batalion sersan pelatih yang menjalankan program pelatihan dasar Angkatan Darat AS. Menurut TSA, 'Quiet Skies' adalah alat yang memungkinkan FAMS untuk "berfokus pada pelancong yang mungkin menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan penerbangan." Badan tersebut mengklaim telah mengembangkan "seperangkat aturan skenario berbasis risiko dan berdasarkan intelijen," di bawah pengawasan ketat DHS dan penghormatan terhadap privasi dan hak-hak sipil.
(ahm)
tulis komentar anda