Mayoritas Warga Australia Dukung Hukuman Mati di Indonesia
Senin, 02 Februari 2015 - 13:09 WIB
Mayoritas Warga Australia Dukung Hukuman Mati di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, mengatakan, mayoritas warga Australia ternyata mendukung hukuman mati di Indonesia.
Hal itu kontra dengan kebijakan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang selama ini menentang rencana eksekusi mati terhadap dua warganya yang jadi terpidana kasus narkoba.
"Ya, seperti yang Anda tahu, jika melihat hasil jajak pendapat (di Australia) menunjukan bahwa 52 persen warga Australia justru mendukung kebijakan Indonesia," ucap Nadjib di Jakarta pada Senin (2/2/2015), mengacu pada kebijakan eksekusi mati pada terpidana kasus narkoba.
Nadjib mengacu pada hasil poling yang dibuat oleh sebuah badan peneliti swasta di Australia, yakni Roy Morgan Research. Badan ini membuat jajak pendapat pada akhir pekan lalu.
Sementara itu, terkait respons pemerintah Australia yang ngotot agar Indonesia mengampuni duo sindikat "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Dubes Nadjib menganggap hal itu wajar.
"Reaksi dari pemerintah (Australia), tentu saja sebagai pemerintah, di manapun itu, mereka akan berusaha untuk membuat situasi menjadi lebih baik," imbuh Najdib.
Hal itu kontra dengan kebijakan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang selama ini menentang rencana eksekusi mati terhadap dua warganya yang jadi terpidana kasus narkoba.
"Ya, seperti yang Anda tahu, jika melihat hasil jajak pendapat (di Australia) menunjukan bahwa 52 persen warga Australia justru mendukung kebijakan Indonesia," ucap Nadjib di Jakarta pada Senin (2/2/2015), mengacu pada kebijakan eksekusi mati pada terpidana kasus narkoba.
Nadjib mengacu pada hasil poling yang dibuat oleh sebuah badan peneliti swasta di Australia, yakni Roy Morgan Research. Badan ini membuat jajak pendapat pada akhir pekan lalu.
Sementara itu, terkait respons pemerintah Australia yang ngotot agar Indonesia mengampuni duo sindikat "Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Dubes Nadjib menganggap hal itu wajar.
"Reaksi dari pemerintah (Australia), tentu saja sebagai pemerintah, di manapun itu, mereka akan berusaha untuk membuat situasi menjadi lebih baik," imbuh Najdib.
(mas)
