Ini Isi Editorial Bangkok Post yang Kritik Kebijakan Indonesia
Rabu, 07 Januari 2015 - 20:22 WIB
Ini Isi Editorial Bangkok Post yang Kritik Kebijakan Indonesia
A
A
A
BANGKOK - Pemerintah Indonesia sempat memberikan respon terkait tulisan di editorial Bangkok Post. Tulisan tersebut mengkiritisi dengan tajam kebijakan yang diambil Indonesia yang menenggelamkan para pencuri ikan.
Dalam editorial di Bangkok Post yang terbit pada 5 Januari 2015 lalu, disebutkan bahwa apa yang dilakukan Indonesia bisa membuat negara lain tidak nyaman, dan berpotensi bisa menimbulkan gesekan.
“Jakarta harus tahu bahwa tindakan agresif yang menimbulkan kerusakan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, kurang bijaksana, dan terus terang ini merupakan tindakan tidak ramah bagi Vietnam dan juga beberapa negara ASEAN lainnya,” tulis editorial tersebut.
Sang penulis mengatakan, mungkin saja negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan seperti Vietnam, akan melakukan tindakan balasa dendam. Salah satu contohnya, Vietnam mungkin akan menyita semua aset warga Indonesia ketika melakukan pelanggaran hukum di negara tersebut.
Dalam tulisannya, dia juga menyebutkan pernyataan Presiden Joko Widodo adalah sebuah hal yang keliru. Dalam pernyataanya Jokowi –sapaan akrab Joko Widodo- mengatakan pencurian ikan adalah masalah kriminal murni dan tidak ada hubungan dalam hubungan bertetangga.
Menurut editorial itu, sebagai negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia harusnya turut membantu kesatuan ASEAN, dengan tidak melakukan tindakan agresif semacam ini. Penulis juga menyamakan Indonesia dengan China, sebagai negara yang sulit untuk diajak bicara.
“Jakarta telah aktif bergabung dengan Beijing sebagai pihak yang tidak mau membahas sengeketa teritorial. Merebut dan menghancurkan kapal asing, terutama dari negara tetanggga adalah tindakan yang tidak ramah. Indonesia harus berhenti sejenak melakukan hal ini, dan membahas masalah ini secara diplomatik, atau Indonesia akan berisiko mendapat respon balasan,” pungkas editorial itu.
Dalam editorial di Bangkok Post yang terbit pada 5 Januari 2015 lalu, disebutkan bahwa apa yang dilakukan Indonesia bisa membuat negara lain tidak nyaman, dan berpotensi bisa menimbulkan gesekan.
“Jakarta harus tahu bahwa tindakan agresif yang menimbulkan kerusakan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, kurang bijaksana, dan terus terang ini merupakan tindakan tidak ramah bagi Vietnam dan juga beberapa negara ASEAN lainnya,” tulis editorial tersebut.
Sang penulis mengatakan, mungkin saja negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan seperti Vietnam, akan melakukan tindakan balasa dendam. Salah satu contohnya, Vietnam mungkin akan menyita semua aset warga Indonesia ketika melakukan pelanggaran hukum di negara tersebut.
Dalam tulisannya, dia juga menyebutkan pernyataan Presiden Joko Widodo adalah sebuah hal yang keliru. Dalam pernyataanya Jokowi –sapaan akrab Joko Widodo- mengatakan pencurian ikan adalah masalah kriminal murni dan tidak ada hubungan dalam hubungan bertetangga.
Menurut editorial itu, sebagai negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia harusnya turut membantu kesatuan ASEAN, dengan tidak melakukan tindakan agresif semacam ini. Penulis juga menyamakan Indonesia dengan China, sebagai negara yang sulit untuk diajak bicara.
“Jakarta telah aktif bergabung dengan Beijing sebagai pihak yang tidak mau membahas sengeketa teritorial. Merebut dan menghancurkan kapal asing, terutama dari negara tetanggga adalah tindakan yang tidak ramah. Indonesia harus berhenti sejenak melakukan hal ini, dan membahas masalah ini secara diplomatik, atau Indonesia akan berisiko mendapat respon balasan,” pungkas editorial itu.
(esn)
