Separatis Pro Rusia Setujui Gencatan Senjata
Selasa, 24 Juni 2014 - 14:47 WIB
Separatis Pro Rusia Setujui Gencatan Senjata
A
A
A
KIEV - Separatis pro-Rusia yang menguasai wilayah timur Ukraina akhirnya secara resmi menyatakan, bahwa mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ini adalah upaya awal, sebelum dimulainya dialog damai antara separatis pro Rusia dan pemerintah Ukraina.
Melansir Channel News Asia, Selasa (24/6/2014), pengumunan tersebut datang sehari setelah presiden Rusia, Vladimir Putin meminta kepada para separatis untuk menerima tawaran gencatan senjata yang diutarakan pihak Ukraina.
"Sebagai tanggapan terhadap gencatan senjata yang dideklarasikan oleh Kiev, kami berjanji untuk turut melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata ini akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang," ungkap Oleksandr Borodai, Perdana Menteri Donestk.
"Kami berharap, selama periode di mana kedua belah pihak menghentikan baku tembak, kita akan bisa menyetujui dan memulai konsultasi tentang negosiasi untuk penyelesaian damai konflik," Borodai menambahkan.
Dialog damai antara separatis pro-Rusia dengan pemerintah di Kiev merupakan hal yang sudah lama disarankan oleh Rusia kepada pemerintah Ukraina. Namun, di masa kepemimpinan Poroshenko, hal tersebut nampaknya baru akan terealisasi.
Melansir Channel News Asia, Selasa (24/6/2014), pengumunan tersebut datang sehari setelah presiden Rusia, Vladimir Putin meminta kepada para separatis untuk menerima tawaran gencatan senjata yang diutarakan pihak Ukraina.
"Sebagai tanggapan terhadap gencatan senjata yang dideklarasikan oleh Kiev, kami berjanji untuk turut melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata ini akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang," ungkap Oleksandr Borodai, Perdana Menteri Donestk.
"Kami berharap, selama periode di mana kedua belah pihak menghentikan baku tembak, kita akan bisa menyetujui dan memulai konsultasi tentang negosiasi untuk penyelesaian damai konflik," Borodai menambahkan.
Dialog damai antara separatis pro-Rusia dengan pemerintah di Kiev merupakan hal yang sudah lama disarankan oleh Rusia kepada pemerintah Ukraina. Namun, di masa kepemimpinan Poroshenko, hal tersebut nampaknya baru akan terealisasi.
(esn)
