PM China: Tak ada toleransi untuk korupsi
Jum'at, 14 Maret 2014 - 09:13 WIB
PM China: Tak ada toleransi untuk korupsi
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri China, Li Keqiang, menegaskan, pemerintahannya tak akan memberi toleransi pada korupsi.
"Kami akan menunjukkan nol toleransi terhadap perilaku-perilaku korup dan pejabat korup," kata Keqiang pada penutupan sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC), Kamis (13/3/2014), seperti dikutip dari New Straits Times.
"China adalah negara yang berada di bawah aturan hukum. Tidak peduli siapa dia dan seberapa senior posisinya, jika dia melanggar disiplin partai dan hukum negara, dia akan serius ditangani dan dihukum. Sebab, semua orang sama di depan hukum," lanjutnya.
Meski Keqiang telah menegaskan sikap pemerintahannya, namun dia tidak menjelaskan adanya laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu mantan pejabat top Partai Komunis China, Zhou Yongkang.
Jika penyidikan atas Yongkang dilakukan, maka ini akan menjadi yang pertama kali dalam beberapa dekade terakhir, seorang mantan pejabat Komite Politbiro China diselidiki. Umumnya, anggota Komite Politbiro China dianggap sebagai yang tak tersentuh, bahkan setelah mereka pensiun.
"Kami akan menunjukkan nol toleransi terhadap perilaku-perilaku korup dan pejabat korup," kata Keqiang pada penutupan sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC), Kamis (13/3/2014), seperti dikutip dari New Straits Times.
"China adalah negara yang berada di bawah aturan hukum. Tidak peduli siapa dia dan seberapa senior posisinya, jika dia melanggar disiplin partai dan hukum negara, dia akan serius ditangani dan dihukum. Sebab, semua orang sama di depan hukum," lanjutnya.
Meski Keqiang telah menegaskan sikap pemerintahannya, namun dia tidak menjelaskan adanya laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu mantan pejabat top Partai Komunis China, Zhou Yongkang.
Jika penyidikan atas Yongkang dilakukan, maka ini akan menjadi yang pertama kali dalam beberapa dekade terakhir, seorang mantan pejabat Komite Politbiro China diselidiki. Umumnya, anggota Komite Politbiro China dianggap sebagai yang tak tersentuh, bahkan setelah mereka pensiun.
(esn)
