Putin dukung referendum di Crimea
Senin, 10 Maret 2014 - 03:18 WIB
Putin dukung referendum di Crimea
A
A
A
Sindonews.com – Presiden Rusia, Vladimir Putin, mendukung keputusan Parlemen Crimea yang akan menggelar referendum pada 16 Maret mendatang. Hal ini terungkap dalam percakapan telepon antara Putin dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris David Cameron, Minggu (9/3/2014).
"Vladimir Vladimirovich Putin menggarisbawahi secara khusus, bahwa langkah yang diambil oleh otoritas yang sah di Crimea didasarkan pada hukum internasional dan bertujuan untuk menjamin kepentingan yang sah dari penduduk semenanjung," sebut pernyataan Kremlin, seperti dikutip dari Reuters.
"Presiden Rusia juga meminta perhatian dari lawan bicaranya soal kurangnya tindakan oleh otoritas di Kiev untuk membatasi munculnya ultra nasionalis dan pasukan radikal di ibukota dan di berbagai daerah (di Ukraina)," lanjut pernyataan itu.
Menurut Putin, para pemimpin baru Ukraina merebut kekuasaan dalam kudeta bersenjata inkonstitusional dan Rusia memiliki hak untuk menyerang Ukraina guna melindungi kepentingan dan warga Rusia yang tinggal di bekas republik Soviet tersebut.
Para pejabat Rusia kian menggambarkan kepemimpinan Kiev sebagai nasionalis radikal yang didukung oleh Barat. Namun, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengutuk langkah Moskow, yang dianggap mengganggu integritas wilayah Ukraina.
"Meskipun ada perbedaan dalam penilaian tentang apa yang terjadi, mereka (Putin, Merkel, Cameron) menyatakan kepentingan bersama dalam meredakan eskalasi ketegangan dan normalisasi situasi secepat mungkin," tambah pernyataan Kremlin.
Sementara Merkel mengatakan kepada Putin, bahwa referendum itu melanggar konstitusi Ukraina dan bertentangan dengan hukum internasional. Demikian tertuang dalam pernyataan tertulis dari pemerintah Jerman.
“Merkel menyesal, bahwa ada belum ada kemajuan dalam membentuk "kelompok kontak internasional" yang bisa menemukan solusi politik untuk krisis di Ukraina,” lanjut pernyataan Pemerintah Jerman.
"Vladimir Vladimirovich Putin menggarisbawahi secara khusus, bahwa langkah yang diambil oleh otoritas yang sah di Crimea didasarkan pada hukum internasional dan bertujuan untuk menjamin kepentingan yang sah dari penduduk semenanjung," sebut pernyataan Kremlin, seperti dikutip dari Reuters.
"Presiden Rusia juga meminta perhatian dari lawan bicaranya soal kurangnya tindakan oleh otoritas di Kiev untuk membatasi munculnya ultra nasionalis dan pasukan radikal di ibukota dan di berbagai daerah (di Ukraina)," lanjut pernyataan itu.
Menurut Putin, para pemimpin baru Ukraina merebut kekuasaan dalam kudeta bersenjata inkonstitusional dan Rusia memiliki hak untuk menyerang Ukraina guna melindungi kepentingan dan warga Rusia yang tinggal di bekas republik Soviet tersebut.
Para pejabat Rusia kian menggambarkan kepemimpinan Kiev sebagai nasionalis radikal yang didukung oleh Barat. Namun, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengutuk langkah Moskow, yang dianggap mengganggu integritas wilayah Ukraina.
"Meskipun ada perbedaan dalam penilaian tentang apa yang terjadi, mereka (Putin, Merkel, Cameron) menyatakan kepentingan bersama dalam meredakan eskalasi ketegangan dan normalisasi situasi secepat mungkin," tambah pernyataan Kremlin.
Sementara Merkel mengatakan kepada Putin, bahwa referendum itu melanggar konstitusi Ukraina dan bertentangan dengan hukum internasional. Demikian tertuang dalam pernyataan tertulis dari pemerintah Jerman.
“Merkel menyesal, bahwa ada belum ada kemajuan dalam membentuk "kelompok kontak internasional" yang bisa menemukan solusi politik untuk krisis di Ukraina,” lanjut pernyataan Pemerintah Jerman.
(esn)
