Diusut, kasus wanita RI pernah jadi budak nafsu militer Jepang
Sabtu, 01 Maret 2014 - 10:10 WIB
Diusut, kasus wanita RI pernah jadi budak nafsu militer Jepang
A
A
A
Sindonews.com - Jepang akan membentuk tim untuk meninjau pernyataan pejabat pada tahun 1993 yang mengakui, bahwa militer Jepang menggunakan wanita para sebagai pemuas nafsu saat Perang Dunia II.
Para wanita yang dijadikan budak nafsu militer Jepang kala itu, berasal dari Indonesia, China, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan. Jumlah wanita yang dijadikan budak nafsu para militer Jepang kala itu, diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang.
Mantan Sekretaris Kabinet Jepang, Yohei Kono, pada tahun 1993, pernah mengakui bahwa perempuan-perempuan di negara yang diduduki Jepang saat Perang Dunia II, telah dipaksa menjadi budak pemuas para militer Jepang.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga yang muncul dalam sesi komite anggaran Majelis Rendah Jepang, tidak berkomentar, apakah Jepang akan mengeluarkan pernyataan baru setelah pengusutan kasus itu.
Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang, Tomiichi Murayama, mendesak adanya revisi permintaan maaf dari negaranya. Berbicara di Tokyo, Murayama, yang menjabat sebagai perdana menteri dari Juni 1994 hingga Januari 1996, mengatakan bahwa pernyataan itu harus didasarkan pada bukti.
“Dia (PM Jepang Shinzo Abe) tidak bisa menyangkalnya, bahwa pernyataan saya telah diadopsi oleh semua perdana menteri, apakah mereka berasal dari Partai Demokrat Liberal atau Partai Demokrat Jepang,” katanya, seperti dikutip BBC, Sabtu (1/3/2014).
”Dalam arti, disepakati oleh masyarakat internasional dan menjadi definisi. Hal ini tidak masuk akal dan tidak mungkin untuk menyangkal hal itu,” ujar Murayama.
Para wanita yang dijadikan budak nafsu militer Jepang kala itu, berasal dari Indonesia, China, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan. Jumlah wanita yang dijadikan budak nafsu para militer Jepang kala itu, diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang.
Mantan Sekretaris Kabinet Jepang, Yohei Kono, pada tahun 1993, pernah mengakui bahwa perempuan-perempuan di negara yang diduduki Jepang saat Perang Dunia II, telah dipaksa menjadi budak pemuas para militer Jepang.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga yang muncul dalam sesi komite anggaran Majelis Rendah Jepang, tidak berkomentar, apakah Jepang akan mengeluarkan pernyataan baru setelah pengusutan kasus itu.
Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang, Tomiichi Murayama, mendesak adanya revisi permintaan maaf dari negaranya. Berbicara di Tokyo, Murayama, yang menjabat sebagai perdana menteri dari Juni 1994 hingga Januari 1996, mengatakan bahwa pernyataan itu harus didasarkan pada bukti.
“Dia (PM Jepang Shinzo Abe) tidak bisa menyangkalnya, bahwa pernyataan saya telah diadopsi oleh semua perdana menteri, apakah mereka berasal dari Partai Demokrat Liberal atau Partai Demokrat Jepang,” katanya, seperti dikutip BBC, Sabtu (1/3/2014).
”Dalam arti, disepakati oleh masyarakat internasional dan menjadi definisi. Hal ini tidak masuk akal dan tidak mungkin untuk menyangkal hal itu,” ujar Murayama.
(mas)
