PM Thailand usul pembentukan Dewan Reformasi Nasional
Kamis, 26 Desember 2013 - 01:09 WIB
PM Thailand usul pembentukan Dewan Reformasi Nasional
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri sementara Thailand, Yingluck Shinawatra, mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi Nasional" pada Rabu (25/12/2013) untuk mencari jalan keluar dari krisis politik yang mencengkeram negara kerajaan itu.
Yingluck Shinawatra mengatakan, lembaga ini akan diatur secara paralel dengan Pemilihan Umum pada 2 Februari mendatang untuk merekomendasikan amandemen konstitusi, reformasi ekonomi dan hukum, serta langkah-langkah anti korupsi.
"Sekarang saatnya untuk mengembangkan mekanisme untuk mendorong maju dan memobilisasi reformasi nasional," kata Yingluck Shinawatra dalam pidatonya.
Namun, rencana itu segera ditolak oleh para pemimpin aksi protes anti pemerintah yang menginginkan reformasi sebelum pemilu. Menurut oposisi, langkah ini perlu diambil dalam upaya untuk mengekang pengaruh politik keluarga Shinawatra.
“Yingluck tidak tulus tentang reformasi," kata seorang Juru Bicara gerakan protes anti pemerintah, Akanat Promphan, seperti dikutip dari The Star. "Perdana Menteri dapat menunjukkan tanggung jawab dan pengorbanan nya dengan mengundurkan diri, sehingga proses reformasi dapat dimulai," tambahnya.
Yingluck Shinawatra mengatakan, lembaga ini akan diatur secara paralel dengan Pemilihan Umum pada 2 Februari mendatang untuk merekomendasikan amandemen konstitusi, reformasi ekonomi dan hukum, serta langkah-langkah anti korupsi.
"Sekarang saatnya untuk mengembangkan mekanisme untuk mendorong maju dan memobilisasi reformasi nasional," kata Yingluck Shinawatra dalam pidatonya.
Namun, rencana itu segera ditolak oleh para pemimpin aksi protes anti pemerintah yang menginginkan reformasi sebelum pemilu. Menurut oposisi, langkah ini perlu diambil dalam upaya untuk mengekang pengaruh politik keluarga Shinawatra.
“Yingluck tidak tulus tentang reformasi," kata seorang Juru Bicara gerakan protes anti pemerintah, Akanat Promphan, seperti dikutip dari The Star. "Perdana Menteri dapat menunjukkan tanggung jawab dan pengorbanan nya dengan mengundurkan diri, sehingga proses reformasi dapat dimulai," tambahnya.
(esn)
