Krisis bahan bakar di Gaza bisa timbulkan bencana kemanusiaan
Rabu, 27 November 2013 - 16:41 WIB
Krisis bahan bakar di Gaza bisa timbulkan bencana kemanusiaan
A
A
A
Sindonews.com - Seorang peneliti Hak Asasi Manusia Independen menyerukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. Menurutnya, kekurangan pasokan listrik dapat mengganggu pelayanan kesehatan, Selasa (27/11/2013).
Krisis bahan bakar telah melanda Gaza selama lebih dari tiga minggu. Akibatnya, satu-satunya pembangkit listrik di Gaza ditutup dan menyebabkan 1,7 juta warga Palestina menderita tanpa pasokan listrik.
Richard Falk, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang dikuasai Israel memperingatkan, situasi di Gaza berada dekat pada titik bencana. "Kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik telah merusak kondisi lingkungan yang memang telah genting. Kondisi tersebut sangat mengganggu pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan, air dan Sanitasi," ungkap Falk dalam sebuah jelang peringatakan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina yang jatuh pasa 29 November lusa.
"Suplai listrik yang ada kurang dari setengah dari kebutuhan total pasokan listrik. Hal tersebut telah menyebabkan ganguan dan mengancam pelayanan kesehatan bagi pasien yang melayani pengobatan cici darah, operasi, bank darah dan unit perawatan intensif dan inkubator," keluh Falk, yang menyoroti nasib para pasien yang tidak mampu menjangkau perawatan lain di Palestina.
"Sejauh ini pihak Israel bersikap lebih terbuka untuk menerima para pasien yang sakit, namun biaya medis yang terlalu tinggi berada di luar jangkauan rakyat Gaza," imbuh Falk.
Falk memperingatkan, pengelolaan pembangkit listrik lainnya terancam kehabisan bensin untuk menggerakan generatornya dan sebagai dampaknya akan semakin banyak limbah yang akan meluap ke jalan. Hal tersebut sangat serius, sebab dapat memicu munculnya penyakit, bahkan berpeluang menimbulkan epidemi.
"Sampai 40 persen warga Gaza menerima air hanya sekali dalam tiga hari. Kondisi tersebut dapat mendorong banyak orang untuk membeli air yang tidak aman," ungkap Falk. "Kita tidak boleh lupa, bahwa penyebab kurangnya fasilitas medis dan perawatan khusus di Gaza merupakan konsekuensi dari blokade Israel," desal Falk.
Falk menekankan, Israel memiliki tanggung jawab khusus di bawah hukum internasional untuk melakukan hal yang memang diperlukan untuk melindungi warga sipil di Gaza. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut memperparah pemberlakukan hukum kolektif tanpa syarat yang dilarang dalam konvensi Jenewa Ke empat.
Krisis bahan bakar telah melanda Gaza selama lebih dari tiga minggu. Akibatnya, satu-satunya pembangkit listrik di Gaza ditutup dan menyebabkan 1,7 juta warga Palestina menderita tanpa pasokan listrik.
Richard Falk, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang dikuasai Israel memperingatkan, situasi di Gaza berada dekat pada titik bencana. "Kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik telah merusak kondisi lingkungan yang memang telah genting. Kondisi tersebut sangat mengganggu pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan, air dan Sanitasi," ungkap Falk dalam sebuah jelang peringatakan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina yang jatuh pasa 29 November lusa.
"Suplai listrik yang ada kurang dari setengah dari kebutuhan total pasokan listrik. Hal tersebut telah menyebabkan ganguan dan mengancam pelayanan kesehatan bagi pasien yang melayani pengobatan cici darah, operasi, bank darah dan unit perawatan intensif dan inkubator," keluh Falk, yang menyoroti nasib para pasien yang tidak mampu menjangkau perawatan lain di Palestina.
"Sejauh ini pihak Israel bersikap lebih terbuka untuk menerima para pasien yang sakit, namun biaya medis yang terlalu tinggi berada di luar jangkauan rakyat Gaza," imbuh Falk.
Falk memperingatkan, pengelolaan pembangkit listrik lainnya terancam kehabisan bensin untuk menggerakan generatornya dan sebagai dampaknya akan semakin banyak limbah yang akan meluap ke jalan. Hal tersebut sangat serius, sebab dapat memicu munculnya penyakit, bahkan berpeluang menimbulkan epidemi.
"Sampai 40 persen warga Gaza menerima air hanya sekali dalam tiga hari. Kondisi tersebut dapat mendorong banyak orang untuk membeli air yang tidak aman," ungkap Falk. "Kita tidak boleh lupa, bahwa penyebab kurangnya fasilitas medis dan perawatan khusus di Gaza merupakan konsekuensi dari blokade Israel," desal Falk.
Falk menekankan, Israel memiliki tanggung jawab khusus di bawah hukum internasional untuk melakukan hal yang memang diperlukan untuk melindungi warga sipil di Gaza. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut memperparah pemberlakukan hukum kolektif tanpa syarat yang dilarang dalam konvensi Jenewa Ke empat.
(esn)
