Soal penyadapan, Australia malu kepada Indonesia
Kamis, 14 November 2013 - 10:24 WIB
Soal penyadapan, Australia malu kepada Indonesia
A
A
A
Sindonews.com – Wakil Presiden Indonesia, Boediono, bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, di Canberra untuk membahas masalah isu penyadapan melalui kantor Kedubes Australia di Jakarta. Selain, itu mereka juga membahas masalah penanganan para pencari suaka.
Pertemuan kedua pimpinan negara itu, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Kamis (14/11/2013), sempat tertunda satu jam. Karena Abbott membahas RUU Pencabutan Pajak Karbon kepada Parlemen Australia.
Dalam pertemuan itu, Abbott untuk pertama kalinya mengaku malu kepada Pemerintah Indonesia atas tuduhan skandal spionase. ”Dia mengusulkan langkah-langkah baru untuk membangun kembali kepercayaan dan kerjasama,” demikian laporan media Australia itu.
Sedangkan soal penanganan terhadap pencari suaka, Pemerintah Indonesia dilaporkan minta pengubahan aturan soal penanganan para pencari suaka atau yang dikenal dengan sebutan “manusia perahu” itu.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak ikut campur dalam penanganan pencari suaka dengan tujuan Australia, yang melewati perairan Indonesia. Alasannya, Australia sudah memiliki kamp sendiri untuk menampung para pencari suaka.
Sementara itu, Yopi Haryadi, pejabat senior Basarnas, mengatakan, sebenarnya Indonesia keberatan jika kapal-kapal Australia terlalu sering memasuki wilayah Indonesia dengan alasan menangani para pencari suaka.
”TNI tidak ingin kapal Australia serta kapal perlindungan perbatasan terlalu sering memasuki wilayah Indonesia , jadi itu sebabnya pemerintah Indonesia sulit untuk memberikan izin untuk mereka,” katanya.
Pertemuan kedua pimpinan negara itu, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Kamis (14/11/2013), sempat tertunda satu jam. Karena Abbott membahas RUU Pencabutan Pajak Karbon kepada Parlemen Australia.
Dalam pertemuan itu, Abbott untuk pertama kalinya mengaku malu kepada Pemerintah Indonesia atas tuduhan skandal spionase. ”Dia mengusulkan langkah-langkah baru untuk membangun kembali kepercayaan dan kerjasama,” demikian laporan media Australia itu.
Sedangkan soal penanganan terhadap pencari suaka, Pemerintah Indonesia dilaporkan minta pengubahan aturan soal penanganan para pencari suaka atau yang dikenal dengan sebutan “manusia perahu” itu.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak ikut campur dalam penanganan pencari suaka dengan tujuan Australia, yang melewati perairan Indonesia. Alasannya, Australia sudah memiliki kamp sendiri untuk menampung para pencari suaka.
Sementara itu, Yopi Haryadi, pejabat senior Basarnas, mengatakan, sebenarnya Indonesia keberatan jika kapal-kapal Australia terlalu sering memasuki wilayah Indonesia dengan alasan menangani para pencari suaka.
”TNI tidak ingin kapal Australia serta kapal perlindungan perbatasan terlalu sering memasuki wilayah Indonesia , jadi itu sebabnya pemerintah Indonesia sulit untuk memberikan izin untuk mereka,” katanya.
(mas)
