Puluhan 'manusia perahu' tewas di laut RI, PM Australia menghindar
Puluhan 'manusia perahu' tewas di laut RI, PM Australia menghindar
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott, langsung menghindari wartawan ketika kapal pencari suaka yang menuju Australia, karam di perairan Jawa Barat, Indonesia, semalam. Abbott menghindar dari wartawan, setelah kebijakan kontroversialnya untuk menghalau laju para pencari suaka ditentang Pemerintah Indonesia.
Sekitar 22 imigran gelap tewas tenggelam, setelah kapal mereka yang menuju Australia karam, semalam (27/9/2013). Kapal yang karam itu berisi sekitar 120 orang. Puluhan orang dinyatakan hilang, dan dikhawatirkan tewas.
Salah satu penumpang , seorang pria Libanon , dilaporkan telah kehilangan istrinya yang sedang hamil dan delapan anak-anak, dalam bencana itu. Hanya 25 orang di atas kapal yang berhasil diselamatkan. Sedangkan upaya pencarian korban lain, masih diupayakan.
Sabtu (28/9/2013), Perdana Menteri Abbott, menghindar dari wartawan yang ingin meminta komentar soal kecelakaan kapal para pencari suaka. Kantor Menteri Imigrasi, Scott Morrison, juga tidak menanggapi pertanyaan.
Pemimpin Partai Buruh, Chris Bowen, seperti dilaporkan news.com.au, pagi ini meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan penuh, soal kebijakan menghalau para pancari suaka. ”Ada yang sangat memprihatinkan soal laporan tragedi lain di Indonesia ,” kata Bowen, mengacu pada kecelakaan kapal pencari suaka.
”Tampaknya bahwa Angkatan Laut Australia mungkin telah terlibat dalam dua penyelamatan, walaupun tentu saja detail, sangat, sangat samar,” lanjut dia. ”Pemerintah sebelumnya mengatakan, bahwa ketika ada tragedi atau peristiwa penting di laut, maka mereka akan memberikan briefing,” sindir Bowen.
”Saya akan memanggil pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Imigrasi, untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Australia, hari ini,” kata Bowen.
Abbott , yang mengambil alih kekuasaan Australia pada bulan ini lewat pemilu, berencana menempatkan polisi-polisi Australia di Indonesia untuk menghalau para pencari suaka atau yang dikenal sebagai “manusia perahu”
Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, menentang rencana kebijakan itu, karena bisa mengusik kedaulatan Indonesia. Terakhir, Marty telah memperingatkan kepada Menlu Australia , Julie Bishop di sela-sela sidang PBB, agar Pemerintah Australia tidak membuat kebijakan yang melanggar kedaulatan Indonesia.
Sekitar 22 imigran gelap tewas tenggelam, setelah kapal mereka yang menuju Australia karam, semalam (27/9/2013). Kapal yang karam itu berisi sekitar 120 orang. Puluhan orang dinyatakan hilang, dan dikhawatirkan tewas.
Salah satu penumpang , seorang pria Libanon , dilaporkan telah kehilangan istrinya yang sedang hamil dan delapan anak-anak, dalam bencana itu. Hanya 25 orang di atas kapal yang berhasil diselamatkan. Sedangkan upaya pencarian korban lain, masih diupayakan.
Sabtu (28/9/2013), Perdana Menteri Abbott, menghindar dari wartawan yang ingin meminta komentar soal kecelakaan kapal para pencari suaka. Kantor Menteri Imigrasi, Scott Morrison, juga tidak menanggapi pertanyaan.
Pemimpin Partai Buruh, Chris Bowen, seperti dilaporkan news.com.au, pagi ini meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan penuh, soal kebijakan menghalau para pancari suaka. ”Ada yang sangat memprihatinkan soal laporan tragedi lain di Indonesia ,” kata Bowen, mengacu pada kecelakaan kapal pencari suaka.
”Tampaknya bahwa Angkatan Laut Australia mungkin telah terlibat dalam dua penyelamatan, walaupun tentu saja detail, sangat, sangat samar,” lanjut dia. ”Pemerintah sebelumnya mengatakan, bahwa ketika ada tragedi atau peristiwa penting di laut, maka mereka akan memberikan briefing,” sindir Bowen.
”Saya akan memanggil pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Imigrasi, untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Australia, hari ini,” kata Bowen.
Abbott , yang mengambil alih kekuasaan Australia pada bulan ini lewat pemilu, berencana menempatkan polisi-polisi Australia di Indonesia untuk menghalau para pencari suaka atau yang dikenal sebagai “manusia perahu”
Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, menentang rencana kebijakan itu, karena bisa mengusik kedaulatan Indonesia. Terakhir, Marty telah memperingatkan kepada Menlu Australia , Julie Bishop di sela-sela sidang PBB, agar Pemerintah Australia tidak membuat kebijakan yang melanggar kedaulatan Indonesia.
(mas)
Explore More