PM Malaysia tetapkan kebijakan berbau rasis
Sabtu, 14 September 2013 - 15:49 WIB
PM Malaysia tetapkan kebijakan berbau rasis
A
A
A
Sindonews.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, pada Sabtu (14/9/2013), mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi ekonomi dari mayoritas etnis Melayu. Kebijakan berbau rasis itu, dinilai untuk menopang dukungan etnis Melayu, terhadap partainya.
Kebijakan yang ditetapkan Najib, di antaranya, privatisasi beberapa layanan pemerintah, dan pemberian kontrak lebih terhadap perusahaan-perusahaan milik etnis Melayu atau yang dikenal dengan istilah Bumiputera.
Najib menghadapi tantangan kepemimpinan, setelah kubu koalisi memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Koalisi selama ini mengandalkan dukungan dari etnis Melayu. ”Najib yang memuluskan kebijakan untuk Bumiputera. Tidak ada yang dapat menjamin tentang kesetiaan mereka dalam Pemilu,” kata Ibrahim Suffian, direktur jajak pendapat independen, Merdeka Centre, kepada Reuters.
Setelah terjun ke politik dan memimpin negara tahun 2009, Najib memposisikan dirinya sebagai sosok modern, yang akan memutar kembali hak istimewa yang telah menghalangi investasi dari etnis minoritas China dan India. Dia juga telah berjanji kepada pemerintah daerah, bahwa, bantuan lebih didasarkan pada kebutuhan, bukan pada ras.
Tapi janji tersebut sebagian besar telah gagal, karena ada resistensi dari internal, yakni dari Organisasi Melayu Bersatu Nasional (UMNO). Dalam siaran langsung di stasiun televisi nasional, Najib mengatakan, unit dalam departemen akan dimulai dengan privatisasi untuk Bumiputera.
Najib tidak memberikan rincian lain, pada rencana privatisasi itu. Tapi, dia mengatakan, setiap kontrak proyek pengadaan, akan diserahkan kepada Bumiputera. ”Saya ingin pemimpin eksekutif dalam pemerintah membuat kebijakan, bahwa perusahaan melibatkan partisipasi Bumiputera, termasuk pengadaan dengan vendor,” ujarnya.
Kebijakan yang ditetapkan Najib, di antaranya, privatisasi beberapa layanan pemerintah, dan pemberian kontrak lebih terhadap perusahaan-perusahaan milik etnis Melayu atau yang dikenal dengan istilah Bumiputera.
Najib menghadapi tantangan kepemimpinan, setelah kubu koalisi memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Koalisi selama ini mengandalkan dukungan dari etnis Melayu. ”Najib yang memuluskan kebijakan untuk Bumiputera. Tidak ada yang dapat menjamin tentang kesetiaan mereka dalam Pemilu,” kata Ibrahim Suffian, direktur jajak pendapat independen, Merdeka Centre, kepada Reuters.
Setelah terjun ke politik dan memimpin negara tahun 2009, Najib memposisikan dirinya sebagai sosok modern, yang akan memutar kembali hak istimewa yang telah menghalangi investasi dari etnis minoritas China dan India. Dia juga telah berjanji kepada pemerintah daerah, bahwa, bantuan lebih didasarkan pada kebutuhan, bukan pada ras.
Tapi janji tersebut sebagian besar telah gagal, karena ada resistensi dari internal, yakni dari Organisasi Melayu Bersatu Nasional (UMNO). Dalam siaran langsung di stasiun televisi nasional, Najib mengatakan, unit dalam departemen akan dimulai dengan privatisasi untuk Bumiputera.
Najib tidak memberikan rincian lain, pada rencana privatisasi itu. Tapi, dia mengatakan, setiap kontrak proyek pengadaan, akan diserahkan kepada Bumiputera. ”Saya ingin pemimpin eksekutif dalam pemerintah membuat kebijakan, bahwa perusahaan melibatkan partisipasi Bumiputera, termasuk pengadaan dengan vendor,” ujarnya.
(esn)
