Suriah setuju gencatan senjata selama Tim PBB bekerja
Senin, 26 Agustus 2013 - 09:10 WIB
Suriah setuju gencatan senjata selama Tim PBB bekerja
A
A
A
Sindonews.com – Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Moualem, telah membuat kesepakatan dengan Tim Inspektur PBB yang bertugas menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah. Isi kesepakatan itu, salah satunya, Pemerintah Suriah setuju melakukan gencatan senjata dengan pihak pemberontak selama tim itu bekerja.
Kesepakatan itu, seperti laporan stasiun televisi Pemerintah Suriah, tercapai pada Minggu (25/8/2013) kemarin. ”Perjanjian tersebut segera berlaku dan itu akan memungkinkan delegasi PBB untuk menyelidiki tuduhan penggunaan senjata kimia pada 21 Agustus 2013 di pinggiran Kota Damaskus," bunyi laporan stasiun televisi Pemerintah Suriah, seperti dikutip al-Jazeera, Senin (26/8/2013).
Dugaan serangan kimia senjata di al-Ghouta, dekat Damaskus Rabu (21/8/2013) lalu, menurut kelompok relawan Medecins Sans Fronteries, telah menewaskan 355 orang. Versi para aktivis dan oposisi Suriah serangan itu menewaskan 1.300 orang.
Pemerintah Suriah telah membantah bertanggung jawab atas serangan pada Rabu pekan lalu. Mereka menyalahkan para pemberontak anti-Assad. Sebaliknya, para pemberontak menuding balik, pihak rezim Assad yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut.
Kelompok oposisi Dewan Nasional Suriah menyerukan kepada negara-negara besar, terutama AS untuk campur tangan di Suriah. Obama pada Sabtu pekan lalu, bertemu dengan para pejabat senior keamanan AS untuk menentukan sikap, termasuk kemungkinan melakukan invasi militer di Suriah.
Sementara itu, Pemerintah Iran telah memperingatkan Washington, bahwa akan ada konsekuensi serius, jika AS campur tangan dalam perang di Suriah. Peringatan itu, disampaikan Assoud Jazayeri, Wakil Kepala Militer Iran seperti dilasir Fars, kemarin. ”Jika AS melewati gasis merah ini, maka akan ada konsekuensi bagi Gedung Putih,” ucap Jazayeri.
Kesepakatan itu, seperti laporan stasiun televisi Pemerintah Suriah, tercapai pada Minggu (25/8/2013) kemarin. ”Perjanjian tersebut segera berlaku dan itu akan memungkinkan delegasi PBB untuk menyelidiki tuduhan penggunaan senjata kimia pada 21 Agustus 2013 di pinggiran Kota Damaskus," bunyi laporan stasiun televisi Pemerintah Suriah, seperti dikutip al-Jazeera, Senin (26/8/2013).
Dugaan serangan kimia senjata di al-Ghouta, dekat Damaskus Rabu (21/8/2013) lalu, menurut kelompok relawan Medecins Sans Fronteries, telah menewaskan 355 orang. Versi para aktivis dan oposisi Suriah serangan itu menewaskan 1.300 orang.
Pemerintah Suriah telah membantah bertanggung jawab atas serangan pada Rabu pekan lalu. Mereka menyalahkan para pemberontak anti-Assad. Sebaliknya, para pemberontak menuding balik, pihak rezim Assad yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut.
Kelompok oposisi Dewan Nasional Suriah menyerukan kepada negara-negara besar, terutama AS untuk campur tangan di Suriah. Obama pada Sabtu pekan lalu, bertemu dengan para pejabat senior keamanan AS untuk menentukan sikap, termasuk kemungkinan melakukan invasi militer di Suriah.
Sementara itu, Pemerintah Iran telah memperingatkan Washington, bahwa akan ada konsekuensi serius, jika AS campur tangan dalam perang di Suriah. Peringatan itu, disampaikan Assoud Jazayeri, Wakil Kepala Militer Iran seperti dilasir Fars, kemarin. ”Jika AS melewati gasis merah ini, maka akan ada konsekuensi bagi Gedung Putih,” ucap Jazayeri.
(esn)
