UE: Dialog dengan Libanon tetap berlanjut meski Hizbullah diblacklist
Kamis, 25 Juli 2013 - 20:37 WIB
UE: Dialog dengan Libanon tetap berlanjut meski Hizbullah diblacklist
A
A
A
Sindonews.com - Dewan dan Komisi Uni Eropa (UE) mengaris bawahi, bahwa keputusan bersama UE yang mem-blacklist sayap militer Hizbullah dan menyebutnya sebagai organisasi teroris, tidak mencegah kelanjutan dialog dengan semua partai politik di Libanon dan tidak mempengaruhi pemberian bantuan ke Libanon, Kamis (25/7/2013).
Dalam keputusan bersama yang tertuang dalam 2001/931/CFSP ini, Dewan dan Komisi UE setuju, bahwa keputusan itu tidak mempengaruhi transfer keuangan yang sah untuk Libanon dan pemberian bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan, dari Uni Eropa dan negara anggotanya di Libanon. UE tetap berkomitmen penuh terhadap stabilitas Libanon.
Dan, keputusan bersama UE atas Hizbullah akan ditinjau setelah melewati waktu enam bulan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Libanon, Tammam Salam berharap Uni Eropa (UE) dapat menarik kembali keputusannya yang mem-blacklist sayap militer Hizbullah sebagai organisasi teroris.
"Keputusan seluruh anggota UE bertentangan dengan klaim semua anggota UE sebelumnya. Mereka sepakat berusaha untuk membantu Libanon mengatasi komplikasi yang terjadi di dalam negeri Libanon," ungkap Salam. "Ketidakjelasan sikap UE untuk melaksanakan keputusan itu akan memberikan dampak bagi kehidupan warga Libanon," terang Salam.
Salam menambahkan, sikap UE tidak membantu mendukung upaya Presiden Libanon, Michel Suleiman untuk menghidupkan kembali dialog nasional yang bertujuan memperkuat stabilitas dan memperkuat keamanan dan politik Libanon.
Dalam keputusan bersama yang tertuang dalam 2001/931/CFSP ini, Dewan dan Komisi UE setuju, bahwa keputusan itu tidak mempengaruhi transfer keuangan yang sah untuk Libanon dan pemberian bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan, dari Uni Eropa dan negara anggotanya di Libanon. UE tetap berkomitmen penuh terhadap stabilitas Libanon.
Dan, keputusan bersama UE atas Hizbullah akan ditinjau setelah melewati waktu enam bulan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Libanon, Tammam Salam berharap Uni Eropa (UE) dapat menarik kembali keputusannya yang mem-blacklist sayap militer Hizbullah sebagai organisasi teroris.
"Keputusan seluruh anggota UE bertentangan dengan klaim semua anggota UE sebelumnya. Mereka sepakat berusaha untuk membantu Libanon mengatasi komplikasi yang terjadi di dalam negeri Libanon," ungkap Salam. "Ketidakjelasan sikap UE untuk melaksanakan keputusan itu akan memberikan dampak bagi kehidupan warga Libanon," terang Salam.
Salam menambahkan, sikap UE tidak membantu mendukung upaya Presiden Libanon, Michel Suleiman untuk menghidupkan kembali dialog nasional yang bertujuan memperkuat stabilitas dan memperkuat keamanan dan politik Libanon.
(esn)
