Pemerintah & pemberontak muslim Thailand berdialog di Malaysia
Kamis, 28 Februari 2013 - 15:15 WIB
Pemerintah & pemberontak muslim Thailand berdialog di Malaysia
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Thailand dan pemberontak utama muslim di negara itu, Barisan Revolusi Nasional (BRN) sepakat untuk menandatangani perjanjian yang menandai dimulainya perundingan damai antara kedua belah pihak, Rabu (27/2/2013).
Keputusan tersebut merupakan upaya maju untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak 2004 lalu dan telah menewaskan lebih dari 5 ribu jiwa.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh sekjen Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr dan Hassan Taib perwakilan dari BRN. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pembicaraan damai formal pertama antara kedua belah pihak.
"Terima kasih Allah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami meminta orang-orang kami untuk bekerjasama guna menyelesaikan semua masalah ini," ungkap Taib, penghubung BRN dengan pemerintah Malaysia, seperti dilansir Reuters.
Sebelumnya Pardon sempat mengatakan, bahwa Pemerintah Thailand telah mengakui otoritas para pemimpin militan untuk bernegosiasi.
Menurut profesor Duncan McCargo dari Universitas Leeds, kesepakatan tersebut merupakan sambutan sekaligus pembuktian bahwa Pemerintah Thailand mengakui perlunya solusi politik untuk menyelesaikan pemberontakan di dalam negeri.
Penduduk yang tinggal di Wilayah Selatan Thailand adalah pihak yang paling menderita akibat serangan bom yang dilancarkan oleh gerilyawan. Pemerintah Thailand mengatakan, serangan yang dilancarkan oleh BRN, sebuah kelompok dari cabang Patani Malay National Revolutionary Front, bertujuan untuk mendapatkan wilayah otonomi yang lebih besar.
Perlawanan terhadap penguasa penganut Buddha telah berlangsung selama beberapa dekade di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perlawanan sempat memudar pada era 90 dan meningkat kembali sejak 2004 silam.
Keputusan tersebut merupakan upaya maju untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak 2004 lalu dan telah menewaskan lebih dari 5 ribu jiwa.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh sekjen Dewan Keamanan Nasional Thailand, Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr dan Hassan Taib perwakilan dari BRN. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pembicaraan damai formal pertama antara kedua belah pihak.
"Terima kasih Allah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami meminta orang-orang kami untuk bekerjasama guna menyelesaikan semua masalah ini," ungkap Taib, penghubung BRN dengan pemerintah Malaysia, seperti dilansir Reuters.
Sebelumnya Pardon sempat mengatakan, bahwa Pemerintah Thailand telah mengakui otoritas para pemimpin militan untuk bernegosiasi.
Menurut profesor Duncan McCargo dari Universitas Leeds, kesepakatan tersebut merupakan sambutan sekaligus pembuktian bahwa Pemerintah Thailand mengakui perlunya solusi politik untuk menyelesaikan pemberontakan di dalam negeri.
Penduduk yang tinggal di Wilayah Selatan Thailand adalah pihak yang paling menderita akibat serangan bom yang dilancarkan oleh gerilyawan. Pemerintah Thailand mengatakan, serangan yang dilancarkan oleh BRN, sebuah kelompok dari cabang Patani Malay National Revolutionary Front, bertujuan untuk mendapatkan wilayah otonomi yang lebih besar.
Perlawanan terhadap penguasa penganut Buddha telah berlangsung selama beberapa dekade di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perlawanan sempat memudar pada era 90 dan meningkat kembali sejak 2004 silam.
(esn)
