DK PBB perkuat sanksi Korut
Rabu, 23 Januari 2013 - 12:44 WIB
DK PBB perkuat sanksi Korut
A
A
A
Sindonews.com - Seluruh anggota Dewan Keamanan (DK) PBB yang bersidang di Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperluas dan memperkuat sanksi terhadap Korea Utara (Korut), Selasa (22/1/2013). Sanksi baru tersebut merupakan hukuman karena Korut menghiraukan sanksi PBB yang tak memperbolehkan mereka melakukan uji coba nuklir.
Untuk diketahui, meski menuai kecaman, Desember 2012 lalu, Korut kekeuh meluncurkan satelit Kwangmyongsong-3 dengan bantuan roket UNHA 3. Masyarakat internasional meyakini peluncuran roket UNHA 3 adalah misi uji coba rudal balistik antar benua milik Korut.
Kemarin, 15 anggota DK PBB akhirnya sepakat mengadopsi 20 pasal dalam resolusi untuk menghukum Korut. Keputusan tersebut telah melalui sebuah proses perdebatan panjang dan sengit. Seperti diketahui, selama satu bulan terakhir AS dan China dalam negosiasi keduanya terus berselisih paham untuk menjatuhkan sanksi atas Korut.
Dalam resolusi tersebut DK PBB mengatakan mereka sangat menyesalkan keputusan Korut yang tetap melakukan uji coba rudal balistik dan akan terus mengambil tindakan lebih lanjut jika Korut mengulang langkah serupa. Tidak hanya itu, DK PBB juga menambahkan empat pihak dan enam badan Korut dalam daftar hitam PBB. Salah satunya, Paek Chang-ho Kepala Badan Antariksa Korut (The Korean Committee for Space Technology). Mereka yang masuk dalam daftar hitam akan dilarang pergian sekaligus pembekuan aset di internasional.
Duta besar AS untuk PBB, Susan Rice mengatakan resolusi tersebut mencerminkan persatuan DK PBB. " Kami yakin resolusi ini merupakan sebuah ketegasan, kesatuan dan respon yang tepat atas tindakan gegabah Korut. Putusan baru ini sangat penting guna mengatasi ancaman pengembangan program nuklir dan rudal Korut," ujar Rice seperti dilansir VOA
Sementara itu, Duta besar Korea Selatan untuk PBB Kim Sook mengatakan Korut harus meninggalkan program pengembangan teknologi senjata nuklir dan rudal. Sebab, langkah tersebut tidak akan ditoleransi oleh masyarakat internasional. Sook juga mendesak Korut untuk mengakhiri kebijakan mengisolasi diri dari pergaulan internasional.
"Jika Korut ingin mencoba melakukan berbagai cara untuk bertindak sebagai anggota masayrakat internasional yang bertanggung jawab, maka mereka harus melakukan semua tindakan yang membuat mereka mudah diterima dalam pergaulan masyarakat internasional," ungkap Sook.
Untuk diketahui, meski menuai kecaman, Desember 2012 lalu, Korut kekeuh meluncurkan satelit Kwangmyongsong-3 dengan bantuan roket UNHA 3. Masyarakat internasional meyakini peluncuran roket UNHA 3 adalah misi uji coba rudal balistik antar benua milik Korut.
Kemarin, 15 anggota DK PBB akhirnya sepakat mengadopsi 20 pasal dalam resolusi untuk menghukum Korut. Keputusan tersebut telah melalui sebuah proses perdebatan panjang dan sengit. Seperti diketahui, selama satu bulan terakhir AS dan China dalam negosiasi keduanya terus berselisih paham untuk menjatuhkan sanksi atas Korut.
Dalam resolusi tersebut DK PBB mengatakan mereka sangat menyesalkan keputusan Korut yang tetap melakukan uji coba rudal balistik dan akan terus mengambil tindakan lebih lanjut jika Korut mengulang langkah serupa. Tidak hanya itu, DK PBB juga menambahkan empat pihak dan enam badan Korut dalam daftar hitam PBB. Salah satunya, Paek Chang-ho Kepala Badan Antariksa Korut (The Korean Committee for Space Technology). Mereka yang masuk dalam daftar hitam akan dilarang pergian sekaligus pembekuan aset di internasional.
Duta besar AS untuk PBB, Susan Rice mengatakan resolusi tersebut mencerminkan persatuan DK PBB. " Kami yakin resolusi ini merupakan sebuah ketegasan, kesatuan dan respon yang tepat atas tindakan gegabah Korut. Putusan baru ini sangat penting guna mengatasi ancaman pengembangan program nuklir dan rudal Korut," ujar Rice seperti dilansir VOA
Sementara itu, Duta besar Korea Selatan untuk PBB Kim Sook mengatakan Korut harus meninggalkan program pengembangan teknologi senjata nuklir dan rudal. Sebab, langkah tersebut tidak akan ditoleransi oleh masyarakat internasional. Sook juga mendesak Korut untuk mengakhiri kebijakan mengisolasi diri dari pergaulan internasional.
"Jika Korut ingin mencoba melakukan berbagai cara untuk bertindak sebagai anggota masayrakat internasional yang bertanggung jawab, maka mereka harus melakukan semua tindakan yang membuat mereka mudah diterima dalam pergaulan masyarakat internasional," ungkap Sook.
(esn)
