Pemerintah Suriah: Pernyataan Brahimi bias
Kamis, 10 Januari 2013 - 23:35 WIB
Pemerintah Suriah: Pernyataan Brahimi bias
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Suriah menuduh utusan PBB dan Liga Arab untuk konflik Suriah, Lakhdar Brahimi mengeluarkan pernyataan bias yang mencolok.
"Suriah terkejut oleh laporan Lakhdar Brahimi, yang telah melampaui mandatnya dan dipamerkan secara mencolok bagi pihak-pihak yang diketahui bersekongkol melawan Suriah dan orang-orangnya," kata Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi negara, Kamis (10/1/2013).
Sebelumnya, Brahimi mengatakan, untuk mengakhir konflik Suriah, Presiden Bashar al-Assad tidak akan diberikan posisi dalam pemerintahan Transisi. Dalam sebuah wawancara khusus dengan Reuters, Brahimi menuturkan, bahwa inisiatif perdamaian Suriah yang disepakati oleh sejumlah negara besar di Jenewa tahun lalu, tidak menyertakan Assad dalam pemerintahan transisi.
Kesal dengan pidato inisiatif perdamaian Suriah akir pekan lalu, Brahimi menegaskan, bahwa proposal Jenewa tetap akan menjadi dasar bagi konflik Suriah. Brahimi menilai, ungkapan Assad dalam pidato tersebut tidak mengenal kompromi dan menolak semua inisiatif yang ditawarkan oleh beberapa pihak.
"Tidak akan ada solusi militer untuk konflik Suriah. Solusi tersebut harus dikeluarkan pada 2013 dan tidak harus menunggu sampai 2014 datang," tutur Brahimi.
Brahimi mengungkapkan, mau tidak mau pemerintah dan oposisi Suriah memang harus menerima dan menerapkan proposal Jenewa. Namun, sebelum itu semua terjadi, militer dan pemberontak Suriah harus melakukan gencatan senjata.
Dalam rangka menindaklanjuti upaya penciptaan perdamian di Suria, Brahimi rencananya akan melakukan sejumlah pembicaraan dengan diplomat dari Rusia dan Deputi Menteri Luar Negeri AS, William Burns di Jenewa, Swiss.
"Suriah terkejut oleh laporan Lakhdar Brahimi, yang telah melampaui mandatnya dan dipamerkan secara mencolok bagi pihak-pihak yang diketahui bersekongkol melawan Suriah dan orang-orangnya," kata Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi negara, Kamis (10/1/2013).
Sebelumnya, Brahimi mengatakan, untuk mengakhir konflik Suriah, Presiden Bashar al-Assad tidak akan diberikan posisi dalam pemerintahan Transisi. Dalam sebuah wawancara khusus dengan Reuters, Brahimi menuturkan, bahwa inisiatif perdamaian Suriah yang disepakati oleh sejumlah negara besar di Jenewa tahun lalu, tidak menyertakan Assad dalam pemerintahan transisi.
Kesal dengan pidato inisiatif perdamaian Suriah akir pekan lalu, Brahimi menegaskan, bahwa proposal Jenewa tetap akan menjadi dasar bagi konflik Suriah. Brahimi menilai, ungkapan Assad dalam pidato tersebut tidak mengenal kompromi dan menolak semua inisiatif yang ditawarkan oleh beberapa pihak.
"Tidak akan ada solusi militer untuk konflik Suriah. Solusi tersebut harus dikeluarkan pada 2013 dan tidak harus menunggu sampai 2014 datang," tutur Brahimi.
Brahimi mengungkapkan, mau tidak mau pemerintah dan oposisi Suriah memang harus menerima dan menerapkan proposal Jenewa. Namun, sebelum itu semua terjadi, militer dan pemberontak Suriah harus melakukan gencatan senjata.
Dalam rangka menindaklanjuti upaya penciptaan perdamian di Suria, Brahimi rencananya akan melakukan sejumlah pembicaraan dengan diplomat dari Rusia dan Deputi Menteri Luar Negeri AS, William Burns di Jenewa, Swiss.
(esn)
