AS minta politisi Mesir jembatani perpecahan
Rabu, 26 Desember 2012 - 21:39 WIB
AS minta politisi Mesir jembatani perpecahan
A
A
A
Sindonews.com – Sebagai salah satu negara pendukung Mesir, Amerika Serikat (AS) mengaku sangat khawatir dengan perkembangan yang terjadi di Mesir. Pertahun, AS telah menyediakan miliaran dolar bagi Mesir dalam bentuk dukungan militer dan lainnya.
AS melihat Mesir sebagai sebuah pilar keamanan di Timur Tengah. Karenanya, AS meminta politisi Mesir untuk menjembatani perpecahan dan meminta semua pihak untuk menolak kekerasan.
"Presiden Morsi, sebagai pemimpin Mesir yang terpilih secara demokratis memiliki tanggung jawab khusus untuk bergerak maju dengan cara yang mengakui kebutuhan mendesak untuk divisi jembatan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Patrick Ventrell, Rabu (26/12/2012), seperti dikutip dari Reuters.
Usai referendum yang akhirnya memutuskan penerapan konstitusi baru, Mesir kini berada di ambang krisis ekonomi. Hal ini terjadi setelah banyak warga Mesir menarik tabungan mereka secara besar-besaran. Pemerintah Mesir pun sampai merasa perlu mengeluarkan aturan baru soal penarikan uang.
Pemerintah telah memulai serangkaian pertemuan dengan pengusaha, serikat buruh, organisasi non-pemerintah, dan kelompok lain untuk membujuk mereka tentang pemahaman perlunya kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran untuk mengatasi krisis keuangan negara.
Presdien Morsi telah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah penghematan tersebut untuk menerima pinjaman dari Dana Moneter Internasional. Pemerintah Mesir juga menghimbau agar warga Mesir tak khawatir tentang kondisi ekonomi negeri itu.
"Pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk tidak khawatir tentang ekonomi negara,” ujar Menteri urusan Parlemen, Mohamed Mahsoub. "Kami tidak menghadapi masalah ekonomi, melainkan politik dan itu mempengaruhi situasi ekonomi. Karena itu, kami mendesak semua kelompok, lawan, dan saudara-saudara, untuk mencapai rekonsiliasi dan konsensus," lanjutnya.
AS melihat Mesir sebagai sebuah pilar keamanan di Timur Tengah. Karenanya, AS meminta politisi Mesir untuk menjembatani perpecahan dan meminta semua pihak untuk menolak kekerasan.
"Presiden Morsi, sebagai pemimpin Mesir yang terpilih secara demokratis memiliki tanggung jawab khusus untuk bergerak maju dengan cara yang mengakui kebutuhan mendesak untuk divisi jembatan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Patrick Ventrell, Rabu (26/12/2012), seperti dikutip dari Reuters.
Usai referendum yang akhirnya memutuskan penerapan konstitusi baru, Mesir kini berada di ambang krisis ekonomi. Hal ini terjadi setelah banyak warga Mesir menarik tabungan mereka secara besar-besaran. Pemerintah Mesir pun sampai merasa perlu mengeluarkan aturan baru soal penarikan uang.
Pemerintah telah memulai serangkaian pertemuan dengan pengusaha, serikat buruh, organisasi non-pemerintah, dan kelompok lain untuk membujuk mereka tentang pemahaman perlunya kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran untuk mengatasi krisis keuangan negara.
Presdien Morsi telah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah penghematan tersebut untuk menerima pinjaman dari Dana Moneter Internasional. Pemerintah Mesir juga menghimbau agar warga Mesir tak khawatir tentang kondisi ekonomi negeri itu.
"Pemerintah menyerukan kepada masyarakat untuk tidak khawatir tentang ekonomi negara,” ujar Menteri urusan Parlemen, Mohamed Mahsoub. "Kami tidak menghadapi masalah ekonomi, melainkan politik dan itu mempengaruhi situasi ekonomi. Karena itu, kami mendesak semua kelompok, lawan, dan saudara-saudara, untuk mencapai rekonsiliasi dan konsensus," lanjutnya.
(esn)
