Oposisi Mesir tetap akan boikot referendum
Kamis, 13 Desember 2012 - 10:00 WIB
Oposisi Mesir tetap akan boikot referendum
A
A
A
Sindonews.com – Kaum oposisi Mesir yang terdiri dari golongan liberal dan sekuler menyatakan menolak referendum soal konstitusi baru yang direncanakan oleh Presiden Mohamed Morsi. Kaum oposisi juga menyerukan boikot.
Koalisi oposisi utama Mesir mengatakan, rancangan konstitusi tidak mencerminkan aspirasi dari 83 juta orang Mesir. Menurut kubu oposisi, ketentuan ini bisa memberikan peran bagi kalangan ulama Muslim dalam membentuk undang-undang.
Kubu oposisi ingin sebuah piagam baru dengan perlindungan lebih untuk hak-hak minoritas, termasuk untuk 10 persen dari warga Mesir yang beragama Kristen. "Kami akan memilih menyatakan 'tidak' bagi referendum," kata politisi oposisi dan mantan Ketua Liga Arab, Amr Moussa, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/12/2012).
Pihak oposisi mengatakan, mereka akan mendukung jika referendum diselenggarakan dengan pengawasan penuh oleh pengadilan, adanya jaminan keamanan, dan adanya pemantau lokal serta internasional.
Hamdeen Sabahy dari Front Rakyat punya sikap sedikit berbeda. “Front memutuskan untuk mendorong orang-orang agar ambil bagian dalam referendum, tapi menolak rancangan konstitusi. Namun, jika tak ada jaminan pada hari referendum, kami akan menarik diri,” jelas Sabahy.
Koalisi oposisi utama Mesir mengatakan, rancangan konstitusi tidak mencerminkan aspirasi dari 83 juta orang Mesir. Menurut kubu oposisi, ketentuan ini bisa memberikan peran bagi kalangan ulama Muslim dalam membentuk undang-undang.
Kubu oposisi ingin sebuah piagam baru dengan perlindungan lebih untuk hak-hak minoritas, termasuk untuk 10 persen dari warga Mesir yang beragama Kristen. "Kami akan memilih menyatakan 'tidak' bagi referendum," kata politisi oposisi dan mantan Ketua Liga Arab, Amr Moussa, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/12/2012).
Pihak oposisi mengatakan, mereka akan mendukung jika referendum diselenggarakan dengan pengawasan penuh oleh pengadilan, adanya jaminan keamanan, dan adanya pemantau lokal serta internasional.
Hamdeen Sabahy dari Front Rakyat punya sikap sedikit berbeda. “Front memutuskan untuk mendorong orang-orang agar ambil bagian dalam referendum, tapi menolak rancangan konstitusi. Namun, jika tak ada jaminan pada hari referendum, kami akan menarik diri,” jelas Sabahy.
(esn)
