Hakim Mesir ancam mogok kerja
Senin, 26 November 2012 - 17:03 WIB
Hakim Mesir ancam mogok kerja
A
A
A
Sindonews.com - Konflik horizontal antara pendukung dan penentang Presiden Mesir Muhammad Mursi membayangi negeri yang baru saja bebas dari rezim Hosni Mubarak tersebut.
Dekrit presiden yang dikeluarkan Mursi menyulut protes dari para hakim dan kubu liberal serta sekuler. Adapun Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir kemarin menyerukan unjuk rasa untuk mendukung Presiden Muhammad Mursi yang sedang berselisih dengan para hakim. Ikhwanul Muslimin menyeru pendukungnya menggelar unjuk rasa di seluruh kota besar di Mesir untuk mendukung keputusan presiden.
IM menganggap dekrit presiden diperlukan untuk mencegah pengadilan membubarkan lembaga penyusun konstitusi yang didominasi partai-partai Islam. Saat ini kubu oposisi membangun kamp di Lapangan Tahrir,Kairo.“Para pendukung Mursi berusaha merobohkan sekitar 30 tenda yang dipasang di lapangan itu,” ungkap para aktivis liberal yang berada di lapangan tersebut.
Bentrok kemarin terjadi saat aparat keamanan berupaya membubarkan unjuk rasa oposisi di Lapangan Tahrir.Polisi menembakkan gas air mata dan demonstran membalas dengan melemparkan batu atau benda lainnya. Para hakim di Mesir juga menyatakan perlawanannya. Mereka menganggap dekrit presiden itu serangan terhadap independensi lembaga yudisial. Para hakim menyerukan semua pengadilan di Mesir melancarkan mogok kerja di seluruh negeri sebagai bentuk protes terhadap dekrit yang dikeluarkan Presiden Muhammad Mursi.
“Para hakim di dua provinsi, termasuk di Alexandria, dari total 27 provinsi di Mesir, mendukung seruan mogok kerja itu pada Minggu (25/11), dan sisanya sedang memutuskan respons mereka,” papar Klub Hakim Mesir, dikutip AFP. Klub Hakim Mesir merupakan lembaga yang mewakili para hakim di seluruh Mesir.
Seruan tersebut dilakukan setelah rapat membahas respons terhadap langkah Mursi yang dinilai melanggar rasa keadilan rakyat Mesir.Mereka mendesak Mursi menarik kembali dekrit yang dikeluarkannya. Rapat para hakim itu juga diikuti mantan Ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mohamed ElBaradei, mantan calon presiden Hamdeen Sabbahi, Mar Mussa, dan Abdelmoneim Abul Futuh.
Mereka menolak dialog dengan Mursi hingga dekrit presiden itu dicabut.“Kita menolak berdialog dengan presiden hingga dia membatalkan dekrit itu,” ungkap keterangan bersama para tokoh oposisi,dikutip AFP. Salah satu hakim yang menentang kebijakan Mursi mengatakan bahwa mereka melakukan perlawanan karena peduli dengan nasib Mesir dan bukan sekadar demi jabatan mereka.“ Kami tidak bisa bekerja seperti ini.Kami harus mengubah hal tersebut dan kami akan mengubahnya,” kata Ahmed Shannan, dikutip BBC.
Beberapa lembaga kehakiman juga mengecam dekrit Mursi.Dewan Kehakiman Tertinggi menganggap itu sebagai serangan tak terduga terhadap independensi kehakiman dan peraturannya. Kelompok Hakim Alexandria juga menyerukan aksi mogok massal di seluruh pengadilan di Alexandria dan Behera.
“Kita menegaskan akan menolak kesepakatan apa pun dengan Mursi dan menuntut pembatalan dekrit yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan,” kata Ketua Kelompok Hakim Alexandria Mohammed Ezzat al-Agwa. Kantor berita Mesir,MENA, menyatakan, Lembaga Hak Asasi Mesir mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Administrasi untuk mendesak dekrit tersebut dicabut.
Dekrit presiden yang dikeluarkan Mursi menyulut protes dari para hakim dan kubu liberal serta sekuler. Adapun Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir kemarin menyerukan unjuk rasa untuk mendukung Presiden Muhammad Mursi yang sedang berselisih dengan para hakim. Ikhwanul Muslimin menyeru pendukungnya menggelar unjuk rasa di seluruh kota besar di Mesir untuk mendukung keputusan presiden.
IM menganggap dekrit presiden diperlukan untuk mencegah pengadilan membubarkan lembaga penyusun konstitusi yang didominasi partai-partai Islam. Saat ini kubu oposisi membangun kamp di Lapangan Tahrir,Kairo.“Para pendukung Mursi berusaha merobohkan sekitar 30 tenda yang dipasang di lapangan itu,” ungkap para aktivis liberal yang berada di lapangan tersebut.
Bentrok kemarin terjadi saat aparat keamanan berupaya membubarkan unjuk rasa oposisi di Lapangan Tahrir.Polisi menembakkan gas air mata dan demonstran membalas dengan melemparkan batu atau benda lainnya. Para hakim di Mesir juga menyatakan perlawanannya. Mereka menganggap dekrit presiden itu serangan terhadap independensi lembaga yudisial. Para hakim menyerukan semua pengadilan di Mesir melancarkan mogok kerja di seluruh negeri sebagai bentuk protes terhadap dekrit yang dikeluarkan Presiden Muhammad Mursi.
“Para hakim di dua provinsi, termasuk di Alexandria, dari total 27 provinsi di Mesir, mendukung seruan mogok kerja itu pada Minggu (25/11), dan sisanya sedang memutuskan respons mereka,” papar Klub Hakim Mesir, dikutip AFP. Klub Hakim Mesir merupakan lembaga yang mewakili para hakim di seluruh Mesir.
Seruan tersebut dilakukan setelah rapat membahas respons terhadap langkah Mursi yang dinilai melanggar rasa keadilan rakyat Mesir.Mereka mendesak Mursi menarik kembali dekrit yang dikeluarkannya. Rapat para hakim itu juga diikuti mantan Ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mohamed ElBaradei, mantan calon presiden Hamdeen Sabbahi, Mar Mussa, dan Abdelmoneim Abul Futuh.
Mereka menolak dialog dengan Mursi hingga dekrit presiden itu dicabut.“Kita menolak berdialog dengan presiden hingga dia membatalkan dekrit itu,” ungkap keterangan bersama para tokoh oposisi,dikutip AFP. Salah satu hakim yang menentang kebijakan Mursi mengatakan bahwa mereka melakukan perlawanan karena peduli dengan nasib Mesir dan bukan sekadar demi jabatan mereka.“ Kami tidak bisa bekerja seperti ini.Kami harus mengubah hal tersebut dan kami akan mengubahnya,” kata Ahmed Shannan, dikutip BBC.
Beberapa lembaga kehakiman juga mengecam dekrit Mursi.Dewan Kehakiman Tertinggi menganggap itu sebagai serangan tak terduga terhadap independensi kehakiman dan peraturannya. Kelompok Hakim Alexandria juga menyerukan aksi mogok massal di seluruh pengadilan di Alexandria dan Behera.
“Kita menegaskan akan menolak kesepakatan apa pun dengan Mursi dan menuntut pembatalan dekrit yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan,” kata Ketua Kelompok Hakim Alexandria Mohammed Ezzat al-Agwa. Kantor berita Mesir,MENA, menyatakan, Lembaga Hak Asasi Mesir mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Administrasi untuk mendesak dekrit tersebut dicabut.
(esn)
