Morsi dijuluki sebagai Firaun baru

Sindonews.com - Dekrit Mursi itu juga menjadi pertanyaan besar mengenai masa depan Mesir setelah aksi penggulingan Mubarak. Dalam dekrit itu disebutkan bahwa keputusan presiden tak bisa diganggu-gugat oleh institusi mana pun, termasuk oleh lembaga peradilan.

“Presiden dapat menerbitkan keputusan apa pun atau langkah apa pun untuk melindungi revolusi,”demikian dekrit presiden yang dibicarakan Juru Bicara Kepresidenan Mesir Yasser Ali.

“Deklarasi konstitusi,keputusan dan hukum yang dibuat presiden adalah final dan bukan hal yang dapat digugat.” Menurut Ali, dekrit ini dianggap sebagai upaya membersihkan institusi negara serta menghancurkan infrastruktur rezim lama. Dia menambahkan, Mursi bakal mengeluarkan Undang-Undang baru yang bakal diratifikasi parlemen baru.

Mursi juga memerintahkan penyidikan terhadap pembunuhan para demonstran dan menangkap siapa pun yang terkait dengan hal tersebut. Upaya baru yang dilakukan Mursi itu langsung disambut negatif dan demonstrasi oleh kubu oposisi. Mereka menyebut Mursi sebagai “firaun baru”.

Oposisi juga menyebut deklarasi itu sebagai “kudeta” dan menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran kemarin. “Ini merupakan kudeta melawan legitimasi. Kita menyerukan semua rakyat Mesir untuk berdemonstrasi di seluruh lapangan pada Jumat (kemarin),” kata Sameh Ashour, ketua sindikasi pengacara dalam konferensi pers bersama pemimpin oposisi Mohamed El Baradei dan Amr Mussa.

Mereka menuding Mursi memonopoli semua cabang-cabang pemerintah dan mengamputasi independensi kehakiman. Peraih Nobel dan mantan Ketua Badan Energi Atom PBB ElBaradei juga mengecam deklarasi Mursi.“Mursi telah merampas semua kekuasaan negara dan menunjukkan diri sebagai firaun baru Mesir.

Tekanan besar terhadap revolusi bakal memicu konsekuensi besar,” tulis ElBaradei dalam akun Twitter-nya. Wael Ghonim,salah satu sosok kunci dalam aksi penggulingan Presiden Husni Mubarak tahun lalu,mengatakan bahwa revolusi tidak dibuat untuk menjadi diktator baik.

“Ada perbedaan, ada keputusan revolusioner dan keputusan diktator,”ujar dia seperti dikutip BBC. “Cuma Tuhan saja yang keputusannya tak dapat diganggu-gugat.” Ketua Perkumpulan Hakim Ahmed al-Zind mengungkapkan, hakim-hakim bakal menggelar pertemuan pada Sabtu (hari ini) untuk memutuskan langkah selanjutnya. “Kita bakal melakukan aksi, bukan hanya kata-kata,”kata Zind.

Presiden Mursi juga mencopot Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud serta memerintahkan kembali persidangan ulang terhadap orang-orang yang didakwa menyerang peserta aksi protes saat Mubarak masih berkuasa.

Keputusan Mahmoud untuk membebaskan para perwira yang diduga terlibat dalam penyerangan itu berbuntut pada bentrokan di Lapangan Tahrir di Kairo bulan Oktober lalu, di mana kubu pendukung dan penentang Mursi saling berhadapan.

Mursi kemudian menunjuk Talaat Ibrahim Abdallah sebagai Jaksa Agung. Beberapa menit setelah penunjukan, Abdallah pun langsung disumpah dan ditayangkan di televisi.

“Saya berjanji siang dan malam untuk mewujudkan cita-cita revolusi,”katanya. Namun, seorang pejabat senior Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin,menyatakan bahwa dekrit Mursi merupakan langkah untuk menjamin revolusi berjalan pada tempatnya.

“Kami tidak bisa menemukan kesempatan untuk mengeksekusi siapa saja orang di dalam kementerian dalam negeri yang bertanggung jawab atas pembunuhan,” kata Gehad Haddad. Hal senada diungkapkan Mahmoud Ghozlan,juru bicara Ikhwanul Muslimin.

Dia menegaskan, dekrit presiden sebagai langkah populer dan revolusioner. Dekrit dianggap sebagai upaya untuk menjamin ketidakpastian yang masih mengambang atas nasib dewan yang menulis konstitusi.