Diprotes, ketua ASEAN ralat pernyataan
Kamis, 22 November 2012 - 12:37 WIB
Diprotes, ketua ASEAN ralat pernyataan
A
A
A
Sindonews.com - Draf pernyataan ketua Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menimbulkan perselisihan internal antar-anggota blok regional tersebut.
Pasalnya, draf itu menyatakan bahwa ASEAN sepakat isu Laut China Selatan tidak boleh diinternasionalisasikan. Ini membuat beberapa negara mendesak ketua ASEAN, Kamboja, meralat ketidaktelitian draf tersebut.
“Ketidaktelitian itu diingatkan pada Ketua ASEAN Kamboja saat draf pernyataan itu dibagikan pertama kali. Tapi, tampaknya ketidaktelitian itu tidak diperbaiki dalam draf akhir yang diterima para pejabat pada pagi hari terakhir konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN. Karena itu, perwakilan negara-negara anggota mengirimkan surat pada Ketua Kamboja untuk membuat perubahan,” papar sejumlah diplomat ASEAN, dikutip AFP.
Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan, draf pernyataan ketua ASEAN salah mengutip hasil diskusi para pemimpin blok regional itu tentang masalah Laut China Selatan.Singapura bersama Filipina yang pertama mengungkapkan masalah tersebut. Brunei, Indonesia, Vietnam dan Singapura juga menjelaskan sikap mereka pada Ketua Kamboja terkait masalah tersebut.
Para diplomat mengatakan, paragraf draf pernyataan mengenai konflik Laut China Selatan itu telah dihapus dari pernyataan ketua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan, pihaknya senang dengan pernyataan ketua ASEAN yang lebih akurat mencerminkan hasil diskusi para pemimpin blok tersebut mengenai isu Laut China Selatan. Singapura kemudian mengeluarkan pernyataan sikapnya sendiri.
“Selama berbagai klaim kedaulatan, masalah itu telah diselesaikan antara pihak terkait, negara-negara yang mengklaim tersebut. Peran ASEAN dalam hal ini ialah menyarankan, menengahi, dan mengekang. Dan, kami berupaya bekerja sesuai Kode Tingkah Laku sebagai langkah selanjutnya.
Komunitas internasional memiliki kepentingan dalam isu ini. Anggota ASEAN dan negara-negara yang mengklaim, kami serahkan pada mereka untuk memberi penilaian tentang cara mengatasinya,” papar Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.
Lee menekankan bahwa isu Laut China Selatan tidak menghentikan negara-negara yang mengklaimnya untuk saling bekerja sama. Karena itu, salah satu proyek besar yang diluncurkan seiring KTT ASEAN itu ialah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
Pasalnya, draf itu menyatakan bahwa ASEAN sepakat isu Laut China Selatan tidak boleh diinternasionalisasikan. Ini membuat beberapa negara mendesak ketua ASEAN, Kamboja, meralat ketidaktelitian draf tersebut.
“Ketidaktelitian itu diingatkan pada Ketua ASEAN Kamboja saat draf pernyataan itu dibagikan pertama kali. Tapi, tampaknya ketidaktelitian itu tidak diperbaiki dalam draf akhir yang diterima para pejabat pada pagi hari terakhir konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN. Karena itu, perwakilan negara-negara anggota mengirimkan surat pada Ketua Kamboja untuk membuat perubahan,” papar sejumlah diplomat ASEAN, dikutip AFP.
Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan, draf pernyataan ketua ASEAN salah mengutip hasil diskusi para pemimpin blok regional itu tentang masalah Laut China Selatan.Singapura bersama Filipina yang pertama mengungkapkan masalah tersebut. Brunei, Indonesia, Vietnam dan Singapura juga menjelaskan sikap mereka pada Ketua Kamboja terkait masalah tersebut.
Para diplomat mengatakan, paragraf draf pernyataan mengenai konflik Laut China Selatan itu telah dihapus dari pernyataan ketua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura menjelaskan, pihaknya senang dengan pernyataan ketua ASEAN yang lebih akurat mencerminkan hasil diskusi para pemimpin blok tersebut mengenai isu Laut China Selatan. Singapura kemudian mengeluarkan pernyataan sikapnya sendiri.
“Selama berbagai klaim kedaulatan, masalah itu telah diselesaikan antara pihak terkait, negara-negara yang mengklaim tersebut. Peran ASEAN dalam hal ini ialah menyarankan, menengahi, dan mengekang. Dan, kami berupaya bekerja sesuai Kode Tingkah Laku sebagai langkah selanjutnya.
Komunitas internasional memiliki kepentingan dalam isu ini. Anggota ASEAN dan negara-negara yang mengklaim, kami serahkan pada mereka untuk memberi penilaian tentang cara mengatasinya,” papar Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.
Lee menekankan bahwa isu Laut China Selatan tidak menghentikan negara-negara yang mengklaimnya untuk saling bekerja sama. Karena itu, salah satu proyek besar yang diluncurkan seiring KTT ASEAN itu ialah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
(esn)
