Pemerintah Filipina berdamai dengan pemberontak muslim
Minggu, 07 Oktober 2012 - 16:11 WIB
Pemerintah Filipina berdamai dengan pemberontak muslim
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Filipina telah mencapai kesepakatan damai tahap awal dengan Front Pembebasan Islam Moro, Minggu (7/10/2012). Seperti dikutip dari CNN.com, kesepakatan ini jadi tonggak setelah beberapa dasawarsa terjadinya pemberontakan militan muslim di bagian selatan negara itu.
Front Pembebasan Islam Moro yang diperkirakan diperkirakan memiliki 12.000 anggota telah berjuang selama puluhan tahun untuk mendirikan negara Islam merdeka di Filipina selatan. Keinginan ini ditentang oleh pemerintah Filipina yang mengakibatkan terjadinya pertikaian bersenjata selama puluhan tahun dan menewaskan puluhan ribu orang.
Presiden Filipina, Benigno Aquino III, menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian kerangka kerja untuk membangun daerah otonom baru yang akan dikelola oleh kaum Muslim di selatan Filipina. Hal ini bisa terjadi setelah adanya negosiasi antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Malaysia.
"Ini adalah perjanjian kerangka kerja untuk membuka jalan bagi perdamaian abadi di Mindanao," kata Aquino. "Kesepakatan ini akan menyatukan semua mantan kelompok separatis. Tidak akan ada lagi keinginan dari Front Pembebasan Islam Moro untuk mendirikan negara terpisah,” lanjut Aquino.
Perjanjian ini juga akan mencakup kerangka kerja, mengenai isu-isu seperti struktur kekuasaan dan ekonomi di wilayah selatan. “Artinya, tangan-tangan yang dulunya memegang senjata, akan beralih menjadi pengolah lahan, menjual produk, mengoperasikan berbagai jenis perkerjaan, dan membuka pintu kesempatan bagi warga negara lainnya," katanya.
Daerah otonom baru itu akan diberi nama Bangsamoro. “Nama yang melambangkan dan menghormati perjuangan leluhur kita di Mindanao, serta merayakan sejarah dan karakter dari bangsa kita," kata Presiden.
Front Pembebasan Islam Moro yang diperkirakan diperkirakan memiliki 12.000 anggota telah berjuang selama puluhan tahun untuk mendirikan negara Islam merdeka di Filipina selatan. Keinginan ini ditentang oleh pemerintah Filipina yang mengakibatkan terjadinya pertikaian bersenjata selama puluhan tahun dan menewaskan puluhan ribu orang.
Presiden Filipina, Benigno Aquino III, menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian kerangka kerja untuk membangun daerah otonom baru yang akan dikelola oleh kaum Muslim di selatan Filipina. Hal ini bisa terjadi setelah adanya negosiasi antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Malaysia.
"Ini adalah perjanjian kerangka kerja untuk membuka jalan bagi perdamaian abadi di Mindanao," kata Aquino. "Kesepakatan ini akan menyatukan semua mantan kelompok separatis. Tidak akan ada lagi keinginan dari Front Pembebasan Islam Moro untuk mendirikan negara terpisah,” lanjut Aquino.
Perjanjian ini juga akan mencakup kerangka kerja, mengenai isu-isu seperti struktur kekuasaan dan ekonomi di wilayah selatan. “Artinya, tangan-tangan yang dulunya memegang senjata, akan beralih menjadi pengolah lahan, menjual produk, mengoperasikan berbagai jenis perkerjaan, dan membuka pintu kesempatan bagi warga negara lainnya," katanya.
Daerah otonom baru itu akan diberi nama Bangsamoro. “Nama yang melambangkan dan menghormati perjuangan leluhur kita di Mindanao, serta merayakan sejarah dan karakter dari bangsa kita," kata Presiden.
(esn)
