Sengketa Kepulauan Dokdo, Korsel-Jepang memanas
Jum'at, 24 Agustus 2012 - 11:40 WIB
Sengketa Kepulauan Dokdo, Korsel-Jepang memanas
A
A
A
Sindonews.com - Jepang menolak diplomat utusan Korea Selatan (Korsel) yang membawa surat penolakan permintaan penyelesaian perselisihan kepemilikan Pulau Dokdo ke Mahkamah Internasional.
Penolakan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang Tsuyoshi Yamaguchi, seperti dilansir Radio Australia, Jumat (24/8/2012).
"Jadi, jika tujuan dari kunjungan tersebut untuk mengembalikan surat tersebut, saya merasa lebih baik perintah Jepang tidak bertemu dengan utusan tersebut," terang Tsuyoshi.
Pemerintah Korsel akhirnya mengutus seorang diplomat untuk menolak surat permintaan yang secara resmi diajukan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihiko Noda. Dalam suratnya PM Noda dalam mengajak Korsel menyelesaikan perselisihan kepemilikan Pulau Dokdo ke Mahkamah Internasional.
Hubungan antara keduanya memanas Presiden Korsel Lee Myung-bak berkunjung ke Pulau Ulleung yang terletak dekat Pulau Dokdo. Pulau Dokdo merupakan wilayah baru yang diklaim oleh Pemerintah Jepang dalam wilayah teritorialnya.
Tindakan ini menyebabkan Pemerintah Korsel geram. Pasalnya, sejak 1910 hingga 1945, Pemerintah Korsel telah mempertahankan kontrol atas Pulau Dokdo.
Penolakan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Senior Jepang Tsuyoshi Yamaguchi, seperti dilansir Radio Australia, Jumat (24/8/2012).
"Jadi, jika tujuan dari kunjungan tersebut untuk mengembalikan surat tersebut, saya merasa lebih baik perintah Jepang tidak bertemu dengan utusan tersebut," terang Tsuyoshi.
Pemerintah Korsel akhirnya mengutus seorang diplomat untuk menolak surat permintaan yang secara resmi diajukan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihiko Noda. Dalam suratnya PM Noda dalam mengajak Korsel menyelesaikan perselisihan kepemilikan Pulau Dokdo ke Mahkamah Internasional.
Hubungan antara keduanya memanas Presiden Korsel Lee Myung-bak berkunjung ke Pulau Ulleung yang terletak dekat Pulau Dokdo. Pulau Dokdo merupakan wilayah baru yang diklaim oleh Pemerintah Jepang dalam wilayah teritorialnya.
Tindakan ini menyebabkan Pemerintah Korsel geram. Pasalnya, sejak 1910 hingga 1945, Pemerintah Korsel telah mempertahankan kontrol atas Pulau Dokdo.
()
