Gerakan Non Blok bersatu hadapi Israel
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengabarkan, Komite Gerakan Non-Blok (GNB) untuk Palestina bersatu dalam menghadapi tindakan semena-mena Israel yang telah menghalangi terselenggaranya Konferensi Tingkat Menteri (KTM). Tindakan Pemerintah Israel yang menghalangi lima delegasi di Ramallah dianggap tidak bisa dibenarkan.
Saat ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Mohamed Kamel Amr sebagai Ketua GNB bersama para Menlu anggota Komite Palestina GNB berencana mengambil sikap atas tindakan semena-mena Israel.
Sementara rilis yang diterima Sindonews dari Kementerian Luar Negeri, Senin (6/8/2012), Menlu RI Marty Natalegawa bersama Menlu Yordania dan Mesir akan membahas lebih lanjut perlakuan Israel yang tidak adil.
Sebelumnya, Pemerintah Israel melarang lima menteri luar negeri, termasuk dari Indonesia, memasuki Ramallah. Menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Kuba, dan Aljazair dilarang melewati wilayah perbatasan Israel dengan Palestina, karena negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Palestina hanya dapat sampai di sana dengan terbang ke Tel Aviv. Kemudian pendatang menempuh perjalanan darat melalui Israel atau dari Yordania dengan menyeberangi perbatasan yang dikuasai Israel.
Sementara itu, GNB yang didirikan selama Perang Dingin untuk mengadvokasi masalah di dunia berkembang sebagai solidaritas kepemimpinan Palestina. Pemerintah Palestina berharap masuknya mereka sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menghadiri pertemuan internasional akan memperbaiki posisi mereka, serta terlepas dari dominasi Israel selama 45 tahun.
Saat ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Mohamed Kamel Amr sebagai Ketua GNB bersama para Menlu anggota Komite Palestina GNB berencana mengambil sikap atas tindakan semena-mena Israel.
Sementara rilis yang diterima Sindonews dari Kementerian Luar Negeri, Senin (6/8/2012), Menlu RI Marty Natalegawa bersama Menlu Yordania dan Mesir akan membahas lebih lanjut perlakuan Israel yang tidak adil.
Sebelumnya, Pemerintah Israel melarang lima menteri luar negeri, termasuk dari Indonesia, memasuki Ramallah. Menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Kuba, dan Aljazair dilarang melewati wilayah perbatasan Israel dengan Palestina, karena negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Palestina hanya dapat sampai di sana dengan terbang ke Tel Aviv. Kemudian pendatang menempuh perjalanan darat melalui Israel atau dari Yordania dengan menyeberangi perbatasan yang dikuasai Israel.
Sementara itu, GNB yang didirikan selama Perang Dingin untuk mengadvokasi masalah di dunia berkembang sebagai solidaritas kepemimpinan Palestina. Pemerintah Palestina berharap masuknya mereka sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menghadiri pertemuan internasional akan memperbaiki posisi mereka, serta terlepas dari dominasi Israel selama 45 tahun.
()