ASEAN Hampir Capai Konsensus
Jum'at, 20 Juli 2012 - 08:51 WIB
ASEAN Hampir Capai Konsensus
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kemarin dikabarkan hampir sepakat mengenai penyelesaian ketegangan Laut China Selatan.
Kesepakatan ini hampir tercapai setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melakukan tur ke negara-negara anggota ASEAN pekan ini.
Sejak kesepakatan gagal tercapai dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh pekan lalu, Indonesia terus berusaha melakukan pendekatan kepada negara anggota untuk menyelesaikan konflik klaim teritorial di Laut China Selatan, yang juga melibatkan beberapa anggota blok regional ini.
Indonesia memainkan peranan penting setelah negara anggota ASEAN pekan lalu gagal mencapai kesepakatan ketika bertemu di Phnom Penh. “Meskipun ada beberapa perbedaan, faktanya ASEAN tetap bersatu,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa kepada para reporter di Phnom Penh.
Kamboja merupakan negara ketiga yang dikunjungi Marty, setelah Vietnam dan Filipina pada Rabu (18/7) lalu. Marty menegaskan bahwa dia berusaha untuk mengidentifikasi dasar posisi ASEAN dalam konflik Laut China Selatan. Dengan demikian, nantinya bakal menyatukan persepsi bahwa kelompok beranggotakan 10 negara itu yang se-belumnya terpecah-pecah.
“Kami saat ini hampir memformalisasikan konsensus ini,” tegas Marty dikutip AFP.
Tujuan utama Marty menggelar pertemuan dengan para koleganya itu untuk menekankan ASEAN agar menyepakati pakta mengenai Laut China Selatan. Dibandingkan dengan para menteri negara ASEAN lainnya, Marty tergolong paling semangat dan rajin dalam menangani isu sengketa Laut China Selatan ini.
Optimisme juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong.“Kita, menteri luar negeri negaranegara ASEAN, sepakat mengenai sejumlah isu mengenai sengketa Laut China Selatan,” kata Namhong dikutip Reuters.
“Saya berharap pada besok pagi (hari ini), kita akan menerima konfirmasi kesepakatan dari semua menteri luar negeri ASEAN mengenai poin-poin kesepakatan itu.” Ungkap Namhong.
Setelah mengunjungi Filipina, Vietnam, dan Kamboja, Marty juga akan melawat ke Singapura dan Malaysia untuk berusaha menyelesaikan konflik tersebut. China mengklaim seluruh wilayah di Scarborough Shoal yang dipersengketakan. Teritorial yang menjadi sumber ketegangan itu dikenal sebagai jalur lalu lintas kapal. Namun, anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia,dan Brunei, juga mengklaim wilayah tersebut.
Perbedaan pandangan negara- negara ASEAN itu membuat mereka gagal menghasilkan kesepakatan bersama dalam hal Laut China Selatan pada Jumat lalu. Para diplomat menyebutkan kunci utama penolakan berasal dari Kamboja, sebagai tuan rumah. Dunia memahami kalau Kamboja dikenal sebagai sekutu dekat China.
Polarisasi negara-negara anggota ASEAN itu dipengaruhi China dan Amerika Serikat (AS). China memiliki ikatan emosional yang kuat dengan beberapa negara anggota ASEAN. Selain itu, pengaruh ekonomi China juga semakin mencengkeram negara-negara ASEAN. Berbeda dengan Manila yang sangat bersemangat untuk menghasilkan konsensus. Di belakang Manila terdapat Washington yang selalu setiap mendukung.
Filipina mengklaim berbagai upayanya dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan mendapatkan dukungan Gedung Putih.
Kesepakatan ini hampir tercapai setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa melakukan tur ke negara-negara anggota ASEAN pekan ini.
Sejak kesepakatan gagal tercapai dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh pekan lalu, Indonesia terus berusaha melakukan pendekatan kepada negara anggota untuk menyelesaikan konflik klaim teritorial di Laut China Selatan, yang juga melibatkan beberapa anggota blok regional ini.
Indonesia memainkan peranan penting setelah negara anggota ASEAN pekan lalu gagal mencapai kesepakatan ketika bertemu di Phnom Penh. “Meskipun ada beberapa perbedaan, faktanya ASEAN tetap bersatu,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa kepada para reporter di Phnom Penh.
Kamboja merupakan negara ketiga yang dikunjungi Marty, setelah Vietnam dan Filipina pada Rabu (18/7) lalu. Marty menegaskan bahwa dia berusaha untuk mengidentifikasi dasar posisi ASEAN dalam konflik Laut China Selatan. Dengan demikian, nantinya bakal menyatukan persepsi bahwa kelompok beranggotakan 10 negara itu yang se-belumnya terpecah-pecah.
“Kami saat ini hampir memformalisasikan konsensus ini,” tegas Marty dikutip AFP.
Tujuan utama Marty menggelar pertemuan dengan para koleganya itu untuk menekankan ASEAN agar menyepakati pakta mengenai Laut China Selatan. Dibandingkan dengan para menteri negara ASEAN lainnya, Marty tergolong paling semangat dan rajin dalam menangani isu sengketa Laut China Selatan ini.
Optimisme juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong.“Kita, menteri luar negeri negaranegara ASEAN, sepakat mengenai sejumlah isu mengenai sengketa Laut China Selatan,” kata Namhong dikutip Reuters.
“Saya berharap pada besok pagi (hari ini), kita akan menerima konfirmasi kesepakatan dari semua menteri luar negeri ASEAN mengenai poin-poin kesepakatan itu.” Ungkap Namhong.
Setelah mengunjungi Filipina, Vietnam, dan Kamboja, Marty juga akan melawat ke Singapura dan Malaysia untuk berusaha menyelesaikan konflik tersebut. China mengklaim seluruh wilayah di Scarborough Shoal yang dipersengketakan. Teritorial yang menjadi sumber ketegangan itu dikenal sebagai jalur lalu lintas kapal. Namun, anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia,dan Brunei, juga mengklaim wilayah tersebut.
Perbedaan pandangan negara- negara ASEAN itu membuat mereka gagal menghasilkan kesepakatan bersama dalam hal Laut China Selatan pada Jumat lalu. Para diplomat menyebutkan kunci utama penolakan berasal dari Kamboja, sebagai tuan rumah. Dunia memahami kalau Kamboja dikenal sebagai sekutu dekat China.
Polarisasi negara-negara anggota ASEAN itu dipengaruhi China dan Amerika Serikat (AS). China memiliki ikatan emosional yang kuat dengan beberapa negara anggota ASEAN. Selain itu, pengaruh ekonomi China juga semakin mencengkeram negara-negara ASEAN. Berbeda dengan Manila yang sangat bersemangat untuk menghasilkan konsensus. Di belakang Manila terdapat Washington yang selalu setiap mendukung.
Filipina mengklaim berbagai upayanya dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan mendapatkan dukungan Gedung Putih.
()
