Konstitusi baru gagal disepakati, Nepal kembali gelar pemilu
Konstitusi baru gagal disepakati, Nepal kembali gelar pemilu
A
A
A
Sindonews.com – Kegagalan partai-partai memenuhi batas waktu untuk menyetujui konstitusi baru pada Minggu (27/5) lalu, menjadikan republik itu dalam ketidakpastian. Pemerintah segera bertindak dengan menyerukan pemilu baru.
Konstitusi baru sangat penting untuk mengakhiri ketidakstabilan di Nepal sejak akhir perang sipil yang dipimpin Partai Komunis Terpadu Nepal (Maois) pada 2006 dan kemudian penggulingan monarki. Namun,hal ini dihalangi oleh berbagai desakan agar Nepal dipecah-pecah menjadi sejumlah negara bagian sesuai etnis yang ada.“Kami telah gagal. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun.
Kita harus bergerak maju atas dasar konsensus politik,” ungkap Perdana Menteri (PM) Baburam Bhattarai, dikutip CNN. Pemerintah akan menggelar pemilu pada 22 November mendatang agar krisis politik tidak semakin parah. Seorang menteri dari Partai Maois mengatakan setelah rapat kabinet darurat, bahwa pemerintah telah memutuskan mengadakan satu putaran pemilu pada 22 November.
“Kami tidak punya alternatif lain.Kami mohon maaf karena tidak bisa mempersiapkan konstitusi baru,”terangnya. Perdebatan terkait perlu atau tidaknya konstitusi baru ini memicu unjuk rasa dan kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir.Kondisi ini membuat berbagai kelompok etnis menggelar demonstrasi di dekat gedung parlemen.Juru bicara polisi Binod Singh mengatakan, belasan orang terluka dalam kerusuhan setelah pengunjuk rasa mencoba menerobos penjagaan keamanan di luar gedung parlemen di Kathmandu.
Polisi memukul dengan tongkat dan melemparkan gas air mata. Sebelumnya, sejumlah partai dalam koalisi berkuasa memutuskan walk out dari rapat kabinet.Mereka mengutuk keputusan sepihak Maois untuk membawa Nepal kembali menggelar pemilu baru. Sementara itu, editor harian Nepal Samacharpatra,Kapil Kafle, berpendapat pemilu hanya menambah kekacauan karena pemerintah tidak membuat partai-partai besar dan mitra koalisi mendapatkan kepercayaan publik.
Para diplomat mengatakan ketidakpastian politik di Nepal dapat membuat China dan India berkompetisi untuk memperkuat pengaruh di negara tersebut.Kedua negara itu merupakan donor dan mitra perdagangan utama Nepal,negara yang sangat bergantung pada bantuan dan pariwisata. Para investor juga menghindari negara tersebut.
Tahun lalu pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,5%,tingkat terendah dalam empat tahun terakhir. Konstitusi baru menjadi bagian penting dalam perjanjian damai dengan Partai Maois untuk mengakhiri pemberontakan mereka.Namun, majelis melalaikan sejumlah tenggat untuk menyepakati konstitusi baru karena adanya perpecahan pendapat dalam jumlah,batas wilayah, dan nama-nama negara bagian.
Majelis ini didominasi Partai Maois, yang menghentikan pemberontakan dengan janji akan memberdayakan berbagai kelompok etnis di negara itu, setelah berabad-abad dalam pengucilan dan diskriminasi. Partai Maois ingin membentuk 14 negara bagian yang dinamai sesuai kelompok-kelompok etnis yang ada.Maois didukung beberapa partai kecil yang menghentikan negara bagian yang otonom. (wbs)
Konstitusi baru sangat penting untuk mengakhiri ketidakstabilan di Nepal sejak akhir perang sipil yang dipimpin Partai Komunis Terpadu Nepal (Maois) pada 2006 dan kemudian penggulingan monarki. Namun,hal ini dihalangi oleh berbagai desakan agar Nepal dipecah-pecah menjadi sejumlah negara bagian sesuai etnis yang ada.“Kami telah gagal. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun.
Kita harus bergerak maju atas dasar konsensus politik,” ungkap Perdana Menteri (PM) Baburam Bhattarai, dikutip CNN. Pemerintah akan menggelar pemilu pada 22 November mendatang agar krisis politik tidak semakin parah. Seorang menteri dari Partai Maois mengatakan setelah rapat kabinet darurat, bahwa pemerintah telah memutuskan mengadakan satu putaran pemilu pada 22 November.
“Kami tidak punya alternatif lain.Kami mohon maaf karena tidak bisa mempersiapkan konstitusi baru,”terangnya. Perdebatan terkait perlu atau tidaknya konstitusi baru ini memicu unjuk rasa dan kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir.Kondisi ini membuat berbagai kelompok etnis menggelar demonstrasi di dekat gedung parlemen.Juru bicara polisi Binod Singh mengatakan, belasan orang terluka dalam kerusuhan setelah pengunjuk rasa mencoba menerobos penjagaan keamanan di luar gedung parlemen di Kathmandu.
Polisi memukul dengan tongkat dan melemparkan gas air mata. Sebelumnya, sejumlah partai dalam koalisi berkuasa memutuskan walk out dari rapat kabinet.Mereka mengutuk keputusan sepihak Maois untuk membawa Nepal kembali menggelar pemilu baru. Sementara itu, editor harian Nepal Samacharpatra,Kapil Kafle, berpendapat pemilu hanya menambah kekacauan karena pemerintah tidak membuat partai-partai besar dan mitra koalisi mendapatkan kepercayaan publik.
Para diplomat mengatakan ketidakpastian politik di Nepal dapat membuat China dan India berkompetisi untuk memperkuat pengaruh di negara tersebut.Kedua negara itu merupakan donor dan mitra perdagangan utama Nepal,negara yang sangat bergantung pada bantuan dan pariwisata. Para investor juga menghindari negara tersebut.
Tahun lalu pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,5%,tingkat terendah dalam empat tahun terakhir. Konstitusi baru menjadi bagian penting dalam perjanjian damai dengan Partai Maois untuk mengakhiri pemberontakan mereka.Namun, majelis melalaikan sejumlah tenggat untuk menyepakati konstitusi baru karena adanya perpecahan pendapat dalam jumlah,batas wilayah, dan nama-nama negara bagian.
Majelis ini didominasi Partai Maois, yang menghentikan pemberontakan dengan janji akan memberdayakan berbagai kelompok etnis di negara itu, setelah berabad-abad dalam pengucilan dan diskriminasi. Partai Maois ingin membentuk 14 negara bagian yang dinamai sesuai kelompok-kelompok etnis yang ada.Maois didukung beberapa partai kecil yang menghentikan negara bagian yang otonom. (wbs)
()
Explore More