Australia minta pemimpin Papua Nugini tenang
Jum'at, 25 Mei 2012 - 16:02 WIB
Australia minta pemimpin Papua Nugini tenang
A
A
A
Sindonews.com – Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr mengimbau para petinggi Papua Nugini (PNG) tenang di tengah meningkatnya ketegangan di antara para pemimpin. Carr juga mendesak kedua belah pihak saling menahan diri dalam masa-masa pemerintahan yang sulit. Papua Nugini akan mengelar pemilihan umum Juni mendatang.
’’PNG harus membuat keputusan penting agar bisa menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan konstitus,” ungkap Carr seperti diberitakan dalam BBC.co.uk , Jumat (25/5/2012). ’’Perselisihan antara kedua belah pihak tidak boleh menjadi suatu hal yang akan mengalihkan proses pemilu mendatang dengan cara tertib dan damai," Carr.
Australia juga mengimbau para pemimpin Papua Nugini unuk menghormati supremasi hukum yang ada. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persemakmuran Kamalesh Sharma mendesak semua pihak menahan diri. Ia berharap resolusi yang damai dan bersifat membangun dapat segera tercipta tanpa menggunakan kekerasan dan melawan hukum.
Hari ini, kepolisian Papua Nugini memblokade jalan masuk ke parlemen sehari setelah Hakim Agung didakwa atas tuduhan penghasutan. Tidak jelas siapa yang memerintahkan mereka melakukan aksi tersebut.
Keributan kembali terjadi setelah Hakim Agung Papua Nugini awal minggu ini mengatakan, bahwa Sir Michael Somare adalah Perdana Menteri Papua Nugini yang sah. Mahkamah Agung mengembalikan kekuasaan Somare sebagai PM Papua Nugini. Namun, setelah mengeluarkan pernyataan para Hakim Agung ditangkap, dan menghadapi beberapa tuduhan.
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil saat ini mengklaim bahwa ia adalah orang yang berhak menjalankan pemerintahan. Ia berdalih bahwa, parlemen telah memilihnya sebagai Perdana Menteri menggantikan Somare yang melakukan perjalanan luar negeri dalam rangka menjalankan perawatan medis tahun lalu. O'Neil mengatakan pengadilan mengeluarkan pernyataan yang bias tentang Somare. Ia ingin parlemen PNG meninjau kembali putusan Mahkamah Agung Papua Nugini.
’’PNG harus membuat keputusan penting agar bisa menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan konstitus,” ungkap Carr seperti diberitakan dalam BBC.co.uk , Jumat (25/5/2012). ’’Perselisihan antara kedua belah pihak tidak boleh menjadi suatu hal yang akan mengalihkan proses pemilu mendatang dengan cara tertib dan damai," Carr.
Australia juga mengimbau para pemimpin Papua Nugini unuk menghormati supremasi hukum yang ada. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persemakmuran Kamalesh Sharma mendesak semua pihak menahan diri. Ia berharap resolusi yang damai dan bersifat membangun dapat segera tercipta tanpa menggunakan kekerasan dan melawan hukum.
Hari ini, kepolisian Papua Nugini memblokade jalan masuk ke parlemen sehari setelah Hakim Agung didakwa atas tuduhan penghasutan. Tidak jelas siapa yang memerintahkan mereka melakukan aksi tersebut.
Keributan kembali terjadi setelah Hakim Agung Papua Nugini awal minggu ini mengatakan, bahwa Sir Michael Somare adalah Perdana Menteri Papua Nugini yang sah. Mahkamah Agung mengembalikan kekuasaan Somare sebagai PM Papua Nugini. Namun, setelah mengeluarkan pernyataan para Hakim Agung ditangkap, dan menghadapi beberapa tuduhan.
Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil saat ini mengklaim bahwa ia adalah orang yang berhak menjalankan pemerintahan. Ia berdalih bahwa, parlemen telah memilihnya sebagai Perdana Menteri menggantikan Somare yang melakukan perjalanan luar negeri dalam rangka menjalankan perawatan medis tahun lalu. O'Neil mengatakan pengadilan mengeluarkan pernyataan yang bias tentang Somare. Ia ingin parlemen PNG meninjau kembali putusan Mahkamah Agung Papua Nugini.
()
