PM Inggris bertemu Presiden Thein Sein & Suu Kyi
Sabtu, 14 April 2012 - 16:12 WIB
PM Inggris bertemu Presiden Thein Sein & Suu Kyi
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron kemarin bertemu dengan Presiden Myanmar Thein Sein. Cameron menjadi PM pertama Inggris yang berkunjung ke Myanmar dalam 60 tahun terakhir.
Thein yang merupakan purnawirawan jenderal itu menyambut Cameron di kediaman resminya di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.Thein menganggap, pertemuan itu sebagai sejarah baru yang mewarnai hubungan kedua negara. “Pemerintah Myanmar menunjukkan bahwa langkahlangkah menuju demokrasi tidak dapat dihentikan,” kata Cameron,dikutip BBC.
Myanmar hampir setengah abad dipimpin junta militer yang memiliki kekuasaan absolut. Akibatnya,Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap Myanmar. Hingga Myanmar menggelar pemilu pertama dalam 20 tahun terakhir pada 2010 dan terbentuknya pemerintahan sipil pada Maret 2011, negara itu membuat banyak gebrakan baru.
Myanmar melaksanakan janji reformasi dengan membebaskan ratusan tahanan politik dan memberi peluang bagi kelompok oposisi untuk terlibat dalam politik. Langkah-langkah mengejutkan itu membuat banyak pihak memperkirakan Myanmar bakal segera keluar dari isolasi internasional.
“Pemerintahan saat ini menyatakan berkomitmen terhadap reformasi yang baru dimulai. Saya pikir saat ini merupakan waktunya mendorong langkah itu. Kita seharusnya tidak berada di dalam ilusi mengenai jalan panjang yang harus dituju.Tetapi, bagaimana pemerintah harus melakukan reformasi yang nyata dan itu tidak dapat dihentikan.Kita seharusnya tetap hati-hati dan skeptis mengenai hal itu,”kata Cameron.
Cameron juga bertemu dengan ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dia menggambarkan Suu Kyi sebagai contoh tepat bagi orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan kemajuan. Pertemuan antara Cameron dengan Thein dan Suu Kyi menjadi acuan para pemimpin dunia lain dalam memperlonggar sanksi terhadap Myanmar.
Apalagi,posisi Cameron sangat berpengaruh di Eropa. Sementara, UE telah mencabut beberapa sanksi terhadap Myanmar pada tahun ini. Para menteri luar negeri UE bakal menentukan langkah berikutnya saat pertemuan 23 April mendatang.“Jika Myanmar dapat membujuk Cameron bahwa reformasi bakal dilanjutkan, UE bakal sepakat memperlonggar sanksi,” kata Derek Tonkin, mantan Duta Besar Inggris untuk Thailand, dikutip AFP.
Pada Februari silam, UE mencabut larangan perjalanan bagi 87 pejabat Myanmar, termasuk Thein Sein.Namun,mereka masih membekukan aset para pejabat Myanmar itu. Kemudian, para menteri luar negeri dari G-8 yang beranggotakan Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia,Jepang, Rusia dan AS,menyambut langkah- langkah demokrasi yang dilakukan Myanmar.
“Para menteri bakal mempertimbangkan memperlonggar sanksi agar membantu negara itu melaksanakan janji reformasi,” demikian keterangan resmi kelompok delapan negara itu. (wbs)
Thein yang merupakan purnawirawan jenderal itu menyambut Cameron di kediaman resminya di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.Thein menganggap, pertemuan itu sebagai sejarah baru yang mewarnai hubungan kedua negara. “Pemerintah Myanmar menunjukkan bahwa langkahlangkah menuju demokrasi tidak dapat dihentikan,” kata Cameron,dikutip BBC.
Myanmar hampir setengah abad dipimpin junta militer yang memiliki kekuasaan absolut. Akibatnya,Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap Myanmar. Hingga Myanmar menggelar pemilu pertama dalam 20 tahun terakhir pada 2010 dan terbentuknya pemerintahan sipil pada Maret 2011, negara itu membuat banyak gebrakan baru.
Myanmar melaksanakan janji reformasi dengan membebaskan ratusan tahanan politik dan memberi peluang bagi kelompok oposisi untuk terlibat dalam politik. Langkah-langkah mengejutkan itu membuat banyak pihak memperkirakan Myanmar bakal segera keluar dari isolasi internasional.
“Pemerintahan saat ini menyatakan berkomitmen terhadap reformasi yang baru dimulai. Saya pikir saat ini merupakan waktunya mendorong langkah itu. Kita seharusnya tidak berada di dalam ilusi mengenai jalan panjang yang harus dituju.Tetapi, bagaimana pemerintah harus melakukan reformasi yang nyata dan itu tidak dapat dihentikan.Kita seharusnya tetap hati-hati dan skeptis mengenai hal itu,”kata Cameron.
Cameron juga bertemu dengan ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dia menggambarkan Suu Kyi sebagai contoh tepat bagi orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan, demokrasi, dan kemajuan. Pertemuan antara Cameron dengan Thein dan Suu Kyi menjadi acuan para pemimpin dunia lain dalam memperlonggar sanksi terhadap Myanmar.
Apalagi,posisi Cameron sangat berpengaruh di Eropa. Sementara, UE telah mencabut beberapa sanksi terhadap Myanmar pada tahun ini. Para menteri luar negeri UE bakal menentukan langkah berikutnya saat pertemuan 23 April mendatang.“Jika Myanmar dapat membujuk Cameron bahwa reformasi bakal dilanjutkan, UE bakal sepakat memperlonggar sanksi,” kata Derek Tonkin, mantan Duta Besar Inggris untuk Thailand, dikutip AFP.
Pada Februari silam, UE mencabut larangan perjalanan bagi 87 pejabat Myanmar, termasuk Thein Sein.Namun,mereka masih membekukan aset para pejabat Myanmar itu. Kemudian, para menteri luar negeri dari G-8 yang beranggotakan Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia,Jepang, Rusia dan AS,menyambut langkah- langkah demokrasi yang dilakukan Myanmar.
“Para menteri bakal mempertimbangkan memperlonggar sanksi agar membantu negara itu melaksanakan janji reformasi,” demikian keterangan resmi kelompok delapan negara itu. (wbs)
()
