Sudan dan Sudan Selatan gelar kesepakatan
Rabu, 14 Maret 2012 - 15:48 WIB
Sudan dan Sudan Selatan gelar kesepakatan
A
A
A
Sindonews.com - Sudan Selatan dan Sudan membuat kesepakatan bagi warga negaranya. Kesepakatan tersebut terkait hak-hak dasar warga negara.
Mediator perdamaian Uni Afrika mengatakan pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kembali membuat kesepakatan untuk memberikan kebebasan kepada hak-hak dasar warga negara.
"Kerangka kerja sama kesepakatan kedua negara adalah memberikan kebebasan kepada warga Sudan dan Sudan Selatan untuk saling bekerja, hidup, bepergian, bahkan membeli properti di wilayah yang berbeda," begitu isi kesepakatan kedua belah pihak seperti dikutip dalam BBC.co.uk, Rabu (14/3/2012).
Sebelum Sudan Selatan merdeka, Sudan telah membuat kesepakatan yang sama terhadap warganya. Namun kesepakatan ini gagal untuk diimplementasikan.
Dua bulan yang lalu pemerintah Sudan berjanji kepada pemerintah Sudan Selatan untuk memberikan izin kepada warganya untuk memberikan izin tinggal dan bekerja di Sudan Selatan.
Perjanjian ini muncul karena sekira 350.000 orang warga Sudan telah pindah ke Sudan Selatan sejak Oktober 2010. Berdasarkan data yang dirilis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), warga Sudan kini hanya tinggal sekira 700.000 orang.
Wartawan BBC James Copnall mengatakan pada prinsipnya kesepakatan ini baik bagi kedua belah pihak. Walupun kedua negara ini masih terlilit masalah persengketaan tanah dan juga minyak.
Sebelumnya pada Januari lalu, Sudan Selatan telah menutup sebuah ladang minyak. Penutupan ladang minyak ini dilakukan karena Sudan Selatan menginginkan agar Sudan membayar biaya transit minyak. Hasil pendataan, pendapatan Sudan Selatan sangat bergantung pada penjualan minyak.
Sekitar 98 persen pendapatan negara disumbang melalui sektor tersebut. Kini kedua negara telah memulai kembali produksi di ladang minyak yang telah ditutup.(azh)
Mediator perdamaian Uni Afrika mengatakan pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kembali membuat kesepakatan untuk memberikan kebebasan kepada hak-hak dasar warga negara.
"Kerangka kerja sama kesepakatan kedua negara adalah memberikan kebebasan kepada warga Sudan dan Sudan Selatan untuk saling bekerja, hidup, bepergian, bahkan membeli properti di wilayah yang berbeda," begitu isi kesepakatan kedua belah pihak seperti dikutip dalam BBC.co.uk, Rabu (14/3/2012).
Sebelum Sudan Selatan merdeka, Sudan telah membuat kesepakatan yang sama terhadap warganya. Namun kesepakatan ini gagal untuk diimplementasikan.
Dua bulan yang lalu pemerintah Sudan berjanji kepada pemerintah Sudan Selatan untuk memberikan izin kepada warganya untuk memberikan izin tinggal dan bekerja di Sudan Selatan.
Perjanjian ini muncul karena sekira 350.000 orang warga Sudan telah pindah ke Sudan Selatan sejak Oktober 2010. Berdasarkan data yang dirilis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), warga Sudan kini hanya tinggal sekira 700.000 orang.
Wartawan BBC James Copnall mengatakan pada prinsipnya kesepakatan ini baik bagi kedua belah pihak. Walupun kedua negara ini masih terlilit masalah persengketaan tanah dan juga minyak.
Sebelumnya pada Januari lalu, Sudan Selatan telah menutup sebuah ladang minyak. Penutupan ladang minyak ini dilakukan karena Sudan Selatan menginginkan agar Sudan membayar biaya transit minyak. Hasil pendataan, pendapatan Sudan Selatan sangat bergantung pada penjualan minyak.
Sekitar 98 persen pendapatan negara disumbang melalui sektor tersebut. Kini kedua negara telah memulai kembali produksi di ladang minyak yang telah ditutup.(azh)
()
