Kamboja Ingin Tindak Pedagang Online yang Gunakan Foto Wanita Seksi
Kamboja Ingin Tindak Pedagang Online yang Gunakan Foto Wanita Seksi
A
A
A
PHNOM PENH - Pemerintah Kamboja mengusulkan rencana untuk memantau, mendidik, dan mengambil tindakan terhadap pedagang online yang menggunakan foto atau pun video wanita seksi di media sosial untuk memikat penonton.
Kementerian Urusan Wanita setempat telah membentuk kelompok kerja antar-administrasi untuk menangani masalah ini. Rencana penindakan ini menindaklanjuti kecaman Perdana Menteri Hun Sen terhadap pedagang online yang menggunakan gambar dan video streaing wanita berbusana terbuka demi menarik perhatian penonton.
Namun, usulan menindak pedagang online itu memicu kritik dari publik. Rencana pemerintah itu dianggap sebagai pengekangan terhadap hak dan kebebasan wanita.
Wakil Direktur Informasi Kementerian Urusan Wanita, Pen Kunthea, mengatakan kementerian dan badan-badan terkait telah membahas cara untuk menghentikan pedagang online dari penggunaan citra pornografi.
Menurutnya, diskusi telah mengarah pada pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari Kementeruan Urusan Wanita, Kementerian Informasi, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Interior, serta Kementerian Budaya dan Seni Rupa.
“Kami telah membentuk kelompok kerja untuk memeriksa masalah terkait gambar provokatif secara online," katanya, seperti dikutip New Straits Times, Jumat (28/2/2020).
"Kami ingin memantau hal serupa yang memengaruhi masyarakat, budaya, tradisi, adat istiadat dan nilai-nilai perempuan kami," ujarnya.
Menurut laporan Phnom Penh Post, Kunthea mengatakan bantuan polisi akan dicari untuk mendidik perempuan, yang memperlihatkan belahan dada secara online, tentang kepantasan.
Dia mengatakan jika mereka gagal mengikuti rekomendasi polisi, hukum akan ditegakkan terhadap mereka.
Juru bicara Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Long Bunna Sireyvath mengatakan kelompok kerja itu akan membantu menjaga ketertiban sosial. "Kami ingin mempertahankan nilai-nilai wanita Khmer," katanya. "Tindakan penjual seperti itu merendahkan wanita dan membuat pria melakukan hal-hal buruk."
Namun, Bunn Rachana, direktur eksekutif organisasi hak-hak perempuan Klahaan, mengatakan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan ekspresi tubuh perempuan tidak akan membantu masyarakat dalam perkembangannya.
Dia mengatakan rencana pemerintah itu akan melarang wanita penggunaan pakaian tertentu, yang akan menghilangkan hak mereka untuk memilih apa yang ingin mereka kenakan.
“Jika kelompok (kerja) ini dibentuk untuk membatasi kebebasan wanita, maka saya tidak berpikir itu harus dibentuk," katanya.
"Jika kelompok ini dibentuk untuk mendidik, menyebarkan, mempromosikan dan meningkatkan hak-hak perempuan, itu adalah hal yang perlu," paparnya.
Kementerian Urusan Wanita telah mengatakan rencana tersebut disambut dengan antusias dari masyarakat karena orang-orang ingin menghentikan tindakan berbagi gambar-gambar porno di media sosial.
Kementerian Urusan Wanita setempat telah membentuk kelompok kerja antar-administrasi untuk menangani masalah ini. Rencana penindakan ini menindaklanjuti kecaman Perdana Menteri Hun Sen terhadap pedagang online yang menggunakan gambar dan video streaing wanita berbusana terbuka demi menarik perhatian penonton.
Namun, usulan menindak pedagang online itu memicu kritik dari publik. Rencana pemerintah itu dianggap sebagai pengekangan terhadap hak dan kebebasan wanita.
Wakil Direktur Informasi Kementerian Urusan Wanita, Pen Kunthea, mengatakan kementerian dan badan-badan terkait telah membahas cara untuk menghentikan pedagang online dari penggunaan citra pornografi.
Menurutnya, diskusi telah mengarah pada pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari Kementeruan Urusan Wanita, Kementerian Informasi, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Interior, serta Kementerian Budaya dan Seni Rupa.
“Kami telah membentuk kelompok kerja untuk memeriksa masalah terkait gambar provokatif secara online," katanya, seperti dikutip New Straits Times, Jumat (28/2/2020).
"Kami ingin memantau hal serupa yang memengaruhi masyarakat, budaya, tradisi, adat istiadat dan nilai-nilai perempuan kami," ujarnya.
Menurut laporan Phnom Penh Post, Kunthea mengatakan bantuan polisi akan dicari untuk mendidik perempuan, yang memperlihatkan belahan dada secara online, tentang kepantasan.
Dia mengatakan jika mereka gagal mengikuti rekomendasi polisi, hukum akan ditegakkan terhadap mereka.
Juru bicara Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Long Bunna Sireyvath mengatakan kelompok kerja itu akan membantu menjaga ketertiban sosial. "Kami ingin mempertahankan nilai-nilai wanita Khmer," katanya. "Tindakan penjual seperti itu merendahkan wanita dan membuat pria melakukan hal-hal buruk."
Namun, Bunn Rachana, direktur eksekutif organisasi hak-hak perempuan Klahaan, mengatakan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan ekspresi tubuh perempuan tidak akan membantu masyarakat dalam perkembangannya.
Dia mengatakan rencana pemerintah itu akan melarang wanita penggunaan pakaian tertentu, yang akan menghilangkan hak mereka untuk memilih apa yang ingin mereka kenakan.
“Jika kelompok (kerja) ini dibentuk untuk membatasi kebebasan wanita, maka saya tidak berpikir itu harus dibentuk," katanya.
"Jika kelompok ini dibentuk untuk mendidik, menyebarkan, mempromosikan dan meningkatkan hak-hak perempuan, itu adalah hal yang perlu," paparnya.
Kementerian Urusan Wanita telah mengatakan rencana tersebut disambut dengan antusias dari masyarakat karena orang-orang ingin menghentikan tindakan berbagi gambar-gambar porno di media sosial.
(mas)
Explore More