Korban Tewas Kerusuhan Komunal di India Jadi 24 Orang
Rabu, 26 Februari 2020 - 23:34 WIB
Korban Tewas Kerusuhan Komunal di India Jadi 24 Orang
A
A
A
NEW DELHI - Korban tewas akibt kerusuhan yang pecah di Ibu Kota India, New Delhi, naik menjadi 24 orang. Sementara itu lebih dari 150 orang terluka dalam kekerasan mematikan yang dialami New Deli selama bertahun-tahun.
Hal itu diungkapkan pada pejabat di Rumah Sakit Lok Nayak yang dikelola pemerintah India dengan syarat anonim seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (26/2/2020).
Bentrokan pecah di North East Delhi pada hari Minggu antara pengunjuk rasa untuk dan menentang undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial. Bentrokan melonjak setelah pidato yang menghebohkan oleh Kapil Mishra, seorang politisi dari partai berkuasa di negara itu.
Dalam pidatonya, Mishara mengultimatum polisi untuk membersihkan mereka yang memprotes hukum kewarganegaraan atau menghadapi konsekuensinya.
Segera setelah itu, sekelompok pemrotes yang mendukung hukum kewarganegaraan - diapit oleh polisi - memasuki lokasi protes. Sebuah video di media sosial menunjukkan orang-orang meneriakkan "Jai Shree Ram," atau "Hail Lord Ram," sebuah slogan yang identik dengan kelompok Hindu sayap kanan, sebelum mulai melempar batu.
Selama dua hari berikutnya, perusuh di distrik itu membakar rumah, toko, bus, sepeda motor, dan juga memukuli orang-orang yang tidak bersenjata dengan tongkat, batang besi, dan batu.
Dalam video lain yang menjadi viral, salah satu anggota gerombolan Hindu terlihat memanjat menara masjid di lingkungan Ashok Nakar dan menempatkan bendera agama Hindu di atasnya.
Saksi mata mengatakan banyak keluarga Muslim yang tinggal di daerah yang terkena dampak kerusuhan sejak meninggalkan wilayah itu takut akan terjadi bentrokan lebih lanjut.
“Mereka menyerang masjid dan menjarah toko. Polisi hanya diam menonton selama kejadian," kata seorang penduduk Muslim kepada Anadolu Agency dengan syarat anonimitas.
"Banyak orang telah meninggalkan daerah itu dan berlindung di tempat lain karena khawatir mereka akan menjadi sasaran lagi," imbuhnya.
Saksi mata itu mencurigai sejumlah tuduhan palsu akan dialamatkan kepada pemuda Muslim.
Untuk mencegah kekerasan lebih lanjut, Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal telah meminta pemerintah pusat untuk mengerahkan tentara di kota. Penegak hukum di Delhi bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.
Perdana menteri India Narendra Modi mengatakan ia memiliki "tinjauan luas" tentang situasi di lapangan.
"Polisi dan agen-agen lain sedang bekerja di lapangan untuk memastikan perdamaian dan keadaan normal," katanya di Twitter.
Presiden Sementara Kongres Sonia Gandhi menyerukan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Amit Shah karena kekerasan yang mematikan itu.
Sementara itu Pengadilan Tinggi Delhi mengarahkan polisi untuk mengambil "keputusan yang penuh kesadaran" untuk mendaftarkan kasus-kasus terhadap para pemimpin politik yang diduga telah membuat pidato kebencian yang mengarah pada kekerasan.
Undang-undang Kewarganegaraan India yang baru memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama non-Muslim yang lolos dari penganiayaan di tiga negara tetangga - Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. Undang-undang amandemen ini menuai kritik karena dianggap inkonstitusional dan mendiskriminasi umat Islam.
Hal itu diungkapkan pada pejabat di Rumah Sakit Lok Nayak yang dikelola pemerintah India dengan syarat anonim seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (26/2/2020).
Bentrokan pecah di North East Delhi pada hari Minggu antara pengunjuk rasa untuk dan menentang undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial. Bentrokan melonjak setelah pidato yang menghebohkan oleh Kapil Mishra, seorang politisi dari partai berkuasa di negara itu.
Dalam pidatonya, Mishara mengultimatum polisi untuk membersihkan mereka yang memprotes hukum kewarganegaraan atau menghadapi konsekuensinya.
Segera setelah itu, sekelompok pemrotes yang mendukung hukum kewarganegaraan - diapit oleh polisi - memasuki lokasi protes. Sebuah video di media sosial menunjukkan orang-orang meneriakkan "Jai Shree Ram," atau "Hail Lord Ram," sebuah slogan yang identik dengan kelompok Hindu sayap kanan, sebelum mulai melempar batu.
Selama dua hari berikutnya, perusuh di distrik itu membakar rumah, toko, bus, sepeda motor, dan juga memukuli orang-orang yang tidak bersenjata dengan tongkat, batang besi, dan batu.
Dalam video lain yang menjadi viral, salah satu anggota gerombolan Hindu terlihat memanjat menara masjid di lingkungan Ashok Nakar dan menempatkan bendera agama Hindu di atasnya.
Saksi mata mengatakan banyak keluarga Muslim yang tinggal di daerah yang terkena dampak kerusuhan sejak meninggalkan wilayah itu takut akan terjadi bentrokan lebih lanjut.
“Mereka menyerang masjid dan menjarah toko. Polisi hanya diam menonton selama kejadian," kata seorang penduduk Muslim kepada Anadolu Agency dengan syarat anonimitas.
"Banyak orang telah meninggalkan daerah itu dan berlindung di tempat lain karena khawatir mereka akan menjadi sasaran lagi," imbuhnya.
Saksi mata itu mencurigai sejumlah tuduhan palsu akan dialamatkan kepada pemuda Muslim.
Untuk mencegah kekerasan lebih lanjut, Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal telah meminta pemerintah pusat untuk mengerahkan tentara di kota. Penegak hukum di Delhi bertanggung jawab kepada pemerintah pusat.
Perdana menteri India Narendra Modi mengatakan ia memiliki "tinjauan luas" tentang situasi di lapangan.
"Polisi dan agen-agen lain sedang bekerja di lapangan untuk memastikan perdamaian dan keadaan normal," katanya di Twitter.
Presiden Sementara Kongres Sonia Gandhi menyerukan pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Amit Shah karena kekerasan yang mematikan itu.
Sementara itu Pengadilan Tinggi Delhi mengarahkan polisi untuk mengambil "keputusan yang penuh kesadaran" untuk mendaftarkan kasus-kasus terhadap para pemimpin politik yang diduga telah membuat pidato kebencian yang mengarah pada kekerasan.
Undang-undang Kewarganegaraan India yang baru memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama non-Muslim yang lolos dari penganiayaan di tiga negara tetangga - Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. Undang-undang amandemen ini menuai kritik karena dianggap inkonstitusional dan mendiskriminasi umat Islam.
(ian)
