Putin: Selama Saya Presiden Tak Akan Terjadi Pernikahan Gay!
Putin: Selama Saya Presiden Tak Akan Terjadi Pernikahan Gay!
A
A
A
MOSKOW - Presiden Vladimir Vladimirovich Putin mengatakan Rusia tidak akan melegalkan pernikahan gay selama dia berkuasa di Kremlin. Dia menegaskan, kehidupan akan normal yakni akan ada Ayah dan Ibu.
Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan gagasan tradisional tentang Ibu dan Ayah digantikan oleh apa yang dia sebut "orangtua nomor 1" dan "orangtua nomor 2".
"Sejauh (gagasan) 'orangtua nomor 1' dan 'orangtua nomor 2' berjalan, saya sudah berbicara di depan umum tentang ini dan saya akan mengulanginya lagi; selama saya presiden ini tidak akan terjadi. Akan ada Ayah dan Ibu," kata Putin hari Kamis yang dilansir Reuters, Jumat (14/2/2020).
Selama dua dekade berkuasa, Putin telah menyelaraskan dirinya dengan Gereja Ortodoks dan berusaha menjauhkan Rusia dari nilai-nilai liberal Barat, termasuk sikap terhadap homoseksualitas dan fluiditas gender.
Dia membuat komentar ketika dia bertemu sebuah komisi negara untuk membahas perubahan konstitusi Rusia .
Komisi itu dibentuk bulan lalu setelah Putin mengumumkan perubahan besar pada sistem politik Rusia yang secara luas dipandang dirancang untuk membantunya memperluas cengkeramannya pada kekuasaan setelah lengser pada 2024.
Proposal lain telah diajukan dan Putin diminta untuk mengomentari proposal untuk menambahkan garis dalam konstitusi yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara pria dan wanita.
"Kita hanya perlu berpikir dalam frasa apa dan di mana melakukan ini," jawab orang nomor satu Kremlin tersebut.
Dalam komentar terpisah selama pertemuan itu, Putin mengatakan ia mendukung gagasan untuk menjadikannya tidak konstitusional bagi Rusia untuk memberikan bagian apa pun dari wilayahnya. Langkah ini kemungkinan akan membuat Jepang dan Ukraina kesal dengan perselisihan wilayah dengan Moskow.
Rusia menganeksasi semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014 dan telah dalam perselisihan selama puluhan tahun dengan Tokyo mengenai kepemilikan rantai pulau di Pasifik yang direbut Moskow dari Tokyo pada akhir Perang Dunia II.
Rusia dan Jepang telah mengadakan pembicaraan mengenai sengketa terakhir yang telah mencegah kedua negara secara resmi menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II.
"Kami sedang melakukan pembicaraan dengan mitra kami mengenai pertanyaan-pertanyaan tertentu, tetapi saya menyukai gagasan itu sendiri," kata Putin. "Jadi, mari kita instruksikan para pengacara, minta mereka merumuskan ini dengan cara yang benar."
Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan gagasan tradisional tentang Ibu dan Ayah digantikan oleh apa yang dia sebut "orangtua nomor 1" dan "orangtua nomor 2".
"Sejauh (gagasan) 'orangtua nomor 1' dan 'orangtua nomor 2' berjalan, saya sudah berbicara di depan umum tentang ini dan saya akan mengulanginya lagi; selama saya presiden ini tidak akan terjadi. Akan ada Ayah dan Ibu," kata Putin hari Kamis yang dilansir Reuters, Jumat (14/2/2020).
Selama dua dekade berkuasa, Putin telah menyelaraskan dirinya dengan Gereja Ortodoks dan berusaha menjauhkan Rusia dari nilai-nilai liberal Barat, termasuk sikap terhadap homoseksualitas dan fluiditas gender.
Dia membuat komentar ketika dia bertemu sebuah komisi negara untuk membahas perubahan konstitusi Rusia .
Komisi itu dibentuk bulan lalu setelah Putin mengumumkan perubahan besar pada sistem politik Rusia yang secara luas dipandang dirancang untuk membantunya memperluas cengkeramannya pada kekuasaan setelah lengser pada 2024.
Proposal lain telah diajukan dan Putin diminta untuk mengomentari proposal untuk menambahkan garis dalam konstitusi yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara pria dan wanita.
"Kita hanya perlu berpikir dalam frasa apa dan di mana melakukan ini," jawab orang nomor satu Kremlin tersebut.
Dalam komentar terpisah selama pertemuan itu, Putin mengatakan ia mendukung gagasan untuk menjadikannya tidak konstitusional bagi Rusia untuk memberikan bagian apa pun dari wilayahnya. Langkah ini kemungkinan akan membuat Jepang dan Ukraina kesal dengan perselisihan wilayah dengan Moskow.
Rusia menganeksasi semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014 dan telah dalam perselisihan selama puluhan tahun dengan Tokyo mengenai kepemilikan rantai pulau di Pasifik yang direbut Moskow dari Tokyo pada akhir Perang Dunia II.
Rusia dan Jepang telah mengadakan pembicaraan mengenai sengketa terakhir yang telah mencegah kedua negara secara resmi menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II.
"Kami sedang melakukan pembicaraan dengan mitra kami mengenai pertanyaan-pertanyaan tertentu, tetapi saya menyukai gagasan itu sendiri," kata Putin. "Jadi, mari kita instruksikan para pengacara, minta mereka merumuskan ini dengan cara yang benar."
(mas)
Explore More