Malaysia Cari Bukti Pelanggaran HAM China atas Uighur
Senin, 30 Desember 2019 - 16:31 WIB
Malaysia Cari Bukti Pelanggaran HAM China atas Uighur
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia dilaporkan telah menunjuk sebuah lembaga internasional untuk melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap penduduk Muslim Uighur. Kuala Lumpur mengatakan, lembaga ini ditugaskan untuk mengungkap fakta sebenarnya tentang laporan pelanggaran HAM di Xinjiang.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah mengatakan Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC) telah ditugaskan untuk menulis laporan terperinci tentang situasi warga Uighur di provinsi Xinjiang.
"Malaysia tidak akan secara membabi buta mendukung laporan yang diberikan oleh pemerintah China atau secara terbuka mengkritik China," ucap Abdullah dalam sebuah pernyataan.
"Kami ingin memastikan kebenaran di balik masing-masing dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (30/12/2019).
Wilayah Xinjiang di barat China adalah rumah bagi 10 juta warga Uighur. Kelompok itu, yang membentuk sekitar 45 populasi dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh pemerintah Cina melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
China dituduh melakukan kebijakan represif terhadap warga Uighur dan menahan hak-hak agama, komersial, dan budaya. Sekitar satu juta orang, atau sekitar 7% dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dalam jaringan yang diperluas dari kamp pendidikan ulang politik.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada September lalu, Human Rights Watch menuduh China melakukan kampanye sistematis pelanggaran Ham terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. China sendiri membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa warga Uighur dididik di pusat pelatihan kejuruan.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah mengatakan Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC) telah ditugaskan untuk menulis laporan terperinci tentang situasi warga Uighur di provinsi Xinjiang.
"Malaysia tidak akan secara membabi buta mendukung laporan yang diberikan oleh pemerintah China atau secara terbuka mengkritik China," ucap Abdullah dalam sebuah pernyataan.
"Kami ingin memastikan kebenaran di balik masing-masing dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (30/12/2019).
Wilayah Xinjiang di barat China adalah rumah bagi 10 juta warga Uighur. Kelompok itu, yang membentuk sekitar 45 populasi dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh pemerintah Cina melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
China dituduh melakukan kebijakan represif terhadap warga Uighur dan menahan hak-hak agama, komersial, dan budaya. Sekitar satu juta orang, atau sekitar 7% dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dalam jaringan yang diperluas dari kamp pendidikan ulang politik.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada September lalu, Human Rights Watch menuduh China melakukan kampanye sistematis pelanggaran Ham terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. China sendiri membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa warga Uighur dididik di pusat pelatihan kejuruan.
(esn)
