1.500 Demonstran Ditahan Terkait Protes UU Kewarganegaraan India
Minggu, 22 Desember 2019 - 08:01 WIB
1.500 Demonstran Ditahan Terkait Protes UU Kewarganegaraan India
A
A
A
NEW DELHI - Lebih dari 1.500 demonstran ditahan di penjuru India dalam 10 hari terakhir menurut data pemerintah. Para demonstran menentang Undang-undang (UU) kewarganegaraan yang dianggap merusak konstitusi sekuler India.
"Selain itu, sebanyak 4.000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan," papar para pejabat India, dilansir Reuters.
Dua pejabat pemerintah federal India menyatakan, mereka yang ditangkap dan ditahan dianggap memicu kekerasan selama unjuk rasa.
Sebanyak 19 orang tewas dalam bentrok antara polisi dan demonstran sejak parlemen India mengesahkan UU itu pada 11 Desember. Para pengkritik menilai UU itu diskriminatif terhadap Muslim dan mengancam pondasi sekuler India karena menjadikan agama sebagai kriteria untuk mendapat kewarganegaraan.
UU itu bertujuan memberi kewarganegaraan pada minoritas Hindu, Budha, Kristen, Sikh, Jain dan Parsi dari Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh yang telah tinggal di India pada atau sebelum 31 Desember 2014.
Ratusan demonstran dan polisi terluka selama unjuk rasa terbesar di era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi itu. Modi yang berkuasa sejak 2014 itu menggelar rapat kabinet untuk membahas keamanan terkait unjuk rasa itu.
Unjuk rasa berlanjut pada Sabtu (21/12) meski diterapkan jam malam dan langkah lebih keras untuk meredam protes.
Negara bagian Uttar Pradesh menjadi lokasi kekerasan terburuk dengan sembilan orang tewas dan beberapa orang mengalami luka kritis selama unjuk rasa.
"Selain itu, sebanyak 4.000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan," papar para pejabat India, dilansir Reuters.
Dua pejabat pemerintah federal India menyatakan, mereka yang ditangkap dan ditahan dianggap memicu kekerasan selama unjuk rasa.
Sebanyak 19 orang tewas dalam bentrok antara polisi dan demonstran sejak parlemen India mengesahkan UU itu pada 11 Desember. Para pengkritik menilai UU itu diskriminatif terhadap Muslim dan mengancam pondasi sekuler India karena menjadikan agama sebagai kriteria untuk mendapat kewarganegaraan.
UU itu bertujuan memberi kewarganegaraan pada minoritas Hindu, Budha, Kristen, Sikh, Jain dan Parsi dari Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh yang telah tinggal di India pada atau sebelum 31 Desember 2014.
Ratusan demonstran dan polisi terluka selama unjuk rasa terbesar di era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi itu. Modi yang berkuasa sejak 2014 itu menggelar rapat kabinet untuk membahas keamanan terkait unjuk rasa itu.
Unjuk rasa berlanjut pada Sabtu (21/12) meski diterapkan jam malam dan langkah lebih keras untuk meredam protes.
Negara bagian Uttar Pradesh menjadi lokasi kekerasan terburuk dengan sembilan orang tewas dan beberapa orang mengalami luka kritis selama unjuk rasa.
(sfn)
