Terorisme Jadi Fokus RI pada Presidensi DK PBB Tahun Depan
Senin, 16 Desember 2019 - 20:51 WIB
Terorisme Jadi Fokus RI pada Presidensi DK PBB Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Keamanan Internasional dan Perluncutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia, Grata Endah Werdaningtyas mengungkapkan, fokus utama Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB tahun depan. Grata menyebut, fokus Indonesia adalah penanggulangan terorisme.
Grata menutuurkan, Indonesia masih akan meneruskan tugasnya sebagai anggota DK PBB pada tahun 2020 dan berkesempatan untuk menjadi Presiden DK PBB untuk kedua kalinya pada bulan Agustus mendatang.
"Ada dua hal yang disasar dalam presidensi DK PBB Agustus 2020 nanti. Pertama, perbaikan working method dari rezim-rezim sanksi yang terkait dengan penanggulanganan terorisme," ucap Grata pada Senin (16/12/2019).
Dia lalu mengatakan, poin kedua yang coba disasar Indonesia adalah mendorong dan memperkenalkan pendekatan "soft aprroach". Dirinya menuturkan, saat ini rezim sanksi PBB lebih condong pada "hard aprroach".
Seperti diketahui, Indonesia telah menduduki posisi Presiden DK PBB pada bulan Mei mendatang. Presidensi di DK PBB berputar setiap bulanya berdasarkan abjad dan memiliki tugas untuk memimpin sidang, pertemuan, dan konsultasi dengan DK.
Selain itu, Presiden DK PBB juga harus membuat program kerja selama satu bulan ke depan dan harus disepakati bersama oleh seluruh anggota DK PBB. Selain itu, tugas lainnya adalah mewakili dan berbicara atas nama DK di hadapan negara PBB lainnya dan pihak ketiga.
Grata menutuurkan, Indonesia masih akan meneruskan tugasnya sebagai anggota DK PBB pada tahun 2020 dan berkesempatan untuk menjadi Presiden DK PBB untuk kedua kalinya pada bulan Agustus mendatang.
"Ada dua hal yang disasar dalam presidensi DK PBB Agustus 2020 nanti. Pertama, perbaikan working method dari rezim-rezim sanksi yang terkait dengan penanggulanganan terorisme," ucap Grata pada Senin (16/12/2019).
Dia lalu mengatakan, poin kedua yang coba disasar Indonesia adalah mendorong dan memperkenalkan pendekatan "soft aprroach". Dirinya menuturkan, saat ini rezim sanksi PBB lebih condong pada "hard aprroach".
Seperti diketahui, Indonesia telah menduduki posisi Presiden DK PBB pada bulan Mei mendatang. Presidensi di DK PBB berputar setiap bulanya berdasarkan abjad dan memiliki tugas untuk memimpin sidang, pertemuan, dan konsultasi dengan DK.
Selain itu, Presiden DK PBB juga harus membuat program kerja selama satu bulan ke depan dan harus disepakati bersama oleh seluruh anggota DK PBB. Selain itu, tugas lainnya adalah mewakili dan berbicara atas nama DK di hadapan negara PBB lainnya dan pihak ketiga.
(esn)
