Di PBB, Menlu Minta Hentikan Kebencian Terhadap Islam
Selasa, 24 September 2019 - 23:23 WIB
Di PBB, Menlu Minta Hentikan Kebencian Terhadap Islam
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta semua pihak untuk menghentikan kebencian terhadap Islam. Hal itu disampaikannya saat berpidato ketika memimpin Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat (AS).
“Tren ujaran kebencian, fanatisme dan intoleransi terhadap Islam terus meningkat. Retorika bernuansa politik membenci kelompok Muslim yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan kemajemukan semakin mengkhawatirkan," ujar Retno seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Selasa (24/9/2019).
Kelompok Kerja OKI ini dilangsungkan untuk mengesahkan rancangan Rencana Aksi untuk Melawan Islamophobia, Diskriminasi Agama, Intoleransi dan kebencian terhadap kelompok Muslim tahun 2020-2023. Draft ini telah dibahas dan disepakati oleh Pertemuan Pertama Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog di Jakarta pada tanggal 29-30 Juli 2019.
Negara OKI memberikan apresiasi yang besar atas kepemimpinan dan prakarsa Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI dimaksud.
“Dokumen Rencana Aksi tersebut digunakan sebagai acuan bagi aksi dan kerja sukarela negara OKI dalam mengatasi Islamophobia di dunia dewasa ini” sebut Retno.
Inisiatif Indonesia tersebut lahir dari keprihatinan semakin banyaknya tindak kekerasan yang didasarkan pada sentimen primordial, termasuk tragedi di Christcurch, Selandia Baru.
Retno menegaskan bahwa pengesahan rencana kerja tersebut oleh negara OKI akan membawa 2 pesan penting. Pertama, konsolidasi komunitas Muslim untuk menegakkan nilai Islam yang damai dan toleran. Pemimpin komunitas Islam harus bersuara keras dan tegas untuk melawan aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.
“Kita semua pemimpin negara Islam harus memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil apapun bagi kelompok radikal yang dapat berkembang di masyarakat kita” tegas Retno.
Kedua, Negara Islam harus mempromosikan wajah Islam yang sesungguhnya yaitu Islam yang rahmatan Lil-alamin kepada dunia. Negara Islam harus berani menyampaikan pesan yang tegas bahwa terorisme dan ektrimisme tidak ada kaitannya dengan agama dan ajaran Islam. Negara OKI harus menjadi mesin untuk mempromosikan keharmonisan antar peradaban baik di forum OKI maupun di forum multiklateral lainnya.
“Negara OKI harus menyuarakan nilai Islam yang sesungguhnya di setiap ruang dan Gedung PBB ini” tutup Menlu pertama Perempuan Indonesia ini.
Menlu Retno bersama dengan Sekjen OKI memimpin pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri 19 negara OKI anggota Kelompok kerja tersebut. Pembentukan Contact Group on Peace and Dialogue (CG-PD) OKI merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo yang digulirkan saat menjadi Tuan Rumah KTT darurat OKI mengenai Al-qudsh Assyarif di Jakarta tahun 2016. Kelompok Kerja ini disahkan oleh OKI melalui keputusan pertemuan KTM OKI di Abu Dhabi Maret 2019 dan KTT OKI di Mekkah pada Mei 2019 lalu.
“Tren ujaran kebencian, fanatisme dan intoleransi terhadap Islam terus meningkat. Retorika bernuansa politik membenci kelompok Muslim yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan kemajemukan semakin mengkhawatirkan," ujar Retno seperti dalam rilis yang diterima Sindonews, Selasa (24/9/2019).
Kelompok Kerja OKI ini dilangsungkan untuk mengesahkan rancangan Rencana Aksi untuk Melawan Islamophobia, Diskriminasi Agama, Intoleransi dan kebencian terhadap kelompok Muslim tahun 2020-2023. Draft ini telah dibahas dan disepakati oleh Pertemuan Pertama Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog di Jakarta pada tanggal 29-30 Juli 2019.
Negara OKI memberikan apresiasi yang besar atas kepemimpinan dan prakarsa Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI dimaksud.
“Dokumen Rencana Aksi tersebut digunakan sebagai acuan bagi aksi dan kerja sukarela negara OKI dalam mengatasi Islamophobia di dunia dewasa ini” sebut Retno.
Inisiatif Indonesia tersebut lahir dari keprihatinan semakin banyaknya tindak kekerasan yang didasarkan pada sentimen primordial, termasuk tragedi di Christcurch, Selandia Baru.
Retno menegaskan bahwa pengesahan rencana kerja tersebut oleh negara OKI akan membawa 2 pesan penting. Pertama, konsolidasi komunitas Muslim untuk menegakkan nilai Islam yang damai dan toleran. Pemimpin komunitas Islam harus bersuara keras dan tegas untuk melawan aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.
“Kita semua pemimpin negara Islam harus memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil apapun bagi kelompok radikal yang dapat berkembang di masyarakat kita” tegas Retno.
Kedua, Negara Islam harus mempromosikan wajah Islam yang sesungguhnya yaitu Islam yang rahmatan Lil-alamin kepada dunia. Negara Islam harus berani menyampaikan pesan yang tegas bahwa terorisme dan ektrimisme tidak ada kaitannya dengan agama dan ajaran Islam. Negara OKI harus menjadi mesin untuk mempromosikan keharmonisan antar peradaban baik di forum OKI maupun di forum multiklateral lainnya.
“Negara OKI harus menyuarakan nilai Islam yang sesungguhnya di setiap ruang dan Gedung PBB ini” tutup Menlu pertama Perempuan Indonesia ini.
Menlu Retno bersama dengan Sekjen OKI memimpin pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri 19 negara OKI anggota Kelompok kerja tersebut. Pembentukan Contact Group on Peace and Dialogue (CG-PD) OKI merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo yang digulirkan saat menjadi Tuan Rumah KTT darurat OKI mengenai Al-qudsh Assyarif di Jakarta tahun 2016. Kelompok Kerja ini disahkan oleh OKI melalui keputusan pertemuan KTM OKI di Abu Dhabi Maret 2019 dan KTT OKI di Mekkah pada Mei 2019 lalu.
(ian)
