Terkait Penolakan Visa, Rusia Panggil Perwakilan AS
A
A
A
MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia dilaporkan telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Rusia, Jon M. Huntsman Jr. Pemanggilan Huntsman terkait dengan ditolaknya visa beberapa delegasi Rusia yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York.
"Duta Besar AS telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar kami di Washington mengambil tindakan. Ini adalah pelanggaran langsung kewajiban internasional Washington. Ini bukan kunjungan bilateral, ini kunjungan delegasi Rusia ke Majelis Umum PBB," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.
Peskov, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (24/9), kemudian mengatakan bahwa situasinya mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima dan menyebut bahwa tindakan Washinton melanggar kewajiban internasional.
"AS memberikan wilayahnya kepada Markas Besar PBB, dan pada kenyataannya, satu-satunya hal yang berhak dilakukan Amerika adalah membatasi, misalnya, masa tinggal anggota delegasi Rusia ke satu kota, New York," ungkapnya.
"AS tidak berhak untuk memaksakan pembatasan lain pada mereka yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Sekarang, peraturan ini telah dilanggar. Ini tentu membutuhkan reaksi yang agak sulit dari Moskow dan dari PBB," tukasnya.
Di bawah Perjanjian Kantor Pusat PBB tahun 1947, AS diminta untuk memberikan visa kepada diplomat dan pejabat asing yang hendak berkunjung ke PBB. Tetapi, Washington mengatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri.
"Duta Besar AS telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar kami di Washington mengambil tindakan. Ini adalah pelanggaran langsung kewajiban internasional Washington. Ini bukan kunjungan bilateral, ini kunjungan delegasi Rusia ke Majelis Umum PBB," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.
Peskov, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (24/9), kemudian mengatakan bahwa situasinya mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima dan menyebut bahwa tindakan Washinton melanggar kewajiban internasional.
"AS memberikan wilayahnya kepada Markas Besar PBB, dan pada kenyataannya, satu-satunya hal yang berhak dilakukan Amerika adalah membatasi, misalnya, masa tinggal anggota delegasi Rusia ke satu kota, New York," ungkapnya.
"AS tidak berhak untuk memaksakan pembatasan lain pada mereka yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Sekarang, peraturan ini telah dilanggar. Ini tentu membutuhkan reaksi yang agak sulit dari Moskow dan dari PBB," tukasnya.
Di bawah Perjanjian Kantor Pusat PBB tahun 1947, AS diminta untuk memberikan visa kepada diplomat dan pejabat asing yang hendak berkunjung ke PBB. Tetapi, Washington mengatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri.
(esn)