China Tolak Pernyataan G7 Terkait Hong Kong
Selasa, 27 Agustus 2019 - 17:52 WIB
China Tolak Pernyataan G7 Terkait Hong Kong
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China menyuarakan ketidakpuasan yang kuat atas pernyataan bersama dari para pemimpin G7 mengenai Hong Kong. Beijing dengan tegas menolak pernyataan yang berisi dukungan pada otonomi Hong Kong itu.
Para pemimpin G7 yang bertemu di Prancis menyatakan mendukung otonomi Hong Kong sebagaimana tercantum dalam perjanjian tahun 1984 antara Inggris dan China. Selain itu, mereka juga menyerukan ketenangan di kota yang sudah berminggu-minggu dilanda aksi demonstrasi itu.
"Kami menyatakan ketidakpuasan kami yang kuat dan oposisi tegas terhadap pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin KTT G7 tentang urusan Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.
Geng, seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa (27/8), mengatakan pernyataan G7 adalah bentuk campur tangan atas urusan dalam negeri China. Dia juga menyebut, ada niat terselubung dalam pernyataan G7 itu.
"Kami telah berulang kali menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China dan bahwa tidak ada pemerintah asing, organisasi atau individu yang memiliki hak untuk campur tangan," ungkapnya.
Para pemimpin G7 yang bertemu di Prancis menyatakan mendukung otonomi Hong Kong sebagaimana tercantum dalam perjanjian tahun 1984 antara Inggris dan China. Selain itu, mereka juga menyerukan ketenangan di kota yang sudah berminggu-minggu dilanda aksi demonstrasi itu.
"Kami menyatakan ketidakpuasan kami yang kuat dan oposisi tegas terhadap pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin KTT G7 tentang urusan Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.
Geng, seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa (27/8), mengatakan pernyataan G7 adalah bentuk campur tangan atas urusan dalam negeri China. Dia juga menyebut, ada niat terselubung dalam pernyataan G7 itu.
"Kami telah berulang kali menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China dan bahwa tidak ada pemerintah asing, organisasi atau individu yang memiliki hak untuk campur tangan," ungkapnya.
(esn)
