Ancaman bagi Keamanan, India Cokok 3 Pemimpin Politik Kashmir
Selasa, 06 Agustus 2019 - 14:24 WIB
Ancaman bagi Keamanan, India Cokok 3 Pemimpin Politik Kashmir
A
A
A
NEW DELHI - Pihak berwenang India menahan tiga pemimpin politik Kashmir karena dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian. Penangkapan dilakukan setelah India mencabut otonomi khusus dan melakukan blokade terhadap wilayah mayoritas Muslim itu.
Mantan Kepala Menteri Kashmir Mehbooba Mufti dan Omar Abdullah, bersama dengan pemimpin partai regional Sajad Lone, awalnya ditempatkan di bawah tahanan rumah pada akhir pekan lalu karena tindakan represif pihak kemanan secara besar-besaran yang diberlakukan menjelang keputusan kontroversial tersebut.
Ketiga pemimpin politik Kashmir itu dipindahkan ke guest house pemerintah berdasarkan perintah pengadilan.
"Aktivitas Anda cenderung menyebabkan pelanggaran perdamaian dengan mempertimbangkan kegiatan Anda baru-baru ini yang mungkin mengarah pada situasi hukum dan ketertiban yang serius," kata perintah pengadilan yang memungkinkan transfer, seperti dikutip dari AFP, Selasa (6/8/2019).
Perintah itu juga mengatakan pihak berwenang khawatir ketiganya akan mengorganisir rapat umum yang saat ini dilarang di Kashmir sebagai bagian dari blokade darurat.
Perintah pengadilan itu tidak membuat tuntutan pidana tertentu kepada ketiganya.
Sebelum dipindahkan, Mufti sempat berkicau di Twitter dengan mengatakan bahwa mengakhiri status khusus Kashmir telah mengurangi India menjadi kekuatan pendudukan di Jammu dan Kashmir.
Kashmir tetap terputus dari dunia luar untuk hari kedua Selasa dengan sambungan telepon dan internet terputus serta ribuan tentara memberlakukan jam malam.
Dekrit pada hari Senin kemarin, yang dilancarkan oleh pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, menghapus dari konstitusi status khusus yang dimiliki Kashmir sejak kemerdekaan India pada tahun 1947 ketika wilayah itu dibagi antara India dan Pakistan.
Perubahan tersebut mengakhiri hak istimewa khusus untuk Kashmir dalam hal memiliki properti dan pekerjaan. (Baca juga: India Cabut Status Khusus Wilayah Khasmir )
Pakistan, tetangga bersenjata nuklir India yang telah bertempur terkait Kashmir, segera mengutuk tindakan itu.
"Pakistan akan menggunakan semua opsi yang mungkin untuk melawan langkah-langkah ilegal," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Pengumuman itu juga memicu kekacauan di parlemen India, dengan partai oposisi utama Kongres menggambarkannya sebagai langkah bencana.
Pada hari Selasa beberapa surat kabar India mempertanyakan pencabutan tersebut, meskipun banyak yang khawatir tentang cara pelaksanaannya.
"Tidak ada paralel dalam sejarah India merdeka untuk kerahasiaan dan sembunyi-sembunyi yang dikerahkan oleh pemerintah untuk membawa sesuatu yang secara politis dan komunal kontroversial," tulis Indian Express.
Mantan Kepala Menteri Kashmir Mehbooba Mufti dan Omar Abdullah, bersama dengan pemimpin partai regional Sajad Lone, awalnya ditempatkan di bawah tahanan rumah pada akhir pekan lalu karena tindakan represif pihak kemanan secara besar-besaran yang diberlakukan menjelang keputusan kontroversial tersebut.
Ketiga pemimpin politik Kashmir itu dipindahkan ke guest house pemerintah berdasarkan perintah pengadilan.
"Aktivitas Anda cenderung menyebabkan pelanggaran perdamaian dengan mempertimbangkan kegiatan Anda baru-baru ini yang mungkin mengarah pada situasi hukum dan ketertiban yang serius," kata perintah pengadilan yang memungkinkan transfer, seperti dikutip dari AFP, Selasa (6/8/2019).
Perintah itu juga mengatakan pihak berwenang khawatir ketiganya akan mengorganisir rapat umum yang saat ini dilarang di Kashmir sebagai bagian dari blokade darurat.
Perintah pengadilan itu tidak membuat tuntutan pidana tertentu kepada ketiganya.
Sebelum dipindahkan, Mufti sempat berkicau di Twitter dengan mengatakan bahwa mengakhiri status khusus Kashmir telah mengurangi India menjadi kekuatan pendudukan di Jammu dan Kashmir.
Kashmir tetap terputus dari dunia luar untuk hari kedua Selasa dengan sambungan telepon dan internet terputus serta ribuan tentara memberlakukan jam malam.
Dekrit pada hari Senin kemarin, yang dilancarkan oleh pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, menghapus dari konstitusi status khusus yang dimiliki Kashmir sejak kemerdekaan India pada tahun 1947 ketika wilayah itu dibagi antara India dan Pakistan.
Perubahan tersebut mengakhiri hak istimewa khusus untuk Kashmir dalam hal memiliki properti dan pekerjaan. (Baca juga: India Cabut Status Khusus Wilayah Khasmir )
Pakistan, tetangga bersenjata nuklir India yang telah bertempur terkait Kashmir, segera mengutuk tindakan itu.
"Pakistan akan menggunakan semua opsi yang mungkin untuk melawan langkah-langkah ilegal," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Pengumuman itu juga memicu kekacauan di parlemen India, dengan partai oposisi utama Kongres menggambarkannya sebagai langkah bencana.
Pada hari Selasa beberapa surat kabar India mempertanyakan pencabutan tersebut, meskipun banyak yang khawatir tentang cara pelaksanaannya.
"Tidak ada paralel dalam sejarah India merdeka untuk kerahasiaan dan sembunyi-sembunyi yang dikerahkan oleh pemerintah untuk membawa sesuatu yang secara politis dan komunal kontroversial," tulis Indian Express.
(ian)
