Tim Bantuan Klaim Malnutrisi Tewaskan 139 Orang di Papua, TNI: Hoax!
A
A
A
JAKARTA - Kelompok bantuan Tim Solidaritas untuk Nduga mengklaim malnutrisi dan penyakit telah menyebabkan 139 orang di Papua meninggal. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengatakan angka kematian itu tidak benar atawa hoax.
Kelompok bantuan tersebut mengatakan 139 orang yang meninggal adalah bagian dari ribuan orang di Papua yang telantar akibat pertempuran antara militer Indonesia dan pasukan separatis. Data kelompok itu dirilis hari Kamis.
Hipolitus Wangge, seorang sukarelawan yang bekerja untuk kelompok bantuan tersebut, mengatakan 139 orang telah tewas di sebuah kamp pengungsi di kota Wamena. Dari jumlah itu, 40 orang di antaranya berusia di bawah 5 tahun dan 24 anak lain yang berusia lebih tua.
Dia mengatakan 5.200 orang, termasuk 700 anak-anak, berlindung di Wamena tanpa cukup makanan, air bersih dan pakaian. Sedangkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan terbatas.
Menurutnya, banyak pengungsi yang menderita infeksi saluran pernapasan, diare dan disentri. "Pagi ini, seorang anak berusia dua tahun meninggal," kata Wangge kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan klaim kelompok bantuan tentang situasi di Papua itu tipuan atau hoax.
"Tidak ada data tentang kematian," katanya, yang meminta bukti di mana jasad-jasad para korban dikuburkan. Dia mengatakan tidak ada data bahkan soal jumlah populasi di daerah itu.
Aidi mengatakan beberapa penduduk desa telah kembali ke rumah mereka dengan bantuan militer dan pemerintah. Menurutnya, para penduduk tidak takut terhadap separatis.
Anggota parlemen Papua Emus Gwijangge, seperti dikutip Jubi.com, mendesak militer untuk mengizinkan wartawan pergi ke Nduga. Menurutnya, sulit bagi publik untuk mendapatkan informasi yang independen.
Gwijangge memperkirakan ribuan orang masih telantar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya meredakan ketegangan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Di era Jokowi, para tahanan politik dibebaskan dan masalah hak asasi manusia sedang ditangani. Selain itu, pemerintah Jokowi juga meningkatkan investasi di wilayah Papua.
Jokowi telah berjanji untuk mengembangkan Papua yang miskin dengan proyek-proyek seperti Jalan Trans Papua. Setelah pembantaian para pekerja konstruksi oleh kelompok separatis beberapa bulan lalu, dia memerintahkan militer untuk membantu menyelesaikan proyek.
Kelompok bantuan tersebut mengatakan 139 orang yang meninggal adalah bagian dari ribuan orang di Papua yang telantar akibat pertempuran antara militer Indonesia dan pasukan separatis. Data kelompok itu dirilis hari Kamis.
Hipolitus Wangge, seorang sukarelawan yang bekerja untuk kelompok bantuan tersebut, mengatakan 139 orang telah tewas di sebuah kamp pengungsi di kota Wamena. Dari jumlah itu, 40 orang di antaranya berusia di bawah 5 tahun dan 24 anak lain yang berusia lebih tua.
Dia mengatakan 5.200 orang, termasuk 700 anak-anak, berlindung di Wamena tanpa cukup makanan, air bersih dan pakaian. Sedangkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan terbatas.
Menurutnya, banyak pengungsi yang menderita infeksi saluran pernapasan, diare dan disentri. "Pagi ini, seorang anak berusia dua tahun meninggal," kata Wangge kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan klaim kelompok bantuan tentang situasi di Papua itu tipuan atau hoax.
"Tidak ada data tentang kematian," katanya, yang meminta bukti di mana jasad-jasad para korban dikuburkan. Dia mengatakan tidak ada data bahkan soal jumlah populasi di daerah itu.
Aidi mengatakan beberapa penduduk desa telah kembali ke rumah mereka dengan bantuan militer dan pemerintah. Menurutnya, para penduduk tidak takut terhadap separatis.
Anggota parlemen Papua Emus Gwijangge, seperti dikutip Jubi.com, mendesak militer untuk mengizinkan wartawan pergi ke Nduga. Menurutnya, sulit bagi publik untuk mendapatkan informasi yang independen.
Gwijangge memperkirakan ribuan orang masih telantar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya meredakan ketegangan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Di era Jokowi, para tahanan politik dibebaskan dan masalah hak asasi manusia sedang ditangani. Selain itu, pemerintah Jokowi juga meningkatkan investasi di wilayah Papua.
Jokowi telah berjanji untuk mengembangkan Papua yang miskin dengan proyek-proyek seperti Jalan Trans Papua. Setelah pembantaian para pekerja konstruksi oleh kelompok separatis beberapa bulan lalu, dia memerintahkan militer untuk membantu menyelesaikan proyek.
(mas)