Pejabat Tel Aviv Desak Penetapan Kedaulatan Israel di Tepi Barat
Selasa, 18 Juni 2019 - 00:23 WIB
Pejabat Tel Aviv Desak Penetapan Kedaulatan Israel di Tepi Barat
A
A
A
TEL AVIV - Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely menyerukan untuk memaksakan "kedaulatan" Israel di Area C di Tepi Barat, Palestina yang diduduki. Area C mencakup lebih dari separuh wilayah Tepi Barat.
"Menggunakan istilah pencalopkan itu tidak benar. Anda mencaplok sesuatu yang bukan milikmu. Ini bukan kisah pencaplokan. Ini adalah kisah realisasi," kata Hotovely dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (18/6).
"Banyak yang bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi, apa yang akan berubah (setelah aneksasi Area C). Selama 52 tahun, kami memberi makan mitos pencaplokan ini. Ini mitos. Itu tidak benar," sambungnya.
Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina (PA), Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi Area A, B dan C.
Area A berada di bawah kendali administrasi dan keamanan PA. Area B berada di bawah kendali administratif PA dan kontrol keamanan di bawah Israel dan Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Israel.
Diperkirakan 640 ribu pemukim Yahudi saat ini tinggal di 196 pemukiman yang dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel dan lebih dari 200 "pos" pemukim dibangun tanpa persetujuan di seluruh Tepi Barat.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.
"Menggunakan istilah pencalopkan itu tidak benar. Anda mencaplok sesuatu yang bukan milikmu. Ini bukan kisah pencaplokan. Ini adalah kisah realisasi," kata Hotovely dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (18/6).
"Banyak yang bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi, apa yang akan berubah (setelah aneksasi Area C). Selama 52 tahun, kami memberi makan mitos pencaplokan ini. Ini mitos. Itu tidak benar," sambungnya.
Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina (PA), Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dibagi menjadi Area A, B dan C.
Area A berada di bawah kendali administrasi dan keamanan PA. Area B berada di bawah kendali administratif PA dan kontrol keamanan di bawah Israel dan Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Israel.
Diperkirakan 640 ribu pemukim Yahudi saat ini tinggal di 196 pemukiman yang dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel dan lebih dari 200 "pos" pemukim dibangun tanpa persetujuan di seluruh Tepi Barat.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.
(esn)
