Umat Islam Terus Terancam, Semua Menteri Muslim Sri Lanka Mundur
Selasa, 04 Juni 2019 - 08:56 WIB
Umat Islam Terus Terancam, Semua Menteri Muslim Sri Lanka Mundur
A
A
A
KOLOMBO - Semua menteri Muslim Sri Lanka dan wakil-wakil mereka telah memutuskan untuk mengundurkan diri setelah menuduh pemerintah gagal menjamin keamanan minoritas Muslim. Para menteri mengeluhkan nasib umat Islam di negara itu yang terus mendapat ancaman setelah serangkaian serangan bom pada Minggu Paskah, 21 April 2019.
Keputusan para menteri Muslim itu diambil setelah para biksu Buddha garis keras, termasuk biksu penghasut kekerasan Galagoda Aththe Gnanasara Thero, menetapkan batas waktu bagi pemerintah untuk memecat para gubernur dan menteri Muslim.
Gnanasara, yang telah lama dituduh menghasut kejahatan kebencian terhadap Muslim, dibebaskan dari penjara atas pengampunan Presiden Maithripala Sirisena bulan lalu.
Total ada sembilan menteri dan dua gubernur Muslim yang mengundurkan diri. Mereka memilih mengundurkan diri setelah ribuan orang yang dipimpin oleh para biksu Buddha mulai berdemonstrasi pada Senin pagi di pusat kota Kandy, 115 km timur ibu kota Kolombo.
Tiga minggu lalu, massa menghancurkan ratusan properti Muslim dan menewaskan satu orang di wilayah utara Sri Lanka. Massa berdalih aksu brutal mereka sebagai pembalasan atas serangan bom bunuh diri pada Minggu Paskah, 21 April lalu.
"Sangat mengganggu melihat politisi Muslim dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka atas dasar tuduhan yang tidak terbukti yang dibuat oleh para pemimpin agama yang kuat secara politis yang mengklaim berbicara untuk mayoritas Buddha, yang didukung oleh ancaman kekerasan terselubung," kata Alan Keenan, Direktur Sri Lanka Project, merujuk pada dua gubernur.
"Ini menjadi preseden yang meresahkan, terutama di Sri Lanka, di mana pelanggaran berulang terhadap proses hak-hak minoritas dan pembangkang politik telah berkontribusi langsung pada dekade-dekade kekerasan politik ekstrem di Sri Lanka," katanya kepada Al Jazeera, Selasa (4/6/2019).
Kendati demikian, Keenan mengatakan polisi harus menyelidiki tuduhan bahwa beberapa politisi Muslim kemungkinan terkait dengan bom Minggu Paskah.
Lebih dari 250 orang tewas dalam serangan terkoordinasi terhadap gereja-gereja dan hotel-hotel di Sri Lanka pada 21 April lalu. Polisi menyalahkan kelompok National Thowheed Jamath (NTJ) atau Jamaah Tauhid Nasional sebagai pelaku.
Pada konferensi pers pada hari Senin, pemimpin Partai Kongres Muslim Rauff Hakeem mengatakan; "Semua (pejabat) kabinet Muslim, non-kabinet dan wakil menteri—semua yang mewakili Muslim—akan mengundurkan diri."
Menurutnya, para menteri yang mengundurkan diri bersedia menyerahkan portofolio demi keselamatan komunitas Muslim.
Dia menambahkan bahwa komunitas Muslim membayar mahal karena kejahatan segelintir individu bahkan setelah mematuhi aturan pasukan keamanan dan pemerintah seperti penutupan madrasah.
Dia mengatakan bahwa politisi Muslim akan melanjutkan posisi mereka sebagai anggota parlemen. Para mantan menteri akan duduk di belakang parlemen dan akan berhenti memegang jabatan menteri.
"Kami akan terus mendukung pemerintah ini tetapi akan memberi mereka tenggang waktu satu bulan untuk menyelesaikan penyelidikan mereka," katanya. "Sampai saat itu kita tidak merasa cocok untuk tetap di pemerintahan ini."
Keputusan para menteri Muslim itu diambil setelah para biksu Buddha garis keras, termasuk biksu penghasut kekerasan Galagoda Aththe Gnanasara Thero, menetapkan batas waktu bagi pemerintah untuk memecat para gubernur dan menteri Muslim.
Gnanasara, yang telah lama dituduh menghasut kejahatan kebencian terhadap Muslim, dibebaskan dari penjara atas pengampunan Presiden Maithripala Sirisena bulan lalu.
Total ada sembilan menteri dan dua gubernur Muslim yang mengundurkan diri. Mereka memilih mengundurkan diri setelah ribuan orang yang dipimpin oleh para biksu Buddha mulai berdemonstrasi pada Senin pagi di pusat kota Kandy, 115 km timur ibu kota Kolombo.
Tiga minggu lalu, massa menghancurkan ratusan properti Muslim dan menewaskan satu orang di wilayah utara Sri Lanka. Massa berdalih aksu brutal mereka sebagai pembalasan atas serangan bom bunuh diri pada Minggu Paskah, 21 April lalu.
"Sangat mengganggu melihat politisi Muslim dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka atas dasar tuduhan yang tidak terbukti yang dibuat oleh para pemimpin agama yang kuat secara politis yang mengklaim berbicara untuk mayoritas Buddha, yang didukung oleh ancaman kekerasan terselubung," kata Alan Keenan, Direktur Sri Lanka Project, merujuk pada dua gubernur.
"Ini menjadi preseden yang meresahkan, terutama di Sri Lanka, di mana pelanggaran berulang terhadap proses hak-hak minoritas dan pembangkang politik telah berkontribusi langsung pada dekade-dekade kekerasan politik ekstrem di Sri Lanka," katanya kepada Al Jazeera, Selasa (4/6/2019).
Kendati demikian, Keenan mengatakan polisi harus menyelidiki tuduhan bahwa beberapa politisi Muslim kemungkinan terkait dengan bom Minggu Paskah.
Lebih dari 250 orang tewas dalam serangan terkoordinasi terhadap gereja-gereja dan hotel-hotel di Sri Lanka pada 21 April lalu. Polisi menyalahkan kelompok National Thowheed Jamath (NTJ) atau Jamaah Tauhid Nasional sebagai pelaku.
Pada konferensi pers pada hari Senin, pemimpin Partai Kongres Muslim Rauff Hakeem mengatakan; "Semua (pejabat) kabinet Muslim, non-kabinet dan wakil menteri—semua yang mewakili Muslim—akan mengundurkan diri."
Menurutnya, para menteri yang mengundurkan diri bersedia menyerahkan portofolio demi keselamatan komunitas Muslim.
Dia menambahkan bahwa komunitas Muslim membayar mahal karena kejahatan segelintir individu bahkan setelah mematuhi aturan pasukan keamanan dan pemerintah seperti penutupan madrasah.
Dia mengatakan bahwa politisi Muslim akan melanjutkan posisi mereka sebagai anggota parlemen. Para mantan menteri akan duduk di belakang parlemen dan akan berhenti memegang jabatan menteri.
"Kami akan terus mendukung pemerintah ini tetapi akan memberi mereka tenggang waktu satu bulan untuk menyelesaikan penyelidikan mereka," katanya. "Sampai saat itu kita tidak merasa cocok untuk tetap di pemerintahan ini."
(mas)
