Ratu Elizabeth II Bertemu Raja Bahrain, Istana Buckingham Didemo
Ratu Elizabeth II Bertemu Raja Bahrain, Istana Buckingham Didemo
A
A
A
LONDON - Aktivis di Inggris mengutuk undangan Istana Buckingham kepada Raja Bahrain untuk menghadiri pertunjukan kuda di Kastil Windsor akhir pekan ini. Menurut mereka Inggris seharusnya tidak memberikan kesempatan berhubungan dengan rezim yang semakin represif.
Raja Hamad bin Isa al-Khalifa bertemu Ratu Elizabeth II dalam sebuah acara pada hari Jumat. Keduanya menunjukkan kehangatan hubungan resmi meskipun negara Timur Tengah itu melarang adanya kelompok oposisi politik dan menindas mayoritas Syiah sejak pemberontakan yang gagal pada 2011 lalu.
Ali Mushaima, putra seorang pemimpin oposisi yang dipenjara, mengatakan ia akan berdemonstrasi di luar acara untuk menarik perhatian pada penahanan ayahnya dan politisi lainnya yang dipenjara selama penumpasan pemberontakan, yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
“Namun ketika raja bersosialisasi dengan orang-orang terkemuka, ayah saya yang sudah lanjut usia merana di sel di Bahrain, menolak akses ke perawatan medis untuk sejumlah penyakit serius," tulis kepada The Guardian.
"Dia tidak sendirian: ribuan tahanan politik mengisi sel-sel penjara Bahrain yang penuh sesak, dan banyak lainnya secara sengaja tidak mendapat perawatan medis," sambungnya seperti dikutip dari laman media Inggris itu, Sabtu (11/5/2019).
Bahrain disebut telah melakukan penindasan sejak pemberontakan yang bertujuan untuk menghapus monarki yang berkuasa gagal pada 2011 lalu. Kelompok hak asasi manusia mengatakan rezim al-Khalifa menggunakan pengadilan terorisme massal dan penghapusan kewarganegaraan untuk menindak aktivis.
Namun rezim Bahrain membantah menggunakan penyiksaan atau memperlakukan tahanan secara tidak adil, dan menuduh Iran mengobarkan militan Syiah di negara itu. Ada beberapa aksi kekerasan sporadis pecah sejak pemberontakan.
Para pegiat perdagangan senjata Inggris menambahkan bahwa Inggris telah memasok senjata senilai USD130 juta ke Bahrain sejak 2011, dan mengatakan Inggris harus mengambil sikap berbeda.
Andrew Smith dari Campaign Against Arms Trade mengatakan kunjungan itu "memalukan moral" dan berpendapat bahwa Inggris harus mendukung aktivis hak asasi manusia seperti Mushaima dan mengatakan tidak kepada rezim yang menyangkal hak-hak dasar.
Penjualan senjata berkisar dari USD2,8 juta hingga USD40 juta setahun dan termasuk pesawat terbang, senjata ringan, serta amunisi. Tahun lalu, Inggris juga membuka pangkalan angkatan laut USD52 juta di negara itu, pada acara yang dihadiri Pangeran Andrew.
Lembaga Bahrain untuk Hak & Demokrasi (Bird) yang berbasis di London mengatakan Inggris harus memisahkan diri dari negara kepulauan itu. Bird juga mengeluh bahwa Ratu terlibat dalam menyambut raja ke negara itu.
"Pemerintah Inggris terus mencari cara lain dan menutupi catatan hak asasi yang mengerikan Bahrain dengan berinvestasi dalam penjualan senjata dan pangkalan angkatan laut baru sebagai imbalannya. Hubungan beracun ini harus berakhir," kata Direktur Bird, Sayed Ahmed Alwadaei.
Raja Hamad bin Isa al-Khalifa bertemu Ratu Elizabeth II dalam sebuah acara pada hari Jumat. Keduanya menunjukkan kehangatan hubungan resmi meskipun negara Timur Tengah itu melarang adanya kelompok oposisi politik dan menindas mayoritas Syiah sejak pemberontakan yang gagal pada 2011 lalu.
Ali Mushaima, putra seorang pemimpin oposisi yang dipenjara, mengatakan ia akan berdemonstrasi di luar acara untuk menarik perhatian pada penahanan ayahnya dan politisi lainnya yang dipenjara selama penumpasan pemberontakan, yang telah berlangsung selama beberapa tahun.
“Namun ketika raja bersosialisasi dengan orang-orang terkemuka, ayah saya yang sudah lanjut usia merana di sel di Bahrain, menolak akses ke perawatan medis untuk sejumlah penyakit serius," tulis kepada The Guardian.
"Dia tidak sendirian: ribuan tahanan politik mengisi sel-sel penjara Bahrain yang penuh sesak, dan banyak lainnya secara sengaja tidak mendapat perawatan medis," sambungnya seperti dikutip dari laman media Inggris itu, Sabtu (11/5/2019).
Bahrain disebut telah melakukan penindasan sejak pemberontakan yang bertujuan untuk menghapus monarki yang berkuasa gagal pada 2011 lalu. Kelompok hak asasi manusia mengatakan rezim al-Khalifa menggunakan pengadilan terorisme massal dan penghapusan kewarganegaraan untuk menindak aktivis.
Namun rezim Bahrain membantah menggunakan penyiksaan atau memperlakukan tahanan secara tidak adil, dan menuduh Iran mengobarkan militan Syiah di negara itu. Ada beberapa aksi kekerasan sporadis pecah sejak pemberontakan.
Para pegiat perdagangan senjata Inggris menambahkan bahwa Inggris telah memasok senjata senilai USD130 juta ke Bahrain sejak 2011, dan mengatakan Inggris harus mengambil sikap berbeda.
Andrew Smith dari Campaign Against Arms Trade mengatakan kunjungan itu "memalukan moral" dan berpendapat bahwa Inggris harus mendukung aktivis hak asasi manusia seperti Mushaima dan mengatakan tidak kepada rezim yang menyangkal hak-hak dasar.
Penjualan senjata berkisar dari USD2,8 juta hingga USD40 juta setahun dan termasuk pesawat terbang, senjata ringan, serta amunisi. Tahun lalu, Inggris juga membuka pangkalan angkatan laut USD52 juta di negara itu, pada acara yang dihadiri Pangeran Andrew.
Lembaga Bahrain untuk Hak & Demokrasi (Bird) yang berbasis di London mengatakan Inggris harus memisahkan diri dari negara kepulauan itu. Bird juga mengeluh bahwa Ratu terlibat dalam menyambut raja ke negara itu.
"Pemerintah Inggris terus mencari cara lain dan menutupi catatan hak asasi yang mengerikan Bahrain dengan berinvestasi dalam penjualan senjata dan pangkalan angkatan laut baru sebagai imbalannya. Hubungan beracun ini harus berakhir," kata Direktur Bird, Sayed Ahmed Alwadaei.
(ian)
Explore More