Perpanjang Masa Berkuasa Al-Sisi, Mesir Gelar Referendum
Minggu, 21 April 2019 - 10:27 WIB
Perpanjang Masa Berkuasa Al-Sisi, Mesir Gelar Referendum
A
A
A
KAIRO - Mesir menggelar referendum untuk merubah konstitusi yang memungkinkan Presiden Abdel Fattah al-Sisi tetap menjabat sampai 2030 dan meningkatkan peran militer yang kuat. Referendum ini digelar selama tiga hari dimulai pada Sabtu.
Sekelompok orang terlihat membawa bendera dan mengenakan T-shirt bertuliskan "lakukan hal yang benar" - semboyan yang terpampang di ribuan poster di seluruh ibu kota menjelang referendum - sambil berkampanye 'Ya' untuk pemungutan suara.
Sementara itu sebuah bis bertingkat yang melantunkan musik patriotik berputar-putar di sekitar tempat pemungutan suara dekat Lapangan Tahrir di Kairo, episentrum pemberontakan 2011 yang mengakhiri pemerintahan 30 tahun mantan Presiden Hosni Mubarak.
Para pengamat mengatakan partisipasi pemilih akan menjadi ujian bagi popularitas Sisi, yang telah dilemahkan oleh langkah-langkah penghematan sejak 2016. Dia terpilih kembali tahun lalu dengan 97 persen suara, dengan partisipasi 41 persen.
Untuk diketahui sekitar 61 juta dari hampir 100 juta penduduk Mesir memenuhi syarat untuk memilih.
"Saya percaya bahwa segala yang dilakukan presiden adalah untuk kebaikan negara, dan saya percaya bahwa kami ingin pawai berlanjut," kata Mona Quarashi, kepala LSM pembangunan setempat, sebelum ia memilih di pusat kota Kairo.
Tetapi seorang penata rambut di pinggiran kota Kairo mengatakan dia tidak memilih.
“Saya tidak dapat berpartisipasi dalam lelucon seperti ini,” kata Zaki Mohamed (45).
“Apakah masuk akal untuk memiliki referendum tentang Pasal dalam konstitusi tanpa mempelajari Pasal ini dan untuk kepentingan siapa? Kami telah bertahun-tahun yang lalu, kembali ke otoritas individu," tuturnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (21/4/2019).
Jajak pendapat ditutup pada 19.00 waktu setempat, namun komisi pemilihan nasional belum memberikan angka resmi untuk jumlah pemilih pada hari pertama.
Jika disetujui, amandemen akan memperpanjang jangka waktu Sisi saat ini menjadi enam tahun dari empat dan memungkinkannya untuk mencalonkan diri lagi untuk jangka waktu enam tahun ketiga pada 2024.
Mereka juga akan memberikan presiden kontrol atas penunjukan hakim kepala dan jaksa penuntut umum dari sejumlah kandidat. Mereka akan menugaskan militer untuk melindungi konstitusi dan demokrasi serta dasar fundamental negara dan sifat sipilnya.
Para pendukung al-Sisi mengatakan perubahan itu diperlukan untuk memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi. Sementara para kritikus mengatakan perubahan itu akan memusatkan lebih banyak kekuasaan di tangan Sisi dan mengembalikan Mesir ke model otoriter.
Kelompok oposisi yang kecil namun vokal meminta para pendukungnya untuk memilih menentang perubahan konstitusi daripada memboikot referendum seperti yang mereka lakukan dalam pemilihan presiden.
Mantan kandidat presiden Hamdeen Sabahy dan Khaled Ali sama-sama memposting foto diri mereka sendiri dengan kertas suara bertanda 'No.'
Para penentang amandemen mengatakan perubahan sedang dilakukan tanpa pengawasan publik yang tepat. Namun para pejabat mengatakan warga Mesir dari semua lapisan masyarakat diberi kesempatan untuk memperdebatkan amandemen, dan pandangannya diperhitungkan dalam proposal akhir.
"Ini adalah pukulan mematikan terakhir setelah semua ambisi yang kami miliki setelah revolusi 2011," kata Khaled Dawoud, anggota oposisi Gerakan Demokrasi Sipil.
Sisi berkuasa setelah menjadi ujung tombak, sebagai menteri pertahanan, penggulingan Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin sebagai presiden pada 2013. Ia terpilih sebagai presiden setahun kemudian dan memenangkan masa jabatan empat tahun kedua tahun lalu.
Di bawah Sisi, Mesir telah menyaksikan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang menurut kelompok hak asasi manusia belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya baru-baru ini. Media dan media sosial dikontrol dengan ketat.
Lina Khatib, kepala Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, mengatakan amandemen tersebut membuka jalan untuk perebutan kekuasaan oleh Sisi.
"Ini memiliki implikasi besar bagi prospek demokrasi di Mesir dalam jangka menengah dan menyulitkan suara-suara politik alternatif untuk memperebutkan kekuasaan dalam jangka panjang," ujarnya.
Parlemen Mesir yang beranggotakan 596 orang, yang didominasi oleh pendukung Sisi, menyetujui amandemen pada hari Selasa, memberikan suara 531 berbanding 22.
Pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat pada hari Minggu untuk pemilihan suara kedua. Hasilnya diharapkan keluar dalam waktu lima hari dari hari terakhir pemungutan suara.
Sekelompok orang terlihat membawa bendera dan mengenakan T-shirt bertuliskan "lakukan hal yang benar" - semboyan yang terpampang di ribuan poster di seluruh ibu kota menjelang referendum - sambil berkampanye 'Ya' untuk pemungutan suara.
Sementara itu sebuah bis bertingkat yang melantunkan musik patriotik berputar-putar di sekitar tempat pemungutan suara dekat Lapangan Tahrir di Kairo, episentrum pemberontakan 2011 yang mengakhiri pemerintahan 30 tahun mantan Presiden Hosni Mubarak.
Para pengamat mengatakan partisipasi pemilih akan menjadi ujian bagi popularitas Sisi, yang telah dilemahkan oleh langkah-langkah penghematan sejak 2016. Dia terpilih kembali tahun lalu dengan 97 persen suara, dengan partisipasi 41 persen.
Untuk diketahui sekitar 61 juta dari hampir 100 juta penduduk Mesir memenuhi syarat untuk memilih.
"Saya percaya bahwa segala yang dilakukan presiden adalah untuk kebaikan negara, dan saya percaya bahwa kami ingin pawai berlanjut," kata Mona Quarashi, kepala LSM pembangunan setempat, sebelum ia memilih di pusat kota Kairo.
Tetapi seorang penata rambut di pinggiran kota Kairo mengatakan dia tidak memilih.
“Saya tidak dapat berpartisipasi dalam lelucon seperti ini,” kata Zaki Mohamed (45).
“Apakah masuk akal untuk memiliki referendum tentang Pasal dalam konstitusi tanpa mempelajari Pasal ini dan untuk kepentingan siapa? Kami telah bertahun-tahun yang lalu, kembali ke otoritas individu," tuturnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (21/4/2019).
Jajak pendapat ditutup pada 19.00 waktu setempat, namun komisi pemilihan nasional belum memberikan angka resmi untuk jumlah pemilih pada hari pertama.
Jika disetujui, amandemen akan memperpanjang jangka waktu Sisi saat ini menjadi enam tahun dari empat dan memungkinkannya untuk mencalonkan diri lagi untuk jangka waktu enam tahun ketiga pada 2024.
Mereka juga akan memberikan presiden kontrol atas penunjukan hakim kepala dan jaksa penuntut umum dari sejumlah kandidat. Mereka akan menugaskan militer untuk melindungi konstitusi dan demokrasi serta dasar fundamental negara dan sifat sipilnya.
Para pendukung al-Sisi mengatakan perubahan itu diperlukan untuk memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi. Sementara para kritikus mengatakan perubahan itu akan memusatkan lebih banyak kekuasaan di tangan Sisi dan mengembalikan Mesir ke model otoriter.
Kelompok oposisi yang kecil namun vokal meminta para pendukungnya untuk memilih menentang perubahan konstitusi daripada memboikot referendum seperti yang mereka lakukan dalam pemilihan presiden.
Mantan kandidat presiden Hamdeen Sabahy dan Khaled Ali sama-sama memposting foto diri mereka sendiri dengan kertas suara bertanda 'No.'
Para penentang amandemen mengatakan perubahan sedang dilakukan tanpa pengawasan publik yang tepat. Namun para pejabat mengatakan warga Mesir dari semua lapisan masyarakat diberi kesempatan untuk memperdebatkan amandemen, dan pandangannya diperhitungkan dalam proposal akhir.
"Ini adalah pukulan mematikan terakhir setelah semua ambisi yang kami miliki setelah revolusi 2011," kata Khaled Dawoud, anggota oposisi Gerakan Demokrasi Sipil.
Sisi berkuasa setelah menjadi ujung tombak, sebagai menteri pertahanan, penggulingan Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin sebagai presiden pada 2013. Ia terpilih sebagai presiden setahun kemudian dan memenangkan masa jabatan empat tahun kedua tahun lalu.
Di bawah Sisi, Mesir telah menyaksikan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang menurut kelompok hak asasi manusia belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya baru-baru ini. Media dan media sosial dikontrol dengan ketat.
Lina Khatib, kepala Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, mengatakan amandemen tersebut membuka jalan untuk perebutan kekuasaan oleh Sisi.
"Ini memiliki implikasi besar bagi prospek demokrasi di Mesir dalam jangka menengah dan menyulitkan suara-suara politik alternatif untuk memperebutkan kekuasaan dalam jangka panjang," ujarnya.
Parlemen Mesir yang beranggotakan 596 orang, yang didominasi oleh pendukung Sisi, menyetujui amandemen pada hari Selasa, memberikan suara 531 berbanding 22.
Pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat pada hari Minggu untuk pemilihan suara kedua. Hasilnya diharapkan keluar dalam waktu lima hari dari hari terakhir pemungutan suara.
(ian)
