Minggu Depan, Trump Umumkan Tanggal dan Lokasi KTT dengan Kim Jong-un
Jum'at, 01 Februari 2019 - 07:17 WIB
Minggu Depan, Trump Umumkan Tanggal dan Lokasi KTT dengan Kim Jong-un
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia akan mengumukan lokasi dan tanggal pertemuan puncak keduanya dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un minggu depan. Pertemuan itu direncanakan akan berlangsung pada akhir Februari.
"Mereka sangat menginginkan pertemuan itu," kata Trump kepada wartawan, dan dia menegaskan bahwa pemerintahannya telah membuat kemajuan luar biasa untuk menahan ambisi nuklir Korut.
Trump kemudian mengatakan bahwa sebelum ia menjabat pada Januari 2017, AS dan Korut sepertinya akan berperang.
"Sekarang, tidak ada pengujian rudal. Tidak ada pengujian roket, tidak ada pengujian nuklir. Kami mendapatkan kembali tahanan kami, sandera kami. Kami akan mengembalikan sisa jasad tentara kami," ujarnya seperti dikutip dari AP, Jumat (1/2/2019).
Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang telah memimpin upaya diplomatik dengan Korut, mengirim tim ke Asia untuk membuat persiapan bagi KTT kedua Trump-Kim Jong-un. Ia belum mengidentifikasi tempat pertemuan. Vietnam telah dipertimbangkan, bersama dengan Thailand, Hawaii dan Singapura.
Orang penting Pompeo di Korut, Stephen Biegun, berencana untuk melakukan perjalanan ke Korea Selatan akhir pekan ini.
"Dia diharapkan untuk bertemu para pejabat Korea Utara guna membahas langkah-langkah selanjutnya untuk memajukan tujuan kami mengenai denuklirisasi Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi," kata Departemen Luar Negeri AS.
"Pemerintah siap untuk bergerak secara simultan dan paralel dengan Korut dalam mencapai tujuan," menurut kutipan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri merujuk pada pernyataan yang disiapkan Biegun untuk pidato di Universitas Stanford.
Tetapi Biegun menekankan bahwa denuklirisasi tidak dapat terjadi tanpa Korut terlebih dahulu menghadirkan jumlah terperinci fasilitas nuklir dan misilnya sehingga pembongkaran mereka berdasarkan kesepakatan akhirnya dapat diverifikasi.
"Korea Utara juga harus setuju untuk meminta ahli pelucutan senjata memeriksa fasilitasnya untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi dapat digunakan," ujarnya.
Deklarasi dan akses semacam itu bagi para inspektur telah menjadi poin yang sulit diselesaikan di masa lalu. Korut menolak dengan keras untuk menyerahkan jumlah situs nuklir yang dimilikinya dan menuntut agar AS mengurangi sanksi sebelum membuat konsesi apa pun.
AS telah berulang kali mengatakan bahwa sanksi akan tetap berlaku sampai denuklirisasi selesai, meskipun telah membuka opsi untuk mengambil tindakan membangun kepercayaan lainnya, termasuk jaminan keamanan potensial.
"Mereka sangat menginginkan pertemuan itu," kata Trump kepada wartawan, dan dia menegaskan bahwa pemerintahannya telah membuat kemajuan luar biasa untuk menahan ambisi nuklir Korut.
Trump kemudian mengatakan bahwa sebelum ia menjabat pada Januari 2017, AS dan Korut sepertinya akan berperang.
"Sekarang, tidak ada pengujian rudal. Tidak ada pengujian roket, tidak ada pengujian nuklir. Kami mendapatkan kembali tahanan kami, sandera kami. Kami akan mengembalikan sisa jasad tentara kami," ujarnya seperti dikutip dari AP, Jumat (1/2/2019).
Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang telah memimpin upaya diplomatik dengan Korut, mengirim tim ke Asia untuk membuat persiapan bagi KTT kedua Trump-Kim Jong-un. Ia belum mengidentifikasi tempat pertemuan. Vietnam telah dipertimbangkan, bersama dengan Thailand, Hawaii dan Singapura.
Orang penting Pompeo di Korut, Stephen Biegun, berencana untuk melakukan perjalanan ke Korea Selatan akhir pekan ini.
"Dia diharapkan untuk bertemu para pejabat Korea Utara guna membahas langkah-langkah selanjutnya untuk memajukan tujuan kami mengenai denuklirisasi Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi," kata Departemen Luar Negeri AS.
"Pemerintah siap untuk bergerak secara simultan dan paralel dengan Korut dalam mencapai tujuan," menurut kutipan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri merujuk pada pernyataan yang disiapkan Biegun untuk pidato di Universitas Stanford.
Tetapi Biegun menekankan bahwa denuklirisasi tidak dapat terjadi tanpa Korut terlebih dahulu menghadirkan jumlah terperinci fasilitas nuklir dan misilnya sehingga pembongkaran mereka berdasarkan kesepakatan akhirnya dapat diverifikasi.
"Korea Utara juga harus setuju untuk meminta ahli pelucutan senjata memeriksa fasilitasnya untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi dapat digunakan," ujarnya.
Deklarasi dan akses semacam itu bagi para inspektur telah menjadi poin yang sulit diselesaikan di masa lalu. Korut menolak dengan keras untuk menyerahkan jumlah situs nuklir yang dimilikinya dan menuntut agar AS mengurangi sanksi sebelum membuat konsesi apa pun.
AS telah berulang kali mengatakan bahwa sanksi akan tetap berlaku sampai denuklirisasi selesai, meskipun telah membuka opsi untuk mengambil tindakan membangun kepercayaan lainnya, termasuk jaminan keamanan potensial.
(ian)
