DPR Kecam Sikap Vanuatu, Sesalkan Kecolongan Diplomasi Pemerintah
Kamis, 31 Januari 2019 - 22:22 WIB
DPR Kecam Sikap Vanuatu, Sesalkan Kecolongan Diplomasi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai tindakan delegasi Vanuatu yang memberikan panggung kepada Ketua United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda saat kunjungan kehormatan ke kantor Komisi Tinggi HAM PBB (KTHAM PBB) pekan lalu sudah melampaui batas diplomatik.
“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di KTHAM PBB, namun demikian peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi delegasi Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua," ucap anggota BKSAP, Rofi Munawar melalui siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).
Rofi menuturkan, Vanuatu dan beberapa negara di kepulauan Pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan organisasi papua merdeka. Negara-negara itu, lanjut Rofi nampak mendapatkan informasi yang berat sebelah dan keliru, terlebih organisasi papua merdeka kerap mengaitkan masala ini sebagai persoalan rumpun Melanesia.
Dia kemudian meminta Pemerintah Indonesia memperbaiki kerja diplomatik, dengan secara aktif melakukan antisipasi dan mitigasi isu terhadap semua persoalan yang sangat sensitive. Terlebih peristiwa seperti ini kerap terjadi dalam forum PBB yang mampu menarik perhatian komunitas internasional.
“Agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari dalam kerja diplomatik, ada baiknya dibangun komunikasi yang konstruktif dengan Negara-negara pasifik. Sehingga mereka medapatkan gambara yang utuh terkait kondisi papua yang seutuhnya," ucapnya.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan KTHAM PBB, Michelle Bachelet mengenai hal ini.
Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.
"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," kata kemlu RI dalam sebuah pernyataan.
Dalam keterangannya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.
“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di KTHAM PBB, namun demikian peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi delegasi Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua," ucap anggota BKSAP, Rofi Munawar melalui siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (31/1).
Rofi menuturkan, Vanuatu dan beberapa negara di kepulauan Pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan organisasi papua merdeka. Negara-negara itu, lanjut Rofi nampak mendapatkan informasi yang berat sebelah dan keliru, terlebih organisasi papua merdeka kerap mengaitkan masala ini sebagai persoalan rumpun Melanesia.
Dia kemudian meminta Pemerintah Indonesia memperbaiki kerja diplomatik, dengan secara aktif melakukan antisipasi dan mitigasi isu terhadap semua persoalan yang sangat sensitive. Terlebih peristiwa seperti ini kerap terjadi dalam forum PBB yang mampu menarik perhatian komunitas internasional.
“Agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari dalam kerja diplomatik, ada baiknya dibangun komunikasi yang konstruktif dengan Negara-negara pasifik. Sehingga mereka medapatkan gambara yang utuh terkait kondisi papua yang seutuhnya," ucapnya.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan, Duta Besar Indonesia di PBB di Jenewa, Hasan Kleib telah melakukan pembicaraan dengan KTHAM PBB, Michelle Bachelet mengenai hal ini.
Kemlu menyebut, dalam pembicaraan itu Bachelet mengaku "dijebak" oleh Vanuatu. Bachelet, papar Kemlu, tidak mengetahui bahwa ada seorang yang bukan delegasi Vanuatu dalam pertemuan tersebut.
"Kantor KTHAM senantiasa mendasarkan pada “good intention” dari negara anggota PBB ketika ingin bertemu dengannya. Langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention," kata kemlu RI dalam sebuah pernyataan.
Dalam keterangannya, Kemlu mengatakan, KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu.
(esn)
