Pemerintah Bantah Tidak Beri Akses Komisi HAM PBB ke Papua
Kamis, 31 Januari 2019 - 01:15 WIB
Pemerintah Bantah Tidak Beri Akses Komisi HAM PBB ke Papua
A
A
A
JENEWA - Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Komisi Tinggi HAM PBB yang akan diwakili oleh kantor regionalnya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua.
"Undangan sudah disampaikan langsung ketika kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya (Zeid al-Hussein). Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan atau meminta akses," jelas Kleib dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (31/1/2019).
Menurut Kleib, hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan tersebut.
"Saya pernah tahun lalu reaksi di sidang Dewan HAM PBB ketika Komisi Tinggi HAM sebut Indonesia belum berikan akses, karena yang terjadi bukan masalah akses tapi karena kantor Komisi Tinggi HAM di Bangkok kurang koordinasi dan beberapa kali fait accompli jadwal kunjungan yang disampaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya suatu kunjungan," terang Kleib.
"Pada Bulan Oktober 2018, ketika saya adakan pertemuan bilateral dengan Komisaris Tinggi HAM yang baru, Michelle Bachelet, dibahas juga arrangement dan jadwal kunjungan tersebut," ujarnya.
Dikatakan oleh Kleib, saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memberikan akses bagi Komisi HAM PBB atau OHCHR ke Papua untuk meninjau situasi kemanusiaan di Papua. Tuntutan OHCHR dilayangkan menyusul penyerahan petisi berisi 1,8 juta tandatangan oleh organisasi pembebasan Papua.
"Undangan sudah disampaikan langsung ketika kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya (Zeid al-Hussein). Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan atau meminta akses," jelas Kleib dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (31/1/2019).
Menurut Kleib, hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan tersebut.
"Saya pernah tahun lalu reaksi di sidang Dewan HAM PBB ketika Komisi Tinggi HAM sebut Indonesia belum berikan akses, karena yang terjadi bukan masalah akses tapi karena kantor Komisi Tinggi HAM di Bangkok kurang koordinasi dan beberapa kali fait accompli jadwal kunjungan yang disampaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya suatu kunjungan," terang Kleib.
"Pada Bulan Oktober 2018, ketika saya adakan pertemuan bilateral dengan Komisaris Tinggi HAM yang baru, Michelle Bachelet, dibahas juga arrangement dan jadwal kunjungan tersebut," ujarnya.
Dikatakan oleh Kleib, saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memberikan akses bagi Komisi HAM PBB atau OHCHR ke Papua untuk meninjau situasi kemanusiaan di Papua. Tuntutan OHCHR dilayangkan menyusul penyerahan petisi berisi 1,8 juta tandatangan oleh organisasi pembebasan Papua.
(ian)
